Maluku Terus Benahi Infrastruktur – Ambon Ekspres
Trending

Maluku Terus Benahi Infrastruktur

AMBON,AE— Pembangunan infrastruktur bagi kepentingan publik masih tetap menjadi perhatian pemerintah. Ini tampak dari terus meningkatnya  jumlah anggaran yang dialokasikan setiap  tahun. Namun kini pemerintah lebih fokus pada    infrastruktur transportasi di daerah-daerah terluar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku Ismail Usemahu mengatakan, peningkatan  jumlah anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku merupakan konsekuensi dari kebutuhan di 11 kabupaten/kota di Maluku yang harus dipenuhi. Demi membuka akses yang seluasnya kepada masyarakat. “Anggaran untuk infrastruktur, memang setiap tahun meningkat. Untuk tahun ini (2015-red), meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya. Baik yang bersumber dari APBD maupun dari  APBN,” kata Usemahu  via seluler, Jumat (22/5).

Sebagai instansi teknis di daerah, pihaknya memberikan perhatian lebih kepada kebutuhan sarana transportasi di daerah-daerah perbatasan dan terluar di Maluku. Diantaranya, kabupaten Maluku Barat Daya dan kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sarana ini dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam bidang lainnya.

“Saya tidak ingat secara jelas total jumlah anggaran dan untuk masing-masing daerah di Maluku. Tapi memang, kita memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah terluar. Ini penting untuk memperluas akses,” ungkapnya.

Direktur Economy Reform Institute  (MOERI) Tammat R Talaohu mengatakan berdasarkan data hasil investigasi yang dilakukan  pihaknya, diketahui bahwa untuk seluruh infrastruktur  masih tertinggal. Pemerintah, kata dia, masih butuh lebih  dari Rp9 triliun untuk membanguna infrastruktur yang memadai di Maluku.

“Jumlah itu, sama dengan empat tahun APBD Maluku. Ini baru masalah keterisolasian bisa teratasi,” ungkapnya, kemarin. Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus mempertinggi daya serap APBD. “Daya serap itu merupakan  penggunaan anggaran dari birokrasi terhadap APBD yang tersedia. Misalnya 2014, daya serap dari APBD sebesar 84 persen,” katanya.
Dikatakan, kue pembangunan  daerah tidak  habis terbagi. Itu karena  sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah  tidak siap untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah ini. “Artinya birokrasi juga menjadi bagian dari ketertinggalan,” jelasnya.

Kelemahan lainnya, ketersediaan dana pembangunan daerah, masih tergantung dari pusat (APBN) lewat dana  perimbangan.  Sementara porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Maluku  hanya 26 persen atau rendah. “Pemerintah daerah harus mengintensifkan upaya, memperbanyak tagihan pajak dan retribusi di daerah. Kan selama ini tidak dilakukan,” katanya. (MAN/TAB)

Most Popular

To Top