Alfred Tantang Menteri Susi – Ambon Ekspres
Trending

Alfred Tantang Menteri Susi

Soal Dugaan Perbudakan di PT Mabiru Industries

AMBON,AE— Direktur PT Mabiru Industries, Alfred Betaubun menampik dugaan perbudakan yang dilakukan di perusahaanya. Alfred juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)Susi Pudjiastuti melalui Satgas Anti Mafia Illegal Fishing segera mengusut dugaan tersebut, agar dapat membuktikan ada tidaknya perbudakan termasuk pelakunya.

Alfred mengaku, informasi soal dugaan perbudakan yang dialamatkan pada perusahaannya itu, sudah diketahui  seminggu lalu. Akan menjadi terbongkar, jika KKP melakukan investigasi. “Dan kita sebenarnya mengharapkan lebih cepat lebih bagus investigasinya, biar bisa dibuktikan siapa melakukan perbudakan itu,” ujar Alfred saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, Jumat (22/5).

Seperti dilansir detik.com, Kamis (21/5), tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing menemukan kasus perbudakan di Ambon. Menteri Susi mengungkapkan, kuat dugaan kasus perbudakan di Ambon memiliki hubungan yang sama dengan di Benjina.

“Di Ambon ada 100 kapal Thailand dari Grup Canawi (dari Thailand) dan grup yang sama dengan Benjina?” ungkap Susi saat ditemui di kediaman pribadinya, (20/05) seperti dilansir detik.com.

Susi menyebut perbudakan di Ambon, Maluku juga dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam negeri yaitu Mabiru. Pihaknya sudah mendapatkan beberapa fakta serta data dan siap akan dipublikasikan dalam waktu dekat.”Kita akan melakukan penyidikan di Ambon yang dikelola oleh Mabiru. Indikasi perbudakan cukup kuat dan grupnya sama,” kata Susi.

Menurut Alfred, perbudakan sangat tidak mungkin terjadi di perusahaannya, karena berada dalam kawasan umum, yakni Perusahaan Perikanan  Nusantara (PPN) Tantui, Jalan Sultan Hassanudin. Dia juga balik bertanya soal dugaan perbudakan dimaksudkan Menteri.

“Yang dimaksud perbudakan seperti apa? kalau perbudakan kan nggak di kasih makan, nggak gaji, dan dipaksa kerja. Nah di Ambon ada gak kejadian seperti itu. Kemudian Mabiru berada dalam kawasan terbuka, yakni PPN milik pemerintah. Bagaimana orang mau melakukan perbudakan. Beda kasusnya sama Benjina. Benjina itu kan daerah kosong,” bantahnya.

Selain itu, lanjutnya, di dalam kawasan PPN Tantui juga terdapat banyak lembaga berwenang yang bisa menemukan perbudakan, jika memang terjadi. ”Disitu ada pengawasan (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Perizinan, Syahbandar dan aparat,” sebutnya.

Soal dugaan perbudakan di PT Mabiru Industries yang dihubungkan dengan yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resources (PBR), Kepulauan Aru, raja minyak ini juga membantahnya.

Dikatakan, Perusahaan yang bergabung dengan PT Mabiru Industries ada empat, yakni PT Tanggul Mina Nusantara, PT.Jaring Mas, PT.Pacifik Glory Lestari, dan PT.Hadidgo. Selain itu, PT Mabiru Industries juga membeli ikan dari nelayan dari Pulau Seram dan Banda Neira.

“Memang ada kapal milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR)di Ambon, tapi bukan saya. Itu milik perusahaan lain. Kemudian di Ambon memang ada sekitar 100 Kapal. Tapi itu milik 3 perusahaan. Kemudian dikaitkan dengan Mabiru. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya, karena tidak satu perusahaan,” bantahnya, tegas.

Dijelaskan, PT Mabiru Industries bergerak dibidang penyimpanan, pengepakan, pembekuan dan pengolahan untuk ekspor. Mabiru Industries, kata dia, hanya memiliki dua kapal, yakni Mabiru Jaya I dan Mabiru Jaya II. Dua kapal itu beroperasi di laut Seram, khusus untuk ikan pelagis seperti Tongkol, Kembung dan lainnya.

“Karyawan Coldstoragenya sebanyak 150 orang sebelum moratorium dan 75 persen dari jumlah itu berasal dari Desa Batumerah dan Kapaha. Sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) 100 persen orang Indonesia,” bebernya.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Ajun Komisaris Besar Polisi Hasanuddin Mukaddar, kepada Ambon Ekspres, Jumat (22/5) kemarin, mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima laporan atas dugaan kasus tindakan perbudakan yang terjadi pada PT Mabiru, perusahaan lokal yang bergerak di bidang perikanan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Kelautan RI Susi Pudjiastuti.

“Kami belum menerima laporan dan pengaduan maupun informasi atas dugaan tindakan yang disampikan oleh Ibu Menteri itu,” kata Mukaddar via telepon gemggam.

Mantan Kapolres Seram Bagian Timur ini, menambahkan jika benar adanya dugaan kasus tersebut terjadi maka pihaknya akan berkoordinasi dengan intansi terkait guna mengambil langkah atas dugaan kasus itu. “Kalau itu benar adanya, maka kita tunggu informasi atau perintah lebih lanjut, sehingga kita bisa mengambil langkah sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi kalau tidak ada maka sudah pasti kita tidak melakukan apa-apa,”terangnya.(TAB/AHA)

Most Popular

To Top