DAU Maluku Bakal Membengkak – Ambon Ekspres
Trending

DAU Maluku Bakal Membengkak

AMBON,AE— Pemerintah pusat mulai menunjukkan perhatian yang serius kepada daerah berciri kepulauan. Salah satunya, Maluku. Pemerintah telah mempertimbangkan luas lautan  di daerah  dalam penghitungan dana perimbangan. Tahun 2016, DAU di tiap daerah bakal membengkak. Termasuk Maluku sekitar 92,4 persen  wilayahnya adalah lautan ini.

Kebijakan tersebut, merupakan konsekuensi logis diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor  32 tahun 2014 tentang kelautan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Ambon, kemarin mengungkapkan, saat ini kementerian keuangan  sedang menghitung Dana Alokasi Umum untuk daerah.  Kendati tidak menyebutkan teknis  penghitungan DAU berdasarkan luas laut, namun  menteri Kumolo menjelaskan, indikator yang digunakan tidak lagi hanya jumlah penduduk dan luas daratan, tetapi juga luas lautan.
“Hak dan kewajiban harus sama, dong. Kalau ukurannya hanya jumlah penduduk atau wilayah daratan, kan nggak  fair, Laut kan juga termasuk wilayah. Jadi harus dihitung juga. Kami akan terus mendorong itu,” kata Mendagri seusai melakukan tatap muka dengan pejabat pemerintah daerah, anggota dan pimpinan DPRD serta Pengawai Negeri Sipil provinsi Maluku, di gedung Islamic  Center, Waihaong, Ambon, Senin (25/5).

Dengan begitu, lanjut Kumolo DAU provinsi berciri kepulauan, termasuk Maluku akan bertambah, karena luas lautannya yang besar juga dihitung. “Otomatis jumlah  Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku juga bertambah. Sekarang sudah di tangan kementerian keuangan, mudah-mudah sudah masuk di anggaran tahun 2016. Mudah-mudahan penyesuaian anggarannya cepat turun sehingga membantu proses pembangunan  di Maluku,” harapnya.

Untuk Maluku, menurut menteri, dengan anggaran DAU yang akan bertambah nanti, pemerintah daerah harus menggunakannya untuk pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan sebagai pelayanan  dasar pemerintah kepada masyarakat di daerah ini. “Terutama, infrastrukturnya harus ditingkatkan. Setiap kecamatan minimal harus ada puskemas. Ini kan daerah kepulauan. Masyarakat perlu diberi kemudahan dalam mendapatkan pelayanan  dasar,” katanya mengingatkan.

Selian itu, infrastruktur transportasi juga dinilainya penting untuk terus disediakan. Pergerakan transportasi yang lancar, menurutnya akan sangat membantu aktivitas masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan dibidang lainnya.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, demi kemajuan pembanguan di Maluku, pemerintah daerah Maluku  sangat mengapresiasi lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan  daerah.

Kendati demikian, dirinya berharap pemerintah  segera mempertegas pemberlakuan provinsi kepulauan dengan regulasi teknis berupa peraturan pemerintah dan lainnya. Sehingga, Maluku sebagai salah satu provinsi yang tergabung dalam provinsi kepulauan dapat lebih menerima manfaat.

Ditegaskan, dalam bab ke lima Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut telah diatur tentang kewenangan provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. “Karena itu, kami berharap penerbitan peraturan pemerintah atau regulasi teknis lainnya dipercepat. Regulasi tersebut, sejatinya harus mengutamakan kepentingan dasar provinsi kepulauan.

Maluku bersama Nusa Tenggara Timur (NTT),  Nusa Tenggara Barat (NTB),  Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung, masuk dalam Badan Provinsi Kepulauan.(MAN)

Most Popular

To Top