Kinerja JPU Dikasus Asuransi – Ambon Ekspres
Trending

Kinerja JPU Dikasus Asuransi

AMBON, AE— Putusan  Majelis  hakim pengadilan Tipikor Ambon memutus Onslag terhadap Walikota dan Wakil walikota Tual non aktif MM. Tamher dan Adam Rahayaan atas kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara dinilai sudah tepat. Apalagi, telah ada surat edaran Kejaksaan Agung tentang larangan bagi jaksa untuk menggunakan Peraturan  Pemerintah nomor 110 tahun 2000  tentang  keuangan DPRD.

“Memang ada edaran Jampidus Kejagung yang menyebutkan bahwa proses suatu perkara yang berpatokan pada PP 110,  itu tidak boleh. Tentu sudah menjadi yurisprudensi. Tapi saya tidak bisa komentar lebih jauh tentang proses hukum yang telah diputuskan majelis hakim,” kata praktisi hukum, Dani Nirahua, Kamis (7/5).

Tapi, secara umum kata dia, dalam memutus suatu perkara, hakim tentu sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Diantaranya, dua alat bukti yang cukup dan meyakinkan hakim.

“Jadi bukan soal apakah pihak yang membuktikan itu lemah atau tidak. Bukan itu, saya tidak melihat seperti itu, tapi dalam kenyatannya, fakta-fakta persidangan memang  demikian, sehingga apa yang diputuskan adalah yang saya sebut mahkota hukum yang diberikan oleh pengadilan,” katanya.

Edaran Kejagung tersebut menyusul adanya PP Nomor 110 tahun 2000 yang telah dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Agung  No. 04/G/HUM/2000, karena tidak sejalan dengan sejumlah perangkat aturan tentang DPRD. Aparat kejaksaan di Kejaksan Tinggi  hingga Kejaksaan Cabang tidak diperkenankan untuk menggunakan PP 110 sebagai dasar hukum dalam kasus terkait.

“Jadi saya tidak komentari  kinerja  pihak penuntut. Tapi,  berdasarkan  fakta-fakta persidangan, bahwa kewajiban untuk menyediakan polis asuransi itu kan tidak ada pada DPRD. DPRD hanya penerima atau pengguna. Yang menyediakan  asuransi adalah pemerintah  daerah dalam hal ini Satker, yaitu Sekwan,” ungkapnya.

Dikatakan, kalau mengacu pada pasal 10  PP nomor 110, jelas tidak mengatur tentang   mekanisme penggunaan dana asuransi. PP 110 juga tidak melarang dana asuransi dibayar  secara tunai.

Pengamat  hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Almudatsir  Sangadji mengemukakan, penyidik Kejati Maluku terkesan  lemah dalam menangani kasus dana asuransi. Terutama terhadap MM Tamher dan Adam   Rahayaan.

“Kalau jaksa tidak mengungkap edaran Kejagung dan mengungkap dana asuransi  digunakan untuk apa saja, maka bisa saja penyelidikan jaksa masih dangkal.

Apalagi, Edaran Kejagung juga mengingatkan bahwa PP 110 sudah tidak bisa digunakan lagi.  Itu artinya, PP 110 itu tidak bisa digunakan lagi, termasuk oleh Majelis  hakim sebagai dasar dalam membuat  putusan,” jelasnya.

Kendati demikian, Sangadji menampik untuk memastikan bahwa dengan tidak berlakunya  PP 110 tahun 200, putusan hakim lemah. “ Kita tunggu saja upaya hukum olah jaksa di tingkat kasasi. Saya kira, hakim di Mahkamah Agung akan memutuskan perkara ini dengan objektif berdasarkan hukum dan fakta persidangan,” tandasnya. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!