Mantulameten Cs Mulai Jaring Calkada – Ambon Ekspres
Trending

Mantulameten Cs Mulai Jaring Calkada

AMBON,AE— DPD Partai Golkar provinsi Maluku, kubu Agung Laksono mulai membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati empat kabupaten, Senin (11/5), hari ini. Menurut mereka, DPD Golkar versi Munas Ancol, sah.

“Hari Senin tanggal 11 hingga tanggal 23 Mei 2015, pukul 09.00 di lantai 1 Hotel Amaris Tim Penjaringan Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah SBT, Bursel, MBD dan Aru membuka pendaftaran,” ujar Ketua Harian DPD Partai Golkar provinsi Maluku, Paulus Mantulameten kepada Ambon Ekspres via seluler, Sabtu (9/5).

Mantulameten melanjutkan, ada lima alasan bagi DPD Golkar Provinsi Maluku kubu Agung Lakono untuk membuka pendaftaran Calkada. Pertama, telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM). Kedua Keputusan Mahkamah Partai Golkar yang memenangkan Agung Laksono yang bersifat final dan mengikat. Ketiga, Undang-Undang Partai Politik menyatakan partai yang boleh mengikuti pilkada adalah partai yang telah mendapatkan SK dari Menkum dan HAM.

Keempat, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatakan bahwa bila ada sengketa, maka keputusan pengadilan yang incrah menjadi rujukan untuk ikut pilkada adalah keputusan yang melampaui kewenangan KPU dan bertentangan dengan UU yang berlaku yakni, UU Parpol maupunn Undang-Undang tentang administrasi negara. Karena itu tamnbahan ini akan dibatalkan karena hanya penyelenggara dan bukan regulator atau pembuat aturan.

”Kelima, putusan PTUN akan menyatakan bahwa TUN tidak punya kewenangan untuk memutuskan sengketa kepengurusan partai politik karena sudah diputuskan oleh MP Golkar (satu-satunya lembaga peradilan yang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan partai) dan MP Golkar sudah memutuskan memenangkan Agung Laksono serta keputusan tersebut telah final dan mengikat,” katanya.

Ia optimis penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru tidak bermasalah. ”Kami yakin, karena sudah unsur hukum dan administrasi telah dipenuhi,” katanya.

Tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati berdasarkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dari DPP Partai Golkar dan tahapan Pilkada serentak KPUD. ”Setelah penjaringan, kita akan lakukan fit and proper test. Kemudian survei dan selanjutnya melakukan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD II untuk tetapkan minimal 3 orang yang akan diusulkan ke Tim Penilai Akhir (TPA) DPP menetapkan satu,”jelasnya.

Kalaupun kubu ARB juga akan melakukan penjaringan, kata dia, bukan masalah. Karena yang berhak melakukan aktivitas pilkada atas nama partai Golkar hanyalah kubu Agung.

“Soal kubu ARB mau melaksanakan penjaringan, itu terserah mereka. Tapi mereka tidak akan mungkin melaksanakan karena mereka sadar bahwa mereka bukan lagi pengurus Golkar yang sah,”tandas mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini.

Mantulameten menegaskan, kader yang tidak mengakui keputusan MP Golkar dan SK Menkum dan HAM, akan sulit mendapatkan rekomendasi. Sedangkan secara umum, bakal calon harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Organisasi partai Golkar.

“Kader yang tidak mengkui hasil MPG dan SK Menkum dan HAM tentang kepengurusan Agung Laksono, akan sulit untuk lolos. Namun, selain itu calon harus memenuhi kriteria dan syarat yang sudah di tetapkan dalam UU Pilkada maupun PO Partai Golkar. Persyaratan khusus, yakni komitmen mereka dengan partai Golkar,” paparnya.

Sementara Sekertaris DPD Golkar Provinsi Maluku versi Munas Bali Fatani Sohilauw mengatakan, penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati hanya berdasarkan cara pandang kubu Agung. Olehya itu, pihaknya baru akan melakukan penjaringan setelah keputusan inkrah dari PTUN Jakarta.

“Biarkan saja, karena itu cara pandang mereka yang disana (kubu Agung-red). Kami di kubu ARB belum, karena menunggu keputusan inkrah,” singkat Fatani saat dimintai tanggapan,”kemarin. (TAB)

Most Popular

To Top