Kasus Baru, Pintu Baru – Ambon Ekspres
Trending

Kasus Baru, Pintu Baru

AMBON,AE— Kasus baru dalam peradilan di pengadilan negeri Ambon rencananya akan diputuskan hari ini oleh majelis hakim. Apakah Jusuf Rumatoras akan berhasil menanggalkan status tersangkanya, atau justeru pengadilan membenarkan penetapan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kasus kredit macet PT Bank Maluku? Kalau lolos, pengamat hukum menilainya sebagai pintu baru bagi para tersangka korupsi untuk menggugat statusnya.

Jusuf Rumatoras, Direktur PT. Nusa Ina Pratama, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Maluku. Status ini digugat Rumatoras dan akan dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim hari ini (bukan kemarin seperti ditulis koran ini).

Kemarin sidang atas kasus ini digelar dengan agenda pemeriksaan saksi dan meminta keterangan saksi ahli. Baik Penasehat hukum Jusuf Rumatoras maupun kuasa penyidik masing-masing menghadirkan masing-masing dua orang saksi. Penasehat hukum Jusuf Rumatoras menghadirkan satu orang ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Remon Supusepa dan pegawai Bank Maluku, Fani Rahakbauw.

Sementara, pihak kuasa penyidik Kejati Maluku menghadirkan satu orang ahli hukum pidana dari Fakultas hukum Unpatti, Thelo  dan  satu orang saksi yang merupakan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Ambon, Lucky Souhuwat.

Ada sejumlah fakta  baru terungkap yang menguatkan indikasi bahwa penetapan Jusuf Rumatoras  sebagai tersangka dalam kasus kredit macet bank Maluku tidak memiliki bukti yang kuat. Ini terungkap dari keterangan ahli hukum Pidana Unpatti, bahwa dia pernah dimintai pendapat oleh penyidik. Namun, itu untuk berkas tersangka yang lain. Bukan untuk penetapan Jusuf Rumatoras sebagai tersangka. “Memang ada beberapa pertanyaan yang bersifat umum,” ungkap Thelo.

Thelo menegaskan, kesaksiannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hanya terkait tersangka  yang lain, dan tidak dapat digunakan untuk penetapan tersangka yang lain, yakni Jusuf Rumatoras.

“Kalau secara substansi dari keterangan saya, bisa digunakan. Tapi secara fisik BAP secara langsung, tidak bisa,” timpalnya.

Menjawab pertanyaan Dani Nirahua tentang bentuk alat bukti yang sah berupa surat, apakah harus bersifat konkrit atau subjektif (substansi), Thelo mengungkapkan harus secara konkrit, yakni diperoleh secara langsung dari keterangan lisan ahli, bukan menggunkan keterangan yang  sudah tertuang dalam BAP sebelumnya yang digunakan untuk tersangka yang  lain.

Sementara saksi dari Bank Maluku, Fani Rahakbauw mengungkapkan, hingga awal tahun 2015 Jusuf Rumatoras masih menjadi debitur aktif bank Maluku. Dia menyebut, pada Januari 2015 Jusuf Rumatoras masih terus membayar bunga kredit dan jumlahnya telah mencapai Rp 5 milyar.

Kuasa hukum Jusuf Rumatoras Dani Nirahua dalam kesimpulannya yang disampaikan dalam sidang kemarin sebelum  majelis hakim tunggal, Jimy Wally mengetuk palu,  mengatakan bahwa penetapan Jusuf Rumatoras sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat.

Salah satu alasan yang disampikan oleh Nirahua adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang mengharuskan penetapan tersangka dilakukan bila telah ada dua alat bukti yang sah.

“Bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus didukung dua alat bukti yang sah, ditambah dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka,” ungkapnya.

Yang terjadi, lanjut Nirahua sampai pada penetapan Jusuf Rumatoras sebagai tersangka  pada tanggal 13 April 2015, belum pernah dilalukan pemeriksaan terhadap satu saksi pun untuk menetapkan Jusuf Rumatoras sebagai tersangka. (MAN)

Most Popular

To Top