Nikijuluw Dituntut 2 Tahun Penjara – Ambon Ekspres
Metro Manise

Nikijuluw Dituntut 2 Tahun Penjara

AMBON, AE— Haidee V Nikijuluw, terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan mobil penyuluh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kota Ambon, dituntut hukuman penjara selama 2 tahun. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Kobarubun dan Febby Sahetapy pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, Kamis (21/5). Sidang dipimpin hakim ketua Mustary SH didampingi hakim anggota Ahmad Bukhori SH dan Heri Lelintono SH.

PU dalam tuntutannya meminta majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melawan hukum. Terdakwa melanggar pasal 3, jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tntang pemberantasan korupsi dan sebagiamana diubah dan diatur dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. “Meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana selam 2 tahun kepada terdakwa,“ ucap Kobarubun dihadap majelis hakim.

Selain dituntut pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan subsider satu bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 137. 992.000. Dengan ketentuan, jika dalam jangka waktu 1 bulan terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa akan disita. Atau, diganti dengan pidana badan selama 3 bulan.

Menanggapi tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa meminta waktu untuk mengajukan pembelaan. Majelis hakim kemudian menunda sidang kamis hingga pekan depan, dengan agenda pembelaan.

Terdakwa Haidee harus duduk di kursi pesakitan karena terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil penyuluh DKP Kota Ambon senilai Rp 430 juta. Kasus yang membawa Nikijuluw hingga ke meja hijau ini bermula pada tahun 2013 lalu. Yang mana, DKP Kota Ambon, mendapatkan bantuan berupa DAK, yang dikhususkan untuk pengadaan mobil penyuluh DKP.

Untuk merealisasikan proyek ini, terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kadis KP, Fernanda Louhenapessy selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Seelain itu, KPA juga mengangkat Panitia lelang. Setelah diangkat, terdakwa kemudian melakukan survei di surabaya. Kemudian terdakwa mengusulkan PT Neng Mei Pratama selaku anak perusahan Hino untuk menjadi perusahan penyedia barang.

Sementara itu, panitia yang dibentuk, juga telah melakukan survei. Menurut hasil survei panitia, PT Hasjrat Abadi, memenuhi standar penyedia barang. Karena, perusahaan tersebut mampu menyediakan mobil sesuai anggaran yang tersedia. Ternyata, perusahan yang diusulkan panitia ini tidak disetujui oleh terdakwa selaku PPK. Terdakwa tetap ngotot untuk memakai perusahan itu.

Panitia akhirnya menandatangani dokumen-dokumen dengan syarat bahwa terdakwa yang bertanggungjawab penuh dalam proyek ini.

Sayangnya, mobil DKP yang seharunya dilengkapi dengan asesoris dengan nilai anggaran Rp Rp430,55 juta, ketika direalisasi tidak sesuai kontrak. Karena mobil hanya didatangkan tidak dilengkapi dengan asesoris dalam kontrak. Karena, dari perbuatannya, terjadi kerugian negara sebesar Rp 120 juta. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!