Ambon Kelar, Malteng Belum – Ambon Ekspres
Trending

Ambon Kelar, Malteng Belum

AMBON, AE— Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP menjadi kebutuhan untuk mempermudah investasi masuk termasuk memotong tingginya biaya ekonomis yang tak perlu. Namun beberapa daerah di Maluku, masih belum patuh terhadap kebijakan vertical yang diberlakukan dari pusat sampai ke daerah ini.

Kota Ambon, adalah contoh daerah yang sudah menerapkan PTSP. PTSP dinilai sangat membantu pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak yang berkepentingan. Terutama  bagi investor, PTSP memberikan kemudahan dalam hal pengurusan izin investasi di kota Manise ini.

Sekretaris Kota Ambon, Gustav Latuheru mengatakan, hingga saat ini, pemerintah kota tidak mendapat laporan  atau  keluhan masyarakat tentang pelayanan yang diberikan melalui PTSP Kota Ambon. “Itu berarti, Badan PTSP mulai memberikan pelayanan yang baik, sehingga manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat,” kata Latuheru di Balai Kota Ambon, Jumat (22/5).

Dikatakan, hal itu sesuai dengan tujuan awal pembentukan Badan PTSP Kota Ambon, yakni memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak secara berkualitas, baik dari sisi waktu maupun biaya.

“Dulu, ini kan kantor pelayanan publik. Kemudian kita tingkatkan status menjadi Badan PTSP.  Kalau kantor pelayanan publik, kan pegawainya terbatas. Karena itu, agar lebih dalam pelayanan,  paling lama delapan hari bisa tercapai, maka kita tingkatkan statusnya menjadi Badan PTSP, ” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk investor, Badan PTSP menjadi solusi yang tepat, mengingat dapat menjawab keinginan investor  mendapatkan izin melalui proses yang tidak berbelit dan tidak membutuhkan waktu yang relatif lama.

Sebab, lanjut dia, investor tentu memerlukan kepastian dalam mengurus perizinan. Yakni kepastian waktu, biaya, dan kepastian keamanan. Bila ini terpenuhi dengan baik, maka investor dapat berinvestasi secara baik.

“Kalau proses perizinan berlarut-larut tanpa sebuah kepastian, baik waktu, keamanan maupun biaya, itu dapat menghambat iklim invetasi. Sehingga kita tentu berharap, Badan PTSP ini juga menunjang peningkatkan iklim investasi di Kota Ambon,” harapnya.

Disinggug tentang intervensi kepala daerah dalam pemberian izin, termasuk kepada investor, Latuheru menegaskan, itu tetap ada. Namun, hanya sebatas memberikan dukungan dan motivasi kepada aparatur  di Badan PTSP, agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan di  Badan PTSP kota Ambon.

“Ya, paling hanya menyampaikan perintah, agar petugas PTSP memberikan pelayanan yang baik kepada siapa pun yang berkepentingan dengan tugas PTSP. Yang pasti, bahwa Badan PTSP sudah menjalankan tugas dengan baik. Ombusdmen juga menilai, PTSP Kota Ambon menjadi salah satu PTSP yang dinilai bagus dari sisi pelayanan publik,” tandas Latuheru.

Hal berbeda terjadi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Hingga kini, Malteng belum menerapkan PTSP yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 97 tahun 2014 tentang PTSP. Segala bentuk perizinan maupun non perizinan masih dikendalikan kepala daerah atau bupati.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kabupaten Maluku Tengah, Efendy Latuconsina di ruang kerjanya menjelaskan, terdapat beberapa syarat untuk penerapan PTSP sementara ini sedang disiapkan. “Sejumlah perangkat sudah disiapkan, sementara berproses,” jelasnya, Jumat,(22/5).

Untuk penerapakan PTSP akuinya bukan hal muda, melainkan terpenuhi sejumlah perangkat. Perangkat dimaksud yakni dokumen hukum yang nantinya disampaikan untuk menjadi telaah Bagian Hukum selanjutnya disampaikan kepada bupati, penyiapan sumber daya manusia, Sistim Pengembangan Informasi Berbasis Elektronik. “Badan ini sudah ada, kita siapkan perangkat hukum untuk pendelegasian wewenang dari bupati,” terangnya.

Dikatakan, lex general untuk itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 97 tahun 2014 tentang PTSP Serta Peraturan Daerah (Perda)nomor 04 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja BKPMD-PTS, serta teknis operasionalnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan PP nomor 97 tahun 2014 diberikan batas waktu proses pemenuhan perangkat, hingga selama satu tahun. “Nah, bila segala perangkat sudah siap maka, rencananya medio September 2015 PTSP siap untuk diterapkan. Tapi yang harus kita siapkan juga sarana dan prasarana pendukung, SDM yang menguasai teknologi-informasi, dan itu kita sudah minta ke Badan Kepegawaian Daerah,” ujarnya. (MAN/ANC)

Most Popular

To Top