Keterisolasian Ema di Tengah Kemajuan – Ambon Ekspres
Trending

Keterisolasian Ema di Tengah Kemajuan

AMBON, AE— Kota Ambon memiliki penduduk miskin paling sedikit dibanding 9 kabupaten dan satu kota di Maluku. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur juga cukup maju dibanding lainnya, namun keterisolasian beberapa daerah di kota ini belum mampu diatasi pemerintah. Daerah-daerah itu hanya di datangi politisi dan pemerintah saat momentum politik.

Salah satu daerah yang terparah dalam keterisolasian adalah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan. Jarak antara Negeri Ema, dan pusat Kota Ambon hanya terpaut 8 kilometer. Jalan yang pernah dibangun pemerintah juga tak pernah tuntas hingga kini. Akhirnya masyarakat menderita karena terisolasi.

Pengamat ekonomi Universitas Pattimura Ambon, Teddy Ch Leasiwal mengatakan, kondisi keterbatasan akses ekonomi dan transportasi di Ema merupakan bagian dari anomaly ekonomi. Kata dia, juga telah terjadi keteledoran pembangunan oleh pemerintah Kota Ambon.

“Saya kira, ini merupakan suatu anomali perkembangan ekonomi, apalagi desa tersebut masih berada dalam rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kota.  Menurut saya, ini merupakan suatu keteledoran dalam perencanaan pembangunan daerah oleh pemerintah, khususnya pemerintah kota,” ujar Teddy melalui email yang diterima Ambon Ekspres, Kamis (21/5).

Seperti diketahui, Desa Ema yang terletak di kecamatan Leitimur Selatan itu, masih jauh dari sentuhan pembangunan. Mulai dari prasarana jalan, pendidikan hingga tenaga kesehatan yang minim. Jalan misalnya, dalam perencanaan mulai dibuka sejak 1997. Namun hingga sekarang belum selesai pengerjaannya.

Untuk mencapai Ema, biasanya warga menggunakan motor atau berjalan kaki melewati jalan menanjak yang berjarak  sekira 1,4 kilometer dari jalan raya.

Ketua Devisi Pengkajian Laboratorium Pengkajian dan Penelitian Ekonomi (LPPE) Unpatti ini melanjutkan, penentuan skala prioritas pembangunan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan rill desa atau suatu wilayah. Hasilnya, banyak desa yang tidak diperhatikan dengan serius. “Penentuan skala prioritas pembangunan desa seringkali tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil desa atau wilayah,”katanya.

Pembangunan lanjutnya, hanya di prioritaskan untuk daerah-daerah yang berpotensi atau diketahui dapat berkontribusi secara ekonomi. Sehingga daerah, kabupaten, kecamatan maupun desa yang tidak berpotensi di pandang sebelah mata.

“Pembangunan daerah hanya memprioritaskan daerah-daerah atau desa, yang dapat memberikan kontribusi ekonomi sehingga seringkali mengabaikan daerah atau desa yang secara potensi ekonomi cukup kecil. Hal ini menyebabkan ada “desa anak emas“ yang selalu dapat prioritas pembangunan,” paparnya.

Lebih jauh tentang kondisi Ema yang masih sulit dari aspek askes jalan dan transportasi, berdampak terhadap lambannya pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan dan menkronisnya kemiskinan.

“Jika tak ada akses maka aktifitas ekonomi seperti distribusi hasil bumi menjadi terhambat. Selain itu masyarakat pun untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari menhadi lebih mahal. Kondisi tersebut membuat desa tersebut (Ema) menjadi miskin dan termarginalkan,”jelasnya.

Menurutnya kondisi yang saat ini akibat pengabaian dari pemkot Ambon. Selain itu, karena Ema tidak masuk skala prioritas pembangunan. “Mengingat secara ekonomi, desa Ema tidak seksi dan bukan berada pada lintas akses yang akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah,”paparnya.

Anggota Komisi II DPRD Ambon Christian Latumahina, Kamis (21/5) mengatakan,  fasilitas  jalan bukan hanya untuk transportasi, namun dapat membuka akses ekonomi yang dapat memperdayakan masyarakat. Namun hingga sekarang belum sekarang belum ada. Dampaknya, harus membutuhkan tenaga lebih untuk bisa memasarkan hasilnya  hutannya ke Kota Ambon.

“Pesoalan infrastruktur yang selama ini menjadi catatan merah sebetulnya, untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Karena ternyata masalah infrastruktur ini sudah bertahun-tahun belum diselesaikan. Sehingga bukan saja rasa ketidaknyamanan, tetapi juga ketidakpercayaan kepada pemerintah untuk memfasilitasi warga daerah Letisel, khususnya Desa Ema,” ungkap Latumahina di kantor DPRD Kota Ambon.

Menurut politisi Nasdem ini, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ambon  perlu menganggarkan secara bertahap, walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon rendah. Karena persoalan tidak akan terjawab untuk beberapa tahapan, jika pemerintah tidak serius melihat persoalan masyarakat Desa Ema.

“Pengawasan DPRD sudah, dan kemarin kita temui bahwa sudah ada proses. Tetapi proses tersebut menurut saya tidak berjalan lancar. Nah, yang disampaikan PU, bahwa proses anggaran secara bertahap itu sudah ada. Namun kendalanya ada pada anggaran. Karena kita tahu persis bahwa ada pembagian jalan, yakni jalan nasional, provinsi, dan kota. Sementara Ema masuk dalam jalan kota. Sehingga membebani anggaran daerah,”jelasnya.

Selain itu, Latumahina mengaku, masalah kesehatan dan pendidikan juga memprihatinkan. Penempatan tenaga medis dan guru, perlu segera dilakukan. “Akses jalan sudah terhambat. Warga butuh waktu dan tenaga menuju jalan raya. Bagaimana dengan kesehatan, kalau ada yang sakit dan harus mendapatkan pelayanan segera ke kota, namun sayangnya belum ada jalan aspal.  Itu berarti menambah penderitaan warga di Ema dan sekitarnya,”tandasnya.

Olehnya itu, dia meminta pemerintah secara serius dan terbuka kepada masyarakat untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan vital, sehingga masyarakat Kecamatan Leitisel khususnya Desa Ema bisa sejahtera.

Anggota Komisi II DPRD Ambon Max Pattiapon, yang juga dari Dapil Leitisel menambahkan, walaupun selama ini warga Desa Ema ada dalam suasana NKRI yang merdeka, tetapi sebenarnya warga Ema masih belum merdeka secara badani. Menurutnya,  DPRD Ambon sejak periode 2009-2014 sudah mendorong untuk akses jalan di Ema bisa secepatnya diselesaikan.

“Kami telah berjuang bersama pemkot untuk harus tuntas 2015, karena itu anggarannya itu sudah kita plot dari tahun ke tahun. Di tahun ini, sudah pada tingkat pengaspalan jalan. Dan itu yang kita harapkan. Bila akses sudah dibuka, maka semua hal akan menjadi mudah untuk mobilisasi ke Ema,” terangnya.

Politisi Golkar ini mengaku, permasalahan ini telah sampai ke pemerintah kota bahkan Walikota Ambon sendiri merespon terhadap keinginan akses jalan di Desa Ema. Sehingga jalan sepanjang 1,4 km ini bisa secepatnya terealisasi.

“Jalan sepanjang 1,4 km ini sudah bisa direalisasi. Anggarannya ada, cuman tendernya baru mulai kali ini. Saya sudah cek di PU, tendernya baru mulai. Jadi sekitar Juli  hingga Agustus baru realisasi anggaran itu bisa berjalan,” bebernya.

Pattiapon berharap, status akses jalan yang bisa menghidupkan kembali Desa Ema ini bisa segera terlaksana. Jalan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat Leitisel yang merupakan bagian dari Kota Ambon.

“Tidak bisa disebut sebagai sebuah kota, kalau belum dilengkapi dengan lima kecamatan. Dan kami berharap pemerintah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi warga Desa Ema.  Baik itu pendidikan, kesehatan, transportasi, dan juga hal-hal mendasar lainnya, tolong diperhatikan. Karena seharusnya Kue Pembangunan itu harus dibagi sama rata,”ingatnya.

Sementara itu seperti dilansir Tribun Maluku.com (15/5), Kepala Bina Marga Dinas PU Kota Ambon Ir. Roby Sapulette memastikan tahun 2016 nanti pekerjaan pembangunan Jalan Negeri Ema akan selesai.

Menurut dia, pekerjaan menyeluruh jalan  Desa Ema sepanjang 1,2 Km dan dilakukan bertahap. Total kebutuhan penganggaran pekerjaan pembangunan jalan di Negeri Ema Rp.9.663.806.000.

Pekerjaan pembangunan Jalan Negeri Ema dilakukan secara bertahap yaitu tahun 2012 Pagu Anggaran Rp1.500.000.000 kontrak telah ditanda tangani, proses uang muka dibayarkan sebesar Rp.449.258.700 namun pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan karena ada sengketa lahan antara Negeri Kilang dan Negeri Ema, sehingga uang muka dikembalikan ke Kas Daerah.

Tahap 2 tahun 2013 nilai kontrak Rp. 448.076.000 dengan jenis pekerjaan  galian tanah untuk pembentukan badan jalan, tahap 3 tahun 2014 nilai kontrak Rp1.460.882.000 jenis pekerjaan masih pembentukan badan jalan dan lapis Fondasi Agregat kelas C.

Untuk tahap 4 tahun 2014 nilai kontrak Rp.960.433.000 jenis kegiatan fondasi Agregat dan pemasangan saluran, dan tahap 5 anggaran tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp.1.447.524.000 dengan jenis kegiatan Lapis Penetrasi Macadam (Lapen) dan pekerjaan saluran.(TAB/ISL/TM.COM)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!