Berlikunya Nasib Golkar dan PPP – Ambon Ekspres
Ragam

Berlikunya Nasib Golkar dan PPP

AMBON,AE— Berulangkali ada kebijakan baru soal mekanisme pemilihan kepala daerah, lalu kemudian batal lagi. Kini  Komisi Pemilihan Umum kembali memakai keputusan Menteri hukum dan hak azasi manusia untuk menentukan partai politik yang berhak mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kebijakan ini dipakai terutama bagi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut KPU, putusan terakhir pengadilan bagi partai yang bersengketa tak dapat digunakan sebagai landasan pencalonan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Syamsul Rivan Kubangun mengatakan, dalam Peraturan KPU nomor 9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan Walikota dan wakil Walikota disebutkan, KPU akan berkoordinasi dengan Menkumham terkait landasan hukum pencalonan.

“Yang disebutkan dalam PKPU nomor 9 itu, KPU berkoordinasi dengan menteri (Hukum dan HAM) untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran pasangan calon,” ujar Kubangun kepada Ambon Ekspres via telepon dari Jakarta, Kamis (14/5).

Sebelumnya terjadi perdebatan alot soal PKPU tentang pencalonan, karena opsi yang ditawarkan oleh pemerintah dan DPR RI. Pertama, opsi dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menurut Kemenkumham, parpol yang berhak ikut Pilkada adalah yang memiliki Surat Keputusan Menkumham. Akan tetapi, KPU memilih sikap lain karena SK Menkumham terhadap Golkar dan PPP saat ini sedang digugat di pengadilan.

Opsi kedua datang dari DPR. Pada prinsipnya DPR setuju bahwa parpol bersengketa yang dapat ikut Pilkada adalah yang telah mendapat putusan inkracht dari pengadilan. Namun, DPR mengusulkan, jika sampai tahap pencalonan belum memperoleh putusan inkracht maka yang dipakai adalah putusan pengadilan yang paling terakhir. Dan pada akhirnya, KPU tidak memakai opsi yang ditawarkan DPR.

Kubangun melanjutkan, dalam PKPU yang ditetapkan 12 Mei 2015 juga dijelaskan, bahwa KPUD Provinsi dan kabupaten/kota tidak menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang direkomendasikan oleh partai yang hanya mendapatkan putusan pengadilan. Olehnya itu, meski telah berkekuatan hukum tetap, partai yang memenangkan sengketa harus menunggu SK pengesahan kepengurusan dari Menkumham.

“Jadi meski telah mendapatkan putusan terakhir pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun belum ditindaklanjuti oleh SK Menteri, maka pendaftarannya tidak dapat diterima oleh KPU Provinsi maupun kabupaten/kota. KPUD harus menunggu hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap itu mendapatkan legalitas dari Menkumham,” paparnya.

Untuk itu kata koordinator devisi hukum KPUD Maluku ini, dalam PKPU tentang pencalonan tersebut, partai yang masih bersengketa yakni Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan diberikan waktu untuk berdamai. Kepengurusan yang terbentuk, akan diusulkan ke Kemenkumham untuk disahkan.

“Apabila dalam proses sengketa itu, belum terdapat keputusan yang punya kekuatan hukum tetap dari pengadilan, dan kepengurusan partai membuat kesepakatan perdamaian untuk membentuk satu kepengurusan partai sesuai dengan Undang-Undang, maka KPUD menerima pendaftaran pasangan calon yang mendapatkan SK terakhir dari menteri berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,” jelasnya.

Disinggung soal partai Golkar kubu Agung Laksono di Maluku yang telah membuka pendaftaran calkada, Kubangun menegaskan, yang menjadi rujukan bagi KPUD adalah partai yang mendapatkan keputusan terakhir dari Menkumham tentang penetapan kepengurusan pusat sebelum masa pendaftaran 26-28 Juli.

“Pokoknya KPUD akan menerima pasangan calon sesuai keputusan terakhir menteri, sebelum masa pendaftaran calon. Jadi sebelum tanggal 26 hingga 28 Juli, harus ada salinan keputusan terakhir dari menteri tentang penetapan kepengurusan DPP,” tandasnya.

Sementara itu meski belum dinyatakan sebagai kubu yang berhak mengikuti Pilkada, jumlah bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Aru dan Buru Selatan yang mendaftar di Golkar Maluku kubu Agung Laksono, bertambah.

“Hari ini dan kemarin ada penambahan, yakni bakal calon wakil bupati kabupaten Aru Muin Sogalree dan bakal calon bupati Bursel Maxmilian Lesnussa,” ungkap Anggota tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati DPD Golkar Maluku kubu Agung Laksono, Riskota Sangadji via telepon, kemarin.

Sangadji mengatakan, sesuai jadwal dan tahapan, pendaftaran akan ditutup pada 20 Mei. “Tanggal 17 Mei batas pengembalian berkas. Selanjutnya 18,19 dan 20 Mei dilakukan pemeriksaan berkasa balon kepala daerah dan wakil kepala daerah daerah,” katanya.

Sebelumnya pada awal pembukaan pendaftaran (11/5), sejumlah kandidat telah mendaftar. Diantaranya, Siti Umariah Suruwaky-Syarifudin Goo (bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Seram bagian Timur. Tais Souwakil-Niko Nurlette (bakal calon  pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan).

Simon Mose Maahury-Kim Davitz markus (bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati MBD), dan Barnabas Orno (balon Bupati MBD). Balon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar, Selasa kemarin, yakni Hakim Fatsey (balon Bupati Bursel), Tagop Soulisa  (balon Bupati Bursel). Welem Kurnala (balon Bupati Aru). Taslim Tuhuteru (balon Bupati SBT). Benjamin Noach (balon Wakil Bupati MBD. (TAB)

Most Popular

To Top