Soal Mabiru, Dirjen No Comment – Ambon Ekspres
Trending

Soal Mabiru, Dirjen No Comment

AMBON,AE— Menjadi daerah yang ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), Maluku memang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.  Praktik illegal fishing di perairan  Maluku harus diberantas.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Asaad mengatakan, perhatian pemerintah, tidak  sekedar eksploitasi potensi perikanan, namun penting untuk mencegah terjadinya praktik illegal fishing di di Maluku.

“  Apalagi kementerian KKP sudah tegas dalam memberantas praktik illegal fishing, Dan Maluku menjadi salah satu daerah tempat praktik tersebut. Ini yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Disinggung tentang dugaan terjadinya praktik perbudakan oleh PT Mabiru Indusries, Assaad menampik untuk memberikan penjelasan. Itu adalah kewenangan Satgas  Anti Mafia Illegal Fishing. “Kalau untuk yang itu, saya no comment,” elaknya.

Sebelumnya, Seperti dilansir detik.com, Kamis (21/5), tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing menemukan kasus perbudakan di Ambon. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, kuat dugaan kasus perbudakan di Ambon memiliki hubungan yang sama dengan di Benjina.

“Di Ambon ada 100 kapal Thailand dari Grup Canawi (dari Thailand) dan grup yang sama dengan Benjina?” ungkap Susi saat ditemui di kediaman pribadinya, (20/05) seperti dilansir detik.com.

Susi menyebut perbudakan di Ambon, Maluku juga dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam negeri yaitu Mabiru. Pihaknya sudah mendapatkan beberapa fakta serta data dan siap akan dipublikasikan dalam waktu dekat.”Kita akan melakukan penyidikan di Ambon yang dikelola oleh Mabiru. Indikasi perbudakan cukup kuat dan grupnya sama,” kata Susi.

Pernyataan Susi, dibantah Alfred Betaubun, bos Mabiru. Alfred juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti melalui Satgas Anti Mafia Illegal Fishing segera mengusut dugaan tersebut, agar dapat membuktikan ada tidaknya perbudakan termasuk pelakunya.

Alfred mengaku, informasi soal dugaan perbudakan yang dialamatkan pada perusahaannya itu, sudah diketahui seminggu lalu. Akan menjadi terbongkar, ketika KKP melakukan investigasi. “Dan kita sebenarnya mengharapkan lebih cepat lebih bagus investigasinya, biar bisa dibuktikan siapa melakukan perbudakan itu,” ujar Alfred saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, Jumat (22/5). (man)

Most Popular

To Top