Pembangunan Dikawasan Mangrove Salahi Aturan – Ambon Ekspres
Amboina

Pembangunan Dikawasan Mangrove Salahi Aturan

Rumakey : Bertentangan Dengan Peraturan Presiden

AMBON, AE.—Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon bidang Lingkungan Hidup meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon segera menghentikan pihak-pihak yang melakukan aktifitas penebangan hutan mangrove di perbatasan Desa Passo-Lateri, Kecamatan Baguala.

Ini mengingat hutan bakau yang berada di kawasan itu, telah masuk dalam Pemanfaatan Tata Ruang Kota Ambon 2010-2015 dan ditetapkan sebagai kawasan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Aktifitas pembangunan yang berlangsung di hutan bakau yang berada di perbatasan Passo-Lateri, tepatnya depan Dealer Hino, dianggap telah menyalahi aturan. Karena hutan mangrove di daerah tersebut, merupakan laboratorium alam yang selalu dimanfaatkan oleh beberapa universitas di Kota Ambon dalam melakukan penelitian.

“Kami minta agar Walikota Ambon segera menindak tegas perusahan yang melakukan pembangunan di kawasan mangrove. Karena penebangan terhadap pohon mangrove dapat merusak ekosistem laut,“ ungkap Kepala Bidang Lingkungan Hidup HMI, Musa Rumakey kepada koran ini, kemarin.

BACA JUGA:  Pembangunan Kebun Raya di Ambon

Menurut Rumakey, selain merusak ekosistem, penebangan terhadap pohon mangrove sangat bertentangan dengan peraturan Presiden RI No 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu upaya perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan secara lestari untuk keberlansungan mahluk hidup di suatu ekosistem.

“Harus dilindungi karena sudah diatur dalam PP No 73 tahun 2012. Bukan malah sebaliknya, ada pihak-pihak yang tidak bertanggungkawab dan ingin meraup keuntungan, sehingga melakukan pembangunan di lokasi hutan yang dilindungi,“ tegasnya.

DIkatakan, kawasan hutan mangrove di daerah perbatasan Lateri-Passo merupakan daerah konservasi magrove karena merupakan laboraturium penelitian dosen dan mahasiswa yang ada di Maluku. Salah satunya fakultas Perikanan dan Pertanian Universitas Patimura Ambon. “Jika aktivitas pembangunan terus dilakukan, maka daerah konservasi hutan mangrove ini secara perlahan akan rusak. Dan akibatnya, dapat terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu, sumber daya alam akan tergannggu,“ jelasnya.

BACA JUGA:  Pembangunan Kebun Raya di Ambon

Olehnya itu, Rumakey berharap agar Pemkot Ambon segera menindak tegas pihak-pihak yang sementara melakukan pekerjaan di daerah hutan mangrove. Karena selain merusak hutan mangrove, aktifitas pembangunan di kawasan itu, tidak memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB). (AFI)

Most Popular

To Top