2 Kubu Golkar Bisa Ditolak – Ambon Ekspres
Trending

2 Kubu Golkar Bisa Ditolak

Ambon, AE— Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku, tetap akan menegakan aturan dalam menetapkan kubu mana yang sah untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika belum ada surat keputusan Menteri hukum dan HAM, setelah keputusan hukum soal sengketa partai politik incracht atau berkekuatan hukum tetap, maka pendaftarannya ditolak.

Hal ini disampaikan anggota KPUD Maluku, Rifan Kubangun, tadi malam. Pendapat ini terkait dengan sengketa dualism kepemimpinan Partai Golkar dan PPP. “Untuk 2 parpol berselisih di pengadilan, harus mempunyai putusan yang sudah incracht. Setelah itu ditindaklanjuti dengan SK Menkumham,” kata dia.

Termasuk, lanjut dia, soal islah. Kata dia, setelah islah, perlu diperkuat dengan SK Menkumham, karena KPU akan menerima salinan SK terakhir dari Menkumham, bukan putusan pengadilan. “Ini berdasarkan aturan yang dipakai,” kata dia.

Rujukannya, kata Rifan, ada pada Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Dalam pasal 36 ayat 1, diantaranya disebutkan KPUD menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.

Pada ayat 2 pasal yang sama, apabila dalam proses penyelesaian sengketa, terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan menteri, KPU tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Partai Golkar Maluku, Azis Samual mengatakan, dualisme Golkar sebagai dampak kepengurusan Golkar versi Munas Bali dan Munas Ancol kini memasuki babak baru dan menemukan jalan terang. Hal ini ditandai dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan SK Menkumham tentang pengesahan kepengurusan Golkar versi Ancol pimpinan Agung Laksono.

Putusan PTUN, kata dia, mengisyaratkan bahwa kepengurusan Golkar yang berlaku saat ini adalah kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 yang dipimpin Aburizal Bakri (ARB) dan Idrus Marham sebagai Sekjend. “Putusan ini menghadirkan tiga hal strategis,” kata dia.

Yang, pertama sebagai momentum mempersatukan Golkar, karena SK menkumham disebutkan oleh Hakim PTUN sebagai bentuk intervensi kekuasaan. Kedua, putusan ini sebagai kompas, bukan saja  kepada calon kepala daerah yang bimbang akibat dualisme kepengurusan, tetapi juga kepada seluruh kader partai Golkar di Maluku tentang kepengurusan yang sah sesuai aturan hukum.

“Dan ketiga Golkar pimpinan ARB segera melakukan langkah-langkah organisasi yakni konsolidasi dalam menghadapi agenda politik Pemilihan kepala daerah termasuk di Maluku,” kata dia.

Menurut dia, Golkar versi ARB sudah menyiapkan sejumlah agenda, diantaranya Pengurus DPP dan Korwil akan ke Maluku untuk proses pendaftaran dan penjaringan calon yang akan direkomendasikan partai Golkar dalam Pilkada nanti. Agenda lainnya Ketua Umum ARB akan melakukan kunjungan konsolidasi ke DPD se-Indonesia termasuk ke Maluku.(TAB)

Most Popular

To Top