Tidak Ada Pemotongan Dana Pukati BPJS – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Tidak Ada Pemotongan Dana Pukati BPJS

Kadis Kesehatan Buru Polisikan Pendemo

NAMLEA, AE—Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Buru, Saparudin bantah tuduhan adanya menyalahgunakan dana kesehatan untuk rakyat miskin sebesar Rp 1,8 milyar atau 20 persen yang disalurkan dalam bentuk dana kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)  kepada 10 puskemas di Kabupaten Buru. Bantahan itu dilakukan dalam konfrensi pers bersama sejumlah staf dan kepala puskesmas di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Pada kesempatan itu, Saparudin menegaskan tidak ada penyalahgunaan dana kapitasi yang juga dituangkan pernyataan dari seluruh kepala puskesmas, bendahara dan beberapa staf yang bertugas memonitoring dana BPJS di Kabupaten Buru. Pernyataan tersebut berisikan kecaman terhadap aksi demo yang dilakukan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Kabupaten Buru.

Saat aksi demo pekan lalu, para pendemo menuding adanya potongan dana sebesar 20 persen atau sebesar Rp 1,8 miliar dari total dana yang telah disalurkan sebesar Rp 5,4 miliar. ‘’Jadi tuduhan itu tidak benar,’’ tegas dia.

Karena merasa tuduhan yang dialamatkan itu tidak berdasar, Saprudin bersama staf BPJS Im Warhangan dan seluruh kepala puskemas mendatangi Polres Buru guna melaporkan pendemo yakni La Ode Fenty dkk dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnahan dan perbuatan tidak menyenangkan di depan publik. ‘’Kami langsung laporkan secara resmi ke Polres Buru,’’ tandasnya.

Saparudin menandaskan, tudingan ada pemotongan dana 20 persen dan dikalkulasikan sebesar Rp 1,8 miliar yang masuk ke Dinas Kesehatan Buru adalah pembohongan publik dan tidak berdasar. Pasalnya, penyaluran dana kapitasi diterima langsung FKTP di sepuluh kecamatan. Pengelolaan dananya juga dilakukan puskesmas dengan mengacu kepada SK Bupati Buru Nomor 440/208.a tahun 2014 menindaklanjuti Permenkes Nomor 19 tahun 2014.

“Dalam SK bupati sudah dipertegas kalau 60 persen dana kapitasi wajib digunakan untuk jasa pelayanan, 20 persen untuk obat dan bahan medis habis pakai serta 20 persen lagi untuk operasional pelayanan kesehatan lainnya seperti kegiatan prefentif, promotif, kegiatan pusling, pembelian ATK dan lain-lain,” jelas Saparudin.

Dijelaskan, mengenai jumlah kepersetaan BPJS yang disampaikan La Ode Fenty dkk dan sudah terekspose di media massa tidak sesuai fakta dan terkesan hanya asal bunyi. ‘’Yang benar, dana yang sudah tersalurkan total sebesar Rp 4,5 miliar dan bukan Rp 5,4 miliar. Menurut para kepala puskesmas, pemanfataan dana itu sudah diaudit  BPK Perwakilan Maluku dan BPKP Perwakilan Maluku. Hasil audit tidak ditemukan adanya masalah,’’ tandasnya.(DHE)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!