DPRD Desak Bupati Buru Tempuh Langkah Hukum – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

DPRD Desak Bupati Buru Tempuh Langkah Hukum

Terkait Aktivitas Pertambangan Ilegal

NAMLEA, AE—DPRD Kabupaten Buru mendesak Bupati Buru Ramly Umasugi untuk menempuh langkah hukum terkait dengan masih ramainya aktivitas pertambangan di Gunung Botak yang notabene masih berstatus ilegal. Pasalnya, aktivitas seperti dompeng dan tong menggunakan bahan kimia berbahaya dan sudah terindikasi terjadi pencemaran lingkungan yang sangat besar.

Hal  itu terlihat dengan matinya ribuan tanaman baik sagu, durian, coklat dan lain-lain di sekitar lokasi pertambangan hingga radius 10 sampai 20 km. Demikian disampaikan ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Buru, Arifin Latbual kepada wartawan di Namlea, kemarin.

Dia menyayangkan sikap Pemkab Buru yakni dinas terkait seperti Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan dan Kantor Lingkungan Hidup yang tidak mengambil langkah tegas atau langkah hukum dengan kondisi lingkungan yang sudah rusak parah.

Untuk itu, Latbual meminta agar Bupati Buru secepatnya mengambil tindakan dengan melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwajib perihal perusakan lingkungan. “Ini sudah kejadian yang luar biasa. Jadi pelakunya harus diproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Latbual.

Penelusuran Ambon Ekspres di lokasi tambang Gunung Botak menyebutkan, kondisi Gunung Botak dari waktu ke waktu sangat memprihatinkan. Hamparan pohon sagu yang pada tahun 2012 masih sangat bagus kini sudah menjadi lautan lumpur akibat aktivitas dompeng dan lain-lainnya.

Selain itu, struktur gunung yang dulunya tampak bagus, kini sudah menjadi kawah-kawah besar akibat galian dari para pencari emas di lokasi gunung botak dan sewaktu-waktu. Kawah-kawah itu bisa ambruk akibat getaran mesin-mesin dompeng di lokasi tambang ilegal tersebut.

Namun apa mau dikata, menurut sumber, aktivitas dompeng di lokasi tambang itu bergerak atas izin dari pemilik lahan dan juga aparat pemerintah desa, saniri negeri dan Raja Petuanan Kayeli.

Sumber juga membeberkan, di kawasan tersebut izin yang diberikan tertanggal 10 Januari 2015  kepada Anjas Sini dkk, dengan imbalan uang Rp 50 juta per bulan untuk negeri Desa Kayeli setiap domping yang beroperasi. Ini belum termasuk upeti yang diberikan kepada oknum tertentu.

Sementara domping Gunung Botak di sekitar Dusun Wamsait yang dikelola kelompok Haji Bambang, pengusaha asal Jakarta dkk mendapat izin tertulis dan restu lisan dari Raja Petuanan Lilyali.

Latbual juga menyoroti terungkapnya kasus  pembuatan bahan kimia mercury di Unit 16 Kecamatan Waeapo, dua pekan lalu yang melibatkan oknum polisi Polres Buru Iptu Mardin Hasan. Dia meminta kepada Kapolres Buru untuk menindak oknum yang dengan terang-terangan menjadi otak dari pembuatan mercury dan mengatakan bahwa mercury tidak berdampak terhadap lingkungan dan tidak dilarang memproduksi bahan kimia tersebut.

Pada kesempatan yang berbeda, Putra Adat Buru, Nico Nurlatu yang dihubungi Ambon Ekspres via telepon seluler menyatakan, dirinya mendukung penutupan lokasi tambang Gunung Botak terutama aktivitas dompeng yang dinilai besar merusak lingkungan.

Nico juga mengatakan, dirinya beserta masyarakat adat Buru menolak dengan tegas adanya konsersium yang akan menjadi payung untuk koperasi tambang.(DHE)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!