Empat SKPD Dapat Raport Merah – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Empat SKPD Dapat Raport Merah

LANGGUR, AE.—Rencana perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara santer beredar di masyarakat dijawab oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malra, Petrus Beruatwarin.

Sekda mengakui dari hasil rekomendasi laporan keterangan pertangggungjawaban Bupati Malra (LKPJ) tahun 2014 telah diperoleh sejumlah catatan dan evaluasi yang diberikan DPRD Malra bagi SKPD.
“Dari hasil evaluasi SKPD, memang ada empat SKPD yang evaluasi menyeluruh oleh DPRD Malra sesuai rekomendasi LKPJ,” ujar Petrus saat diwawancarai di Langgur kemarin.

Menurut Beruatwarin, rekomendasi bukan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perorangan, kendati untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan suatu SKPD. “Rekomendasi DPRD ada empat SKPD yang bisa dikatakan mendapat rapor merah, yakni Dinas Parawisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, dan Sekertaris Dewan. Namun evaluasi itu tidak untuk kepala SKPD, melainkan untuk keseluruhan SKPD,” tandas sekda seraya menegaskan SKPD yang dievaluasi tidak serta merta langsung diganti.

Pergantian akan dilakukan sesuai mekanisme, karena itu katanya, dalam era reformasi birokrasi ada aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dipegang oleh setiap aparatur terutama yang menangani masalah sumberdaya manusia. “Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tegas dikatakan, untuk eselon dua atau jabatan pertama harus dilakukan melalui seleksi secara terbuka yang dilakukan oleh panitia seleksi,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, panitia seleksi yang terdiri dari lima orang didukungan oleh asesor dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “55% panitia berasal dari eksternal atau diluar pemerintah daerah, yang diketuai oleh Sekertaris Daerah,” jelasnya lagi.

Saat ditanya menyangkut rekomendasi DPRD, mantan Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual  itu mengaku sementara dibahas. Apalagi pemerintah dan DPRD adalah mitra. DPRD memberikan rekomendasi yang nantinya melalui pertimbangan bupati selaku pejabat Pembina kepegawaian dan sekda sebagai pejabat yang berwewenang.

“Sebagai mitra kami tetap mempertimbangkan rekomendasi DPRD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku,” akuinya. (SAT)

Most Popular

To Top