Kerja Maraton Setelah Dilantik – Ambon Ekspres
Trending

Kerja Maraton Setelah Dilantik

PANWAS

Badan Pengasawan Pemilu Provinsi Maluku akan melantik 12 Panitia Pengawasan Pemilu kabupaten Seram Bagian Timur, Aru, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan, hari ini dilantai 7 kantor Gubernur Maluku. Mereka diminta bekerja maraton untuk menyiapkan perangkat pengawasan Pilkada serentak.

“Besok (hari ini) akan ada sumpah pelantikan oleh ketua Bawaslu Maluku, terhadap 12 angota Panwaslu untuk empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak,” ujar Ketua Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Maluku Fadli Silawane kepada Ambon Ekspres diruang kerjanya, Kamis (7/5).

Panwaslu yang dilantik untuk SBT, yakni M Saleh Tianotak, Ismail Kilwalaga dan Muhammad Kasim Rumakey. Selanjutnya Yordan Boro Bahhy, Mokseng Sinamur dan Baco Djambumir untuk kabupaten Aru. Jusri Lesilawang, Siyusuf Solissa dan Hasim Souwakil, Kabupaten Bursel. Sedangkan Demianus Ohoilulin, Kristiaan L. Talupoor dan Hairweles Tanpati O. Petrusz dari Kabupaten MBD.

Dia menyatakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Panwaslu adalah menkonkritkan penganggaran pengawasan dengan masing-masing pemerintah daerah. Ini penting kata dia, karena waktu pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tak lama lagi.

Soal infrastruktur pengawasan, dia juga meminta Panwaslu bekerja marathon untuk menyiapkan Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

“Dan ini sifatnya segera. Mereka secara marathon segera melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Setelah itu Panwascam akan bekerja untuk merekrut Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dan lainnya,” kata akademisi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Pattimura ini.

Pemerintah daerah juga diminta merespon koordinasi yang akan dilakukan Panwaslu. Pasalnya kata dia, sebelum Panwaslu dibentuk, Bawaslu Maluku telah membangun relasi.

“Untuk itu kami minta kepada pemda merespon ketika Panwaslu melakukan koordinasi, karena di dalam Undang-Undang, Pilkada adalah tanggung jawab pemerintah daerah, terutama dari aspek penganggaran. Dan pemda sudah berkomitmen dengan Bawaslu untuk nanti ketika Panwaslu dilantik, maka mereka langsung saling berkoordinasi,” ungkapnya.

Sementara itu terkait anggaran pengawasan, Sekretaris Bawaslu Maluku Ronny Simatauw mengatakan, hingga kemarin baru dua kabupaten yang telah siap, yakni SBT sebesar Rp 1,9 miliar dan Aru Rp 2 miliar. Sementara untuk Bursel dan MBD, sesuai dengan informasi yang didapatkan, masing-masing sekitar Rp5 dan Rp2 miliar.

“Untuk MBD dan Bursel akan ditampung dalam APBD Perubahan.  Sementara SBT dan Aru dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” kata Ronny usai gladi resik pelantikan Panwaslu di lantai 7 kantor gubernur, kemarin.

Kendati demikian lanjutnya, anggaran pengawasan Pilkada tidak lagi menjadi masalah setelah melakukan rapat dengan Direkrorat Keuangan Daerah Kementrian Keuangan Republik Indonesia belum lama ini di Jakarta.

Dia juga meminta Panwaslu segera membuat estimasi anggaran pengawasan. Ini penting, apabila masih terdapat kekurangan anggaran sesuai kebutuhan dari yang telah disiapkan, maka bisa secepatnya dikoordinasikan dengan pemda.  (TAB)

Most Popular

To Top