Pilkada Bursel-SBT Bisa Ditunda – Ambon Ekspres
Trending

Pilkada Bursel-SBT Bisa Ditunda

AMBOON,AE— Komisi Pemilihan Umum Porvinsi Maluku memberikan sinyal Pilkada di kabupaten Seram Bagian Timur dan Buru Selatan ditunda, bila anggaran belum disepakati. KPU Republik Indonesia memberikan tenggat sampai akhir Mei.

Ketua KPU Provinsi Maluku Musa Toekan mengatakan, konsekuensi dari keterlambatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan laporannya ke KPU RI, adalah penundaan Pilkada. Maka secara otomatis berdampak terhadap rancangan pelaksanaan Pilkada serentak yang ditetapkan.

“Sanksinya pilkada ditunda. Olehnya itu, kami telah sampaikan ke KPUD SBT dan Bursel serta pemerintah daerah masing-masing, bahwa segera menandatangani NPHD sebelum akhir Mei. Karena akan disampaikan ke KPU RI,” ujar Toekan kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (19/5).

Toekan mengungkapkan, keterlambatan penandatangan NPHD antara pemerintah daerah Bursel dengan KPUD, karena penyediaan anggaran oleh pemkab kurang dari yang diusulkan sebesar Rp12,3 miliar. Ditambah dengan bupati Tagop Soulissa yang saat ini tidak berada Namrole, ibu kota Bursel.

“Sesuai konfirmasi terakhir dari Bursel, pak bupati sedang tidak ada di tempat karena sibuk melobi rekomendasi partai di Jakarta. Kita maklumi. Saya sudah telepon beliau dan katakan bahwa ini untuk kepentingan daerah, maka bapak (Tagop-red) tolong tandatangani NPHD sesuai dengan usulan KPUD. Kalau tidak, pilkada ditunda,” ungkapanya.

Soal alasan pemerintah bahwa terdapat kekurangan anggaran, dia menyatakan, bukan masalah. Yang penting NPHD segera ditandatangani. Anggaran untuk kebutuhan lainnya, bisa disisipkan ke anggaran pilkada.

Dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) oleh KPUD,  rincian dan peruntukan jelas. Namun, konfirmasi terakhir yang dilakukan KPU Maluku, untuk Bursel, tidak mencukupi sesuai permintaan KPUD tersebut.

“Informasi kekurangan anggaran ini baru kami ketahui hari ini. Namun, yang penting ditanda tangani dulu. Instruksi Menteri Dalam Negeri seperti itu. Kan tidak menggeser anggaran Pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Sehingga anggaran Bansos bisa disuntik ke anggaran pilkada. Kan nanti  ada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P),” katanya.

Sedagkan untuk SBT, Toekan tidak menjelaskan permasalahannya. Anggaran yang diusulkan oleh KPUD sebesar Rp22, 99 miliar. Hari ini, baru dibawa di ke paripurna DPRD SBT untuk dibahas dan ditetapkan.

“Untuk SBT, besok (hari inu-red) baru di sidangkan di rapat paripurna DPRD. Dan diusahakan Jumat, penandatanganan NPHD sudah bisa dilakukan,” papar akademisi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Pattimura Ambon ini.

Dikatakan, kesepakatan antara KPUD dan pemkab dua kabupaten tersebut, harus segera dilakukan. Pasalnya, KPU setiap saat meminta penjelasan soal persiapan anggaran. “Karena setelah itu akan dilaporkan ke KPU RI sebelum akhir Mei. Dan setiap saat kami dimintai laporan kesiapan anggaran untuk Pilkada oleh KPU RI,” tandasnya.

Dia juga mengklarifikasi bahwa MBD telah menandatangani NPHD sejak 12 Mei dengan jumlah anggara sebesar Rp15,3 miliar. Untuk Aru diusulkan  Rp17 miliar, namun yang ditetapkan Rp12 Miliar. Sementara Bursel diusulkan sebesar Rp13 Milyar dan SBT Rp23 milyar.

“Kabupaten yang jauh seperti MBD saja kompak menyiapkan anggaran pilkada. Olehnya itu kami meminta pemkab kedua daerah ini agar secepatnya menandatangani NPHD. Karena tahapan pilkada sudah berjalan,” paparnya.

Anggota KPU Provinsi Maluku devisi data dan informasi Hanafi Renwarin menambahkan, penundaan tahapan pilkada sangat sulit dilakukan. Pasalnya akan mengganggu jadwal dan tahapan Pilkada serentak yang telah ditetapkan secara sistematis. “Apakah jadwal dan tahapan yang di tunda atau penunda bagi daerah yang belum siapkan anggaran ke pilkada serentak gelombang kedua, tidak dipastikan,” katanya.

Berdasarkan pembagian Pilkada serentak, di Maluku terdapat 4 kabupaten yang masuk gelombang pertama, yakni yakni kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan dan Aru yang dilaksana pada 16 Desember 2015.

Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 meliputi Pilkada Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Buru dan Maluku Tengah. Dan gelombang ketiga pada Juni 2018, terdiri dari Pilkada Maluku Tenggara, Pilkada Kota Tual dan Pilkada Maluku.

Hanafi menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, 16 dari 269 daerah seluruh Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak gelombang 2015, belum menandatangani  NPHD. Mantan komisioner Panwaslu Kota Tual ini mengungkapkan, KPU Provinsi bahkan KPU RI telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran pilkada. Namun, hingga kemarin belum ada kepastian soal penandatanganan NPHD.

“Bahkan daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak gelombang pertama sudah melakukan pertemuan langsung dengan Kementrian Dalam Negeri sekitar 3 bulan lalu. Dan masing-masing pemda menyatakan siap soal penganggaran pilkada,” ketusnya.

Terkait kabupaten SBT dan Bursel belum meneken NPHD, KPU provinsi Maluku akan melakukan koordinasi lagi untuk memastikannya. ”Sebab dalam Undang-Undang Pilkada nomor 8/2015 menyebutkan bahwa, pilkada merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan KPU,” tandasnya. (TAB)

Most Popular

To Top