Pintu Kebebasan Para Koruptor – Ambon Ekspres
Trending

Pintu Kebebasan Para Koruptor

AMBON,AE— Sudah dua kali  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah dalam sidang  praperadilan atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi. Pertama, KPK kalah ketika digugat oleh Komjen Pol Budi Gunawan. Berikutnya, lembaga super body itu takluk dalam sidang praperdailan yang  diajukan oleh mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Hal ini menjadi peluang bagi tersangka lain kasus korupsi untuk mengikuti jejak keduanya.

Kekalahan lembaga anti rasuah itu memantik reaksi dari sejumlah kalangan. KPK dinilai masih lemah sehingga harus berbenah. Salah satunya kelemahan dalam hal sumber daya manusia. “Bisa saja bahwa dengan dua kali kalah dalam sidang peradilan, menunjukkan lembaga KPK lemah dalam penanganan kasus dugaan korupsi,” kata pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Almudatsir Sangadji, Kamis (14/5).

Kelemahan KPK terletak pada keterbatasan jumlah penyidik. Hal itu diperburuk dengan adanya konflik antara KPK dengan Polri paska penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasu dugaan korupsi oleh KPK.

“Penyidk KPK, kan banyak dari  Polri. Sehingga dengan terjadinya konflik KPK dengan Polri, bisa saja mengganggu kerja penyidik yang disuplai dari Polri. Padahal, kita tahu bahwa KPK kekurangan tenaga penyidik,” ungkapnya.

Penetapan tersangka, sebelumnya bukan jadi obyek praperadilan. Namun, peluang itu terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang perubahan pada pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang obyek praperadilan. MK memutuskan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek  praperadilan.

Untuk itu, agar tidak kecolongan lagi, KPK harus menambah personil penyidik disertai peningkatan kualitas serta moral penyidik. “Setelah putusan terhadap praperdailan kasus mantan Walikota Makassar itu, KPK memiliki dua opsi langkah yang bisa ditempuh, yakni pengajuan peninjauan kembali (PK) atau membuat Surat Perintah Penyidikan (sprindik) baru dalam kasus tersebut,” jelas Sangadji.

Pengamat hukum lain dari Unidar Ambon, Dayanto mengemukakan, kekalahan KPK dalam sidang praperadilan merupakan suatu kemunduran yang serius dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dayanto menegaskan, kekalahan KPK akan berakibat langkah peradilan menjadi ‘budaya’ tersendiri dalam dunia penegakkan hukum terhadap kasus dugaan korupsi. Sebab, langkah itu sangat mungkin diikuti oleh tersangka lain kasus dugaan korupsi, bila menilai ada kekeliruan aparat penegak hukum dalam penetapan tersangka tersebut.

Tidak hanya itu, Dayanto menegaskan, dampak dari kekalahan KPK tersebut juga akan dirasakan aparat penegak hukum di lembaga lain, yakni Polri dan Kejaksaan.

“Kekalahan KPK tersebut, bisa menjadi yurisprudensi, sehingga bisa digunakan oleh tersangka lain kasus korupsi yang ditangani oleh   jaksa atau polisi untuk mengajukan praperadilan,” ungkapnya.

Dijelaskan, praperadilan akan meramaikan dunia penegakan hukum di Indonesia. Itu merupakan cacat hukum bawaan akibat putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang menerima gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan.

“Ini akan menjadi semacam fenomena hakim Sarpin efek. Padahal, mestinya, secara formil, penetapan tersangka itu tidak boleh menjadi objek praperadilan. Kalau itu terjadi, KPK sebagai lembaga super body akan semakin lemah dalam menangani kasus korupsi yang merupakan Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya kalah ketika Komjen Pol Budi Gunawan menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (16/2), Hakim Sarpin Rizaldi menerima gugatan BG tersebut.

KPK kembali takluk di pengadilan yang sama, Selasa (12/5).  KPK dibuat kalah oleh mantan Walikota Makassar,  Sulawesi Selatan  Ilham Arief Sirajuddin alias IAS yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi rehabilitasi instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. (MAN)

Most Popular

To Top