Jaksa Kejar Tersangka Lain Kasus Alkes RSUD Masohi – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Jaksa Kejar Tersangka Lain Kasus Alkes RSUD Masohi

AMBON, AE—Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Masohi, kini tengah melakukan pengembangan penyidikan guna menjerat tersangka lain, dalam kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di RSUD Masohi. Sebelumnya, penyidik telah menjerat dua tersangka dalam proyek ini. Diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, dr Abdul Mutalib Latuamuri dan sekretaris panitia pengadaan Nirwati. Keduanya kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon.

Tidak hanya sampai pada dua terdakwa itu. Karena, penyidik kini tengah melakukan pengembangan penyidikan, guna menjerat tersangka lain yang turut terlibat dalam kasus bernilai miliaran rupiah ini. Hal itu disampikan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia kepada koran ini, Jumat (22/5).

Dikatakan, saat ini pihaknya juga telah memeriksa saksi guna mengungkap keterlibatan pihak lain. “Untuk saat ini, penyidik telah memeriksa saksi-saksi guna mencari bukti-bukti untuk menjerat tersangka lain,” kata dia.

Saksi-saksi yang telah diperiksa, kata dia, termasuk juga direktur RSUD Masohi, dr Ursula Surjastuti. Ditanya soal siapa target yang akan dijadikan sebagai tersangka, Palapia belum mengetahuinya. Karena, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dari pemeriksaan itu.

“Ini kan pengembangan penyidikan. Jadi untuk siapa yang nantinya akan dijerat, saya belum tahu pasti. Yang jelas, sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Termasuk direktur RSUD, dr  Ursula Surjastuti,” ujarnya.
Sekedar diketahui, kasus ini berawal di tahun 2013. Yang mana, RSUD Masohi mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp 6,3 miliar  yang diperuntukan bagi pengadan alat-alat kesehatan serta alat keluarga berencana.

Kemudian, dr Abdul Mutalib Latuamuri diangkat menjadi PPK proyek dan Nirwati diangkat sebagai sekretaris panitia pengadaan (keduanya berstatus terdakwa). Sementara direktur RSUD merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.

Sebagaimana dakwaan jaksa, terdakwa dr Latuamuri yang bertindak selaku PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Hal ini mengakibatkan keuntungan kepada pihak rekanan. Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 2,819 miliar.(AFI)

Most Popular

To Top