Izin Masih Dikendalikan Bupati – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Izin Masih Dikendalikan Bupati

MASOHI, AE.—Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah hingga kini belum menerapkan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diisyaratkan dalam Keputusan Presiden nomor 97 tahun 2014 tentang PTSP. Segala bentuk berizinan maupun non perizinan masih dikendalikan kepala daerah atau bupati.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah(BKPMD) Kabupaten Maluku Tengah, Efendy Latuconsina di ruang kerjanya menerangkan, terdapat beberapa syarat untuk penerapan PTSP sementara ini sedang disiapkan. “Sejumlah perangkat sudah disipakan, sementara berproses,” jelasnya, kemarin.

Untuk penerapakan PTSP akuinya bukan hal muda, malainkan terpenuhi sejumlah perangkat. Perangkat dimaksud yakni dokumen hukum yang nantinya disampaikan untuk menjadi telaan Bagian Hukum selanjutnya disampaikan kepada bupati, penyiapan sumber daya manusia termasuk Spice atau Sistim Pengembangan Informasi Berbasis Elektronik.

“Badan ini sudah ada, kita siapkan perangkat hukum untuk pendelegasian wewenang da ri bupati, ” terangnya.
Dikatakan, lex general untuk itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 97 tahun 2014 tentang PTSP Serta Peraturan Daerah (Perda)nomor 04 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja BKPMD-PTS, serta teknis operasionalnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati.

Berkaitan dengan PP nomor 97 tahun 2014 diberikan batas waktu proses pemenuhan perangkat hingga selama satu tahun. Nah, Bila segala perangkat sudah siap maka, rencananya medio September 2015 PTSP siap untuk diterapkan.

“Tapi yang harus kita siapkan juga sarana dan prasarana pendukung, SDM yang menguasai teknologi-informasi, dan itu kia sudah minta ke Badan Kepegawaian Daerah,” ujarnya.

Dia juga mengaku, kendala lain yakni minimnya anggaran, sedianya anggaran untuk itu bisa diplot dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) tahun ini. (ANC)

Most Popular

To Top