Pontoh : Pemekaran Serut tak Bisa Ditawar – Ambon Ekspres
Politik

Pontoh : Pemekaran Serut tak Bisa Ditawar

AMBON,AE— Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sangat layak dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru atau DOB. Ini karena kaya potensi alam dan kesiapan sumber daya manusia menyambut DOB. Karenanya, masyarakat setempat berharap, daerahnya segera dimekarkan.

ecara geografis Serut Raya sudah saatnya menjadi DOB. Ini karena potensi alamnya sangat kaya, seperti kelapa sawit, minyak dan gas, perkebunan coklat, kelapa, dan potensi wisata (ora beach),” kata salah satu anggota tim pemekaran Serut, Rusdi Pontoh kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Dia optimis, jika daerah itu dimekarkan potensi alam yang ada dapat dikelola secara baik untuk pembangunan didaerah itu. ”Jadi memang SDA dan SDM di Serut sudah siap. Pemekaran Serut itu harga mati dan memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi ada yang mengatakan Serut belum layak tidak benar. Kita siap kok,” tandasnya.

Pontoh optimis, jika Serut dimekarkan pembangunan didaerah itu menggeliat. Apalagi, terang dia, sebagian masyarakat di Serut belum menikmati pembangunan secara baik. ”Ada sejumlah desa di wilayah pegunungan masih tertinggal karena minim infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan. PLN juga belum ada. Nah, kalau Serut menjadi DOB saya optimis selain pembangunan dimaksimalkan serap tenaga kerja di berbagai sektor juga menurunkan angka kemiskinan,”terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD maluku, Amir Rumra mengapresiasi pernyataan Bupati Malteng, Tuasikal Abua saat pelantikan Raja Negeri Lima, Senin (11/5) kalau  mendukung penuh daerah yang ingin menjadi DOB. ”Pernyataan beliau (Bupati) yang menjadi garda terdepan kita apresiasi. Hanya saja, Pemerintah kabupaten mesti ikut mendorong agar sejumlah persyaratan mesti dibantu untuk dipenuhi,” harap Rumra.

Dia mengaku, masyarakat tidak mesti sendiri untuk memenuhi berbagai persyaratan sejumlah daerah yang dimekarkan. ”Mesti ada camur tangan pemerintah. Jadi masyarakat tidak sendiri. Jangan sampai masyarakat jalan sendiri. Pemkab jalan sendiri. Pemkab mesti bantu dorong dusun agar dimekarkan menjadi desa. Dan sejumlah desa dimekarkan menjadi kecamatan agar penuhi UU nomor 23 tahu 2014 yang dirubah menjadi UU nomor 9 tahun 2015 tentang Pemda dan PP 78,” ingatnya.

Ketua Konsorsium Kota Lease, Saleh Wattiheluw ikut mengapresiasi pernyataan Tuasikal soal dukunganya terhadap usulan sejumlah daerah di Malteng yang ingin menjadi DOB. ”Kita mengapresiasi pak Bupati, tapi mesti ada eksen. Bupati dan DPRD Malteng harus bersama dorong daerah yang indin memekarkan diri,” usulnya.

Dia berharap, 4 wilayah di Malteng seperti Serut, Lease, Jazirah Leihitu Salahutu, dan Banda bersama sejumlah calon DOB lainya akan diparipurnakan DPRD Maluku untuk diusulkan ke pusat untuk masuk program legislasi nasional. ”Kita berharap agar usulan DOB itu semuanya memenuhi persyaratan seperti Aru perbatasan dan Kei Besar yang telah memenuhi syarat dari Bupati dan DPRD setempat,” ingatnya.(JOS)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!