Pimpinan KPK Dicuekin ABK Hai Fa – Ambon Ekspres
Trending

Pimpinan KPK Dicuekin ABK Hai Fa

AMBON,AE— Entah apa yang dicari, kemarin salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Adnan Pandu Praja menengok langsung kapal MV Hai Fa. Namun kunjungan itu tidak terkait dengan rencana KPK mengambil alih kasus tersebut, setelah jaksa gagal menjerat kapal pencuri ikan hiu langkah ini.Adnan Pandu, diantar langsung dengan kapal Patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ke MV Hai Fa. Kapl itu sementara berlabuh di kawasan Teluk Ambon tersebut.

“Kami tadi mengunjungi langsung untuk melihat kondisi kapal terjadi. Terutama tentang kelautan atau kemaritiman kita. Apalagi Hai Fa ini, sering diberitakan oleh media. Saya melihat dan berdiskusi dengan mereka sendiri (anak buah kapal). Tetapi tdak ada maksud lain,” kata Adnan Pandu, kepada sejumlah wartawan di atas Pelabuhan Perikanan Negara (PPN) Tantui Ambon siang kemarin.

Dalam diskusi itu, ABK MV Hai Fai cuekin  pertanyaan Adnan Pandu. Dia hanya bertanya soal  perjalanan kapal tersebut hingga  ditahan karena melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. “Koq ada 23 orang jaga kapal, ngapain aja mereka disini. Biarkan prosesnya jalan mereka pulang aja, nanti setelah hasilnya gimana baru kembali. Kemudian apakah mereka dibeking atau tidak, lalu apakah mereka sadar kalau mereka masuk ke wilayah kita itu langgar aturan atau tidak ? Itu tidak terjawab dan tidak nyambung sama mereka saat dialog tadi. Padahal saya mau dalami terus biar jadi bahan pegangan kita juga,” jelasnya.

Data itu, kata dia, akan diberikan ke pemerintah untuk memperbaiki sumber daya kelautan dan kemaritiman yang ada di Indonesia. “kedepan ada banyak rencana dan aksi untuk memperbaiki sumberdaya yang ada. Biar aksi maupun tindakan seperti Hai Fa, atau sejenisnya ini tak perlu lagi terjadi. Dan ini akan menjadi bahan kita nanti,” ujarnya.

Soal kasus Hai Fa sendiri, Pandu menegaskan, itu bukan kewenangan komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan kewenangan pengadilan. “Itu domain pengadilan bukan domain kami. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita tunggu aja hasil dari pengadilan itu. Namun saya lihat mereka itu untuk merasakan langsung apa yang sementara terjadi,” terangnya.

Seperti diketahui MV Hai Fa ditangkap tim Patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI-AL, ketika bersandar di Pelabuhan Wanam, Merauke, Papua pada akhir Desember 2014. Hai Fa disangkakan menangkap ikan ilegal dan berlayar tanpa berbekal SLO.

Nahkoda MV Hai Fa, Zhu Nian Le, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku, agar membayar denda sebesar Rp 200 juta rupiah. Tuntutan denda tersebut, karena terdakwa  dijerat dengan pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 huruf M Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kemudian, majelis hakim Pengadilan Perikanan (PP) di Pengadilan Negeri Ambon, menjatuhkan vonis sesuai tuntutan JPU. Terdakwa diganjar denda Rp 200 juta, karena terbukti membawa ikan Hiu jenis Martil yang merupakan kenis ikan yang dilindungi.

Sayangnya, putusan tersebut menuai kontroversi dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Berada dalam tekanan, jaksa kemudian menempuh jalur hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Maluku. Namun, putusan PT Maluku, ternyata menguatkan putusan majelis pengadilan negeri. Terdakwa nahkoda kapal MV Hai Fa, Zhu Nian Le, tetap dihukum denda Rp 200 juta. Hingga kini, belum ada tanggapan atau upaya hukum apapun yang ditempuh jaksa terkait putusan banding PT.

Serahkan DataSementara itu, kedatangan Adnan Pandu  dimanfaatkan  pegiat anti korupsi sektor mineral dan batubara dengan melimpahkan sejumlah tuntutan kasus yang terjadi di tiga propinsi (Maluku, Papua dan Papua Barat).

Selasa (12/5) kemarin, para aktifis anti mafia tambang di tiga propinsi itu melakukan pertemuan intensif (workshop) guna mematangkan data dan pernyataan yang disampaikan ke anggota KPK, Adnan Pandu Pradja dan dua penyidik yang sedang berada di Maluku.

“Kita telah melakukan pertemuan intensif antar para aktifis dan kami serahkan ke bapak dari KPK,” terang Pusat Aspirasi Rakyat Maluku (Pusar Fondation), Antonius Rahabav kepada koran ini, kemarin. Turut hadir Pastor Anselmus Amo MSC dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, Papua Conservation yang diwakili George Dedaida dan Metuzalak Awom dari Jaringan Advokasi Papua Barat.

Dijelaskan Rahabav, pada tiga propinsi yang diadvokasi, terdapat 342 IUP dari jumah ini terdapat 185 yang berstatus non Clear and Clean (non CnC), sedangkan di Maluku terdapat 12 IUP non CnC, satu diantaranya sedang beroperasi.

Sementara Hutan Konservasi dan Hutan Lindung yang dibabat akibat IUP pada tiga propinsi seluas 3.192.719 hektare, sedangkan khusus di Maluku sekira 82.429 ha yang dibabat.

‘’Kami memperkirakan bahwa telah terjadi kerugian negara lewat tarif dan penerimaan bukan pajak diperkirakan senilai Rp. 22,47 miliar di Maluku atau Rp. 325,039 miliar pada Propinsi Maluku, Papua dan Papua Barat. Karena itu, data-data ini kami sampaikan ke KPK agar dapat ditindaklanjuti,” tandasnya.

Di Maluku terdapat sejumlah UIP yang tersebar di Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat (SBB), Malteng, Buru dan Maluku Tenggara Barat (MBD). Khusus menyangkut Gunung Botak, Rahabav menyambut gembira instruksi Presiden Jokowi untuk menutup semua aktifitas di Gunung Botak. Hanya saja, kata dia hal itu perlu dilakukan dengan adanya regulasi yang jelas, sehingga tidak menguap setelah Jokowi kembali ke Jakarta.

“Sesuai data yang kami dapat, dan hasil konfirmasi dengan Komnas HAM, terdapat banyak pelanggaran HAM dan sekira 1.000 yang hilang di lokasi tambang tersebut. Nah, kami kira tidak sampai disitu ceritanya, tapi pemerintah pada jajarannya dan aparat penegak hukum juga turut bertanggung jawab atas kematian masyarakat sipil disana,” tegasnya. (AHA/AFI/ERM)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!