UU Perpajakan Mesti Memiliki Rasa Keadilan – Ambon Ekspres
Politik

UU Perpajakan Mesti Memiliki Rasa Keadilan

AMBON,AE— DPD RI berkeinginan agar revisi Undang-Undang (UU) ketentuan umum dan tata cara Perpajakan memiliki rasa keadilan serta mengakomodir karakter sejumlah daerah ditanah air termasuk Maluku. Ini agar implementasi UU tersebut dapat menguntungkan daerah.

Kita (DPD) datang ke Maluku, Riau, dan Jawa Timur untuk melakukan diskusi publik untuk penyempurnaan UU perpajakan. UU ini khan dirasakan belum adil bagi pembayar pajak,” kata Ketua Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud kepada sejumlah wartawan usai menggelar diskusi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait di Kantor Gubernur, kemarin.

Menurut senator asal Jogyakarta itu, pembayar pajak tidak merasa adil dan memberatkan karena tidak sebanding dengan haknya. ‘’Padahal, di era demokrasi pembayar pajak dan negara atau pemerintah memiliki kesetaraan. Nah, ini yang mesti diantisipasi dalam revisi UU ini,”ingatnya.

Apalagi, disebutkan dijaman Hindia Belanda hingga sekarang disebutkan wajib pajak. Namun, lanjutnya, pihaknya akan mengusulkan agar wajib pajak itu disebut pembayar pajak.”Kita adopsi pembayar pajak. Ini agar ada kesadaran kontribusi bagi negara melalui sektor pajak. Jadi ada rasa keadilan dan dua-duanya memiliki kontribusinya,”sebutnya.

Apalagi, sebut dia, penyebaran jumlah penduduk di Indonesia tidak sama. Dia mencontohkan, jumlah penduduk di jawa, Sumatera, Kalimantan bahkan Indonesia Timur tidak sama. ”Begitu juga dengan karateristiknya. Nah, implementasi UU ini mesti memperhatikan itu sesuai ciri khas dan potensi alamnya,”jelasnya.

Anggota Komite IV DPD RI, Jhon Pieris menambahkan, ketentuan dan dan tata cara perpajakan dalam undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, telah dirubah dengan UU nomor 16 tahun 2009 mesti direvisi. ”Harus disesuaikan dengan perkembangan baru dibidang perpajakan. Ini juga terkait dengan sumber-sumber penerimaan negara dan dari sektor pajak yang harus diinovasi dan direkayasa secara positif untuk meningkatkan pendapatan negara disektor pajak,”kata Pieris.

Senator asal Maluku ini menjelaskan, perubahan ketentuan formal perpajakan merupakan induk dari regulasi perpajakan lainnya menjadi relevan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. ”Dimana saat ini perpajakan menjadi tumpuan utama dalam peningkatan penerimaan perpajakan negara guna  membiyai pembangunan yang tumbuh pesat,”katanya.

Dari peluang dan estimasi bisnis, lanjut dia, Presiden dan Wakil Presiden telah mencanangkan penerimaan pajak sebesar Rp 600 trilyrun.”Namun ironisnya, dalam tahun-tahun terakhir ini justeru target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam realisasinya tidak pernah tercapai,” sebutnya.

Senator asal maluku ini berharap, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di Indonesia, perlu dilakukan reformasi regulasi perpajakan yang diawali dari ketentuan formal perpajakan KUP yang meurpakan induk dari regulasi perpajakan. ”DPD RI sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22D UU 1945 telah mengajukan usul inisiatif tentang perubahan atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2009,” jelasnya. (JOS)

Most Popular

To Top