Pemerintah Lemah di Benjina – Ambon Ekspres
Trending

Pemerintah Lemah di Benjina

AMBON,AE— Berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru menjadi indikasi lemahnya kinerja aparatur pemerintah di intansi terkait. Bahkan, aroma kongkalikong pun menguat.Apalagi, pihak PBR bisa menunggak pajak hingga mencapai Rp 11 milyar lebih. Sementara Pemerintah daerah belum menentukan sikap.

Pengamat perikanan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Husain Latuconsina mengemukakan, kehadiran investor, terutama dibidang perikanan seharusnya memberikan manfaat kepada daerah dan masyarakat secara langsung. Dengan temuan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2011 sampai 2014 serta banyaknya tenaga kerja dari luar negeri yang dipekerjakan oleh pihak PT PBR, menunjukkan aparatur pemerintah daerah yang berwenang dalam masalah investasi di Maluku tidak memiliki sikap tegas dalam memperjuangkan hak-hak daerah dan masyarakat.

Padahal, kata dia setiap menerima kehadiran investor di daerah ini, pemerintah daerah harus membuat nota kesepakatan dengan pihak investor tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Diantara kewajiban pihak investor adalah berkontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak dan mempekerjakan tenagakerja lokal lebih banyak.

“Tujuan penting investasi bagi daerah adalah bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Tapi kalau kita hanya mengharapkan pajak, juga terlalu kecil. Yang lebih penting adalah pihak investor harus mengakomodir masyarakat local sebagai tenaga kerja, sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,’’ terangnya, Senin (11/5).

Namun ternyata, pihak PT PBR bukan saja diberikan kesempatan untuk menunggak pajak, tapi juga mempekerjakan tenaga kerja dari luar Maluku dalam jumlah yang lebih banyak, diatas 60 persen.

“Bahkan, para tenaga kerja itu didatangkan dari luar negeri. Ini kan agak aneh bila dilihat dalam konteks pengawasan dan evaluasi aparatur pemerintah daerah. Lebih aneh lagi, kenapa semua ini baru terungkap ketika isu perbudakan terhadap tenaga kerja disana diangkat,’’ katanya.

Menurut ketua Program Studi Manajemen Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan Unidar ini, dengan melihat kenyatan itu, tentu akan meimbulkan spekulasi negatif masyarakat tentang kinerja aparatur pemerintah daerah yang bertugas mengawasi aktivitas pihak PT. PBR di Benjina.
Yang namanya investor, kan kadang nakal, karena mereka mencari untung. Sehingga butuh aparatur pemerintah yang tegas dan profesional. Kalau begini, ya kita bisa menduga bahwa ada permainan oknum pejabat tertentu di derah ini dalam proses investasi PT. PBR,’’ ungkapnya.

Lalu apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah saat ini, Latuconsina mengatakan, pemerintah daerah harus segera mengevaluasi pihak PT. PBR. Bila perlu harus menutup perusahan tersebut.

Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Rumelus Far-Far dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Fauzan Chatib saat ingin dikonfirmasi tentang langkah pemerintah daerah, menolak untuk memberikan penjelasan. Demikian juga sejumlah pejabat di dua intansi yang punya peran besar dalam investasi ini, sistem satu pintu dalam pemberian informasi kepada masyarakat.
“Memang harus lewat pimpinan. Tapi,setahu kami, sampai saat ini, belum ada laporan resmi ke sini tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT PBR,’’ ungkap salah satu staf pada bidang pengawasan penanaman Modal BKPMD Maluku, kemarin

Informasi yang diterima Ambon Ekspres, saat ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komas-HAM) telah menerjunkan petugas ke Benjina untuk menlakukan investigasi tentang pelangaran HAM yang dilakukan oleh pihak PT PBR terhadap puluhan pekerja yang merupakan warhga neara asing.

Kendati demikian, kepada Komnas HAM Maluku Benediktus Sarkol yang ingin dikonfirmasi tentang hasil kerja tim tersebut,menolak untuk memberikan penjelasan. ”Nanti saja, saya belum bisa bicara ke media,’’ singkatnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!