Amplop Duit Sebelum Hari “Bahagia” – Ambon Ekspres
Trending

Amplop Duit Sebelum Hari “Bahagia”

AMBON, AE— Isu penyuapan anggota panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten seram Bagian Timur mulai menyebar, disaat pentahapan pemilihan kepala daerah akan berlangsung di daerah tersebut. Dua anggota panwaslu dituding terima amplop berisi uang, sebelum dilantik. Anehnya, Bawaslu menampik itu sebagai suap kepada anak buahnya di SBT.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres menyebutkan, amplop dikirim kepada tiga anggota panwaslu terpilih, Muhammad Saleh Tianotak, Ismal Kilwalaga dan Kasim Rumakey. Amplop berisi uang itu dikirim pada Rabu (6/5) dari Bula. “Katanya dari sekretaris panwaslu,” kata sumber ini.

Uang itu baru diterima dua anggota panwaslu terpilih Ismal Kilwalaga dan Kasim Rumakey pada, Kamis (7/5). Satu anggota Saleh Tianotak menolak menerima uang tersebut. Tianotak yang dikonfirmasi, menolak memberikan komentar. “Saya tidak tahu,” kata dia, sembari menutup telepon.

Komisioner Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Maluku devisi Sumberdaya Manusia, Abdullah Elly mengatakan, telah menklarifikasi isu tersebut langsung kepada tiga komisoner Panwaslu SBT, yakni Muhammad Saleh Tianotak, Ismal Kilwalaga dan Kasim Rumakey. Hasilnya, uang sekitar Rp2,5 juta tersebut berasal dari pemerintah kabupaten SBT.

“Terkait isu yang beredar bahwa ada pemberian amplop dan sebagainya, itu bukan dari siapa-siapa atau kandidat tertentu. Namun, itu dari pemerintah daerah SBT untuk mengakomodir apa yang dimintakan oleh Bawaslu,” ungkap Elly kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (12/5).

Elly menjelaskan, sesuai mekanisme, biaya transportasi dan akomodasi pelantikan dan pembekalan yang dibuat dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), itu dimintakan oleh sekretariat Bawaslu Maluku. “Untuk pelantikan tentu ada biasa perjalanan dan akomodasi dari pemda SBT maupun lainnya kepada anggota Panwaslu. Karena itu sekretariat yang memfasilitasinya,” paparnya.

Disinggung soal kapasitas kewenangan kesektariatan Panwaslu SBT Jafar Rumaday untuk menandatangani SPPD pelantikan dan pembekalan, Elly tidak memastikannya. “Terkait persoalan itu yang kita harapkan memang bantuan dari pemda. Namun apakah memang dengan kebijakan yang diterapkan itu dianggap keliru atau tidak, tapi yang pasti bahwa pemda SBT membantu memfasilitasi ketiga komisioner,” katanya.

Padahal jelas, pemberian dana oleh pemda atas permintaan Bawaslu hanya kepada anggota panwaslu. Sementara uang diterima kedua anggota panwas itu terjadi sebelum mereka secara yuridis menjadi anggota panwaslu. Pasalnya, pelantikan baru dilakukan, Jumat (8/5), sementara uang diterima keduanya pada Kamis (7/5).

Sebelumnya juga, pengangkatan Rumaday sebagai Kasek Panwaslu SBT oleh Bupati Abdullah Vanath di permasalahkan Bawaslu Maluku. Pasalnya pengangkatan tersebut dinilai menyalahi Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pada pasal 84, ayat(1) dijelaskan, sekretariat pengawas pemilihan umum kabupaten/kota yang selanjutnya dalam Peraturan itu disebut Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bawaslu provinsi. Sedangkan pada Pasal 85 menyatakan, sekretariat panwaslu kabupaten/kota mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Juga dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2012 tentang organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sekretariat, Sekretariat Panwaslu kabupaten/kota dan sekretariat Panwascam.

Pasal 9 poin d, berbunyi, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.

Itu artinya, Kasek yang diangkat bukan dari Bawaslu Maluku, belum bisa menjalankan tugasnya. Dan hal ini telah dinyatakan secara resmi oleh Kasek Bawaslu Maluku Romy Simatauw.

“Kemudian pemerintah menyampaikan nama itu kepada Panwaslu dan selanjutnya Panwaslu memasukan ke Bawaslu Provinsi. Setelah itu Sekretaris Bawaslu menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Sekretaris dan pegawai pembantu Panwaslu lainnya. Jadi saya kira, dia (Vanath-red) improsedural,” ujar Simatauw beberapa minggu lalu.

Koordinator Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Maluku, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tony Pariella, mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat atau pun lembaga tentang dugaan penyuapan tersebut.

“Kami belum mengetahui informasi tersebut. Karena itu, belum bisa menanggapi. Sebab Tim Pemeriksa Daerah DKPP RI tidak akan melakukan persidang berdasarkan informasi yang didapatkan dari media massa maupun masyarakat. Harus ada laporan resmi yang disertai data dan fakta,”ujar Pariella.

Mekanismenya dan pentahapannya, lanjut Pariella, setelah laporan masuk diterima, maka akan dilanjutkan pada persidangan. Jika terbukti, sanksinya berupa pemecatan dari jabatan sebagai komisioner Panwaslu.

“Karena itu orang maupun lembaga yang melaporkan tersebut akan diundang untuk mengikuti persidangan. Bila terbukti para terduga menerima suap dari kandidat pasangan calon tertentu atau orang demi kepentingan calon, maka akan dipecat. Ini sesuai dengan aturan internal DKPP tentang prosedur dan standar persidangan dan keputusan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu dan DKKP,” jelasnya.(TAB)

Most Popular

To Top