Panjangnya Cerita Konflik Golkar – Ambon Ekspres
Nasional

Panjangnya Cerita Konflik Golkar

PTUN Batalkan SK Menkumham

AMBON,AE— Cerita konflik Golkar kian panjang. Bukan selesai, justeru akan semakin panjang setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie, Senin (18/5). Kubu Agung Laksono Cs, memastikan kasasi, kubu Aburizal Bakrie juga masih menanti putusan pengadilan Jakarta Utara.

Menyatakan eksepsi tergugat tak dapat diterima untuk seluruhnya. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan batal surat putusan Menkumham. Mewajibkan tergugat mencabut pengesahan AD/ART dan komposisi personalia partai Golkar,” ujar Ketua Majelis Sidang Teguh Satya Bhakti, saat membacakan amar putusan di PTUN, Jakarta timur, seperti dikutip JPNN, induk grup Ambon Ekspres, Senin (18/5).

Selain membatalkan SK Menkumham, PTUN juga memutuskan kepengurusan DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIII yang digelar di Riau tahun 2009 lalu, masih berlaku. Dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Fatani Sohilauw mengatakan, itu artinya selama belum putusan inkracht, keberlanjutan partai Golkar tetap dilakukan oleh kepengurusan hasil Munas Riau.

Mantan ketua DPRD Provinsi Maluku periode 200-2014 ini menyatakan, setelah putusan tersebut, pihaknya segera melakukan konsolidasi partai ke daerah. Pasalnya menurut dia, kubu Agung Laksono sudah tidak sah lagi melakukan kegiatan mengatasnamakan partai Golkar. “Dengan keputusan ini, artinya kubu sebelah (Agung Laksono-red) sudah tidak ada lagi. Karena keabsahan mereka berdasarkan SK Menkumham yang telah dibatalkan oleh (PTUN) Jakarta,”paparnya.

Dia melanjutkan, keputusan terhadap kader Golkar di kubu Agung, belum bisa diputuskan saat ini. Langkah organisasi akan dilakukan setelah putusan Pengadilan Negri Jakarta Utara soal hasil Munas Bali atau Ancol yang sah.

“Dan suatu kepengurusan diakui atau tidak, bukan ranah PTUN, namun Pengadilan Negri. Olehnya itu, nanti kita tunggu hasil putusan Pengadilan Negri Jakarta Utara 25 Mei. Karena PTUN itu hanya menentukan sah atau tidaknya keputusan atau produk hukum dari pejabat negara,”jelasnya.

Kalaupun putusan PN Jakarta Utara nantinya memihak kubu Aburizal, kata dia, kubu Agung tetap dirangkul. Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan tidak tercela (PDLT) menjadi persyaratannya.

Soal penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di empat kabupaten di Maluku, ia mengaku, masih menunggu putusan PN Jakarta Utara tentang kubu mana yang sah. Fatani juga manambahkan bakal calon yang telah mendaftar di kubu Agung, bisa mendaftar juga di kepengurusan Golkar versi Munas Riau yang saat ini diakui setelah putusan PTUN Jakarta.

”Tidak masalah. Tentunya, semua kader bangsa bisa mendaftar di Golkar. Yang penting memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,”paparnya.

Hal berbeda disampaikan, Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Maluku versi Munas Ancol Paulus Mantulameten. Kata dia, pihaknya tidak terpengaruh dengan putusan PTUN tersebut. Justru baik, karena mengakhiri putusan sela yang di kantongi kubu Aburizal.

“Malah agak sedikit lebih baik, karena putusan sela sudah tidak berlaku dan atas putusan ini, kita banding ke Mahkamah Agung. Sehingga kita masih pengurus yang sesuai SK Menkumham. Putusan ini kan belum inkracht,”kata Mantulameten saat dikonfirmasi terpisah via seluler.

Bahkan lanjut mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu, tim penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap berproses. Partai Golkar versi Munas Ancol, mengacu pada putusan MA soal uji materi (judicial reviuw) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9/2015 tentang pencalonan.

“Kita tidak tergantung dari putusan PTUN untuk membuka penjaringan. Tapi kita akan bergantung dari keputusan MA soal gugatan hak menguji materi PKPU nomor 9/2015 yang bertentangan dengan Undang-undang. Apabila MA menerima gugatan kita, maka kita yang sah ikut Pilkada serentak,” jelasnya.

Konflik Berkepanjangan
Putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan Aburizal dan membatalkan SK Menkumham, dinilai pengamat politik Universitas Pattimura Ambon Jen Latuconsina, menyebabkan konflik Golkar bertambah panjang. “Saya kira bertambah panjang,”ujar Latuconsina.

Menurut dia, kemenangan Aburizal di PTUN Jakarta belum bisa mengakhiiri konflik Golkar saat ini. Pasalnya, akan ada banding yang dilakukan oleh kubu Agung dan Menkumham Yassona Laoly.

“Belum bisa mengakhiri sengketa, karena upaya hukum banding pasti ditempuh kubu Agung. Itu belum di tambah dengan banding yang akan dilakukan Kemenkum dan HAM pimpinan Yassona Laoly terhadap putusan PTUN,” katanya.

Dengan konflik berkepanjangan seperti itu, lanjut kandidat doktor ini, dapat mengganggu konsolidasi dan kesolidan Partai Golkar pada Pilkada serentak.”Saya kira resikonya mengganggu konsolidasi dan kesolidan partai Golkar dalam mengikuti Pilkada 2015, jika kubu Ancol melakukan banding,” paparnya.

Menariknya, kendati kepengurusan belum dinyatakan sah mengikuti Pilkada, salah satu kader Golkar yang juga kandidat calon bupati kabupaten Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas telah mendaftarkan  di Tim Penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah kubu Agung, Senin malam.

Sumber resmi yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, pendaftaran Mukti paket dengan calon wakilnya saat ini, Fachri Husni Alkatiri.

Penyampaikan berkas pendaftaran ke tim penjaringan, Senin malam sekitar pukul 23.30 oleh tim pemenangan Mukti-Fachri. “Tadi malam (Senin malam) pukul 10.30 oleh salah satu timnya, sesaat sebelum penutupan pendaftaran,” ungkap sumber, via seluler kemarin.

Selain itu sejumlah bakal calon bupati SBT lainnya juga mendaftar di tim penjaringan kubu Agung, yakni Anzar Wattimena, Arobi Kilian, Idris Rumalutur dan Ma’sum Wailissahalong (calon wakil bupati). Sementara untuk Kepulauan Aru, Duganata Yunus dan Johan Gonga, masing-masing sebagai bakal calon bupati. (TAB)

Most Popular

To Top