Duit Proyek “Ditahan” Satker – Ambon Ekspres
Trending

Duit Proyek “Ditahan” Satker

AMBON, AE— Pemerintah Pusat kini memaksa percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah untuk menggerakan makro ekonomi nasional. Tender proyek juga hampir tuntas untuk APBN murni, karena itu pelaksanaannya diharapkan dipercepat sehingga tidak mengganggu perencanaan pembangunan secara nasional.

Untuk Kementerian PU di Maluku yang dilaksanakan Balai Pembangunan Jalan Nasional maupun Balai Sungai, tendernya sudah kelar dua bulan lalu. Sebagian proyek infrastruktur sudah berjalan di beberapa daerah, namun di daerah lainnya belum dilakukan karena persoalan teknis, maupun masalah yang disengajakan satuan kerja.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Buru yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, hingga kini sebagian belum juga berjalan. Kontraktor pelaksana juga sudah memobilisasi alat beratnya, namun satuan kerja BPJN Maluku-Maluku Utara, menjadi alasan terhambat proses pelaksanaan proyek.

Hambatan ini terkait dengan berakhirnya monopoli proyek yang dikuasai salah satu kontraktor. Sejak lama kontraktor ini menguasai proyek-proyek BPJN di Buru maupun Buru Selatan. “Tahun ini tidak ada lagi monopoli proyek. Dulu kan dikuasai oleh satu kontraktor,” kata sumber koran ini, kemarin.

Hanya saja berakhirnya monopoli, tidak menghapus pengaruh kontraktor ini pada Satker I Pulau Buru dan Ambon. Adrian Laukon, Satker I Pulau Buru dan Bursel berusaha membujuk kontraktor yang menang tender di Buru, untuk mensubkontrakkan proyeknya ini kepada “penguasa” lama.

“Namun, kontraktor tidak mau. Mereka merasa memiliki modal besar untuk melaksanakan proyek tersebut,” ungkap dia.

Salah satu kontraktor yang sudah menang tender dan harus melaksanakan proyek di Buru, terpaksa belum bisa bekerja karena diperhambat Satker. Uang muka pelaksanaan proyek ditahan, hanya karena menolak mensubkontrakan proyeknya kepada kontraktor yang sangat dekat dengan Adrian Laukon ini.

Kontraktor ini memiliki alat berat, dan akan membangun APMS disana. Namun, hingga kini dia belum juga bisa bekerja karena merasa diperhambat oleh pihak Satker. Padahal, dia sangat terikat dengan jadwal pelaksanaan proyek termasuk waktu penyelesaiannya. “Kontraktor ini sudah berkomunikasi dengan Satker, tapi mereka hanya menginginkan proyek itu disubkontrakan,” kata dia.

Koordinator MDV, Rizal Sangadji yang selama ini kerap menyoroti kinerja BPJN wilayah IX mengungkapkan, apa yang dilakukan satker I Pulau Buru dan Ambon menunjukan tidak profesionalnya dalam bekerja. “Masa harus memaksa kontraktor pelaksana proyek menyerahkan proyeknya ke kontraktor lain. Ini kan sudah keterlaluan,” kata dia, ketika dimintai tanggapannya soal tingkah satker Pulau Buru.

Menurut dia, tindakan Satker menunjukan intervensinya dalam proyek yang sebenarnya sudah sah milik orang lain, dan diakui hukum. “Kerja kontraktor kan dilindungi juga oleh undang-undang. Jadi kalau satker perintah proyek disubkontrakan ke kontraktor lain itu kan sudah melabrak aturan hukum,” tekan dia.

Tindakan ini, kata Sangadji, justeru memperkuat dugaan banyak orang bahwa di BPJN banyak terjadi ketidakberesan. “Harusnya kepala balai menindak satker Buru dong. Apa yang dilakukannya sangat tidak benar. Masa proyek orang dipaksa mau dialihkan ke orang lain,” tandas Sangadji.(ERM)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!