Awas Rugi di Parpol Bersengketa – Ambon Ekspres
Trending

Awas Rugi di Parpol Bersengketa

AMBON,AE— Sengketa partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan belum berakhir. Kondisi ini membuat sejumlah bakal calon bupati yang mendaftar di kedua kubu partai tersebut harus berpikir ulang. Namun mereka tetap nekad mendaftar meski di dua kubu partai politik yang bersengketa.

Pengamat politik Universitas Pattimura Jen Latuconsina menilai langkah tersebut harus diambil oleh para kandidat. Bukan hanya di partai berkonflik, namun juga partai lainnya. Sehingga para calon tidak dirugikan bila partai yang sedang bersengketa dinyatakan abstain dalam pilkada serentak 2015.

“Artinya jangan sampai para calon itu diberikan harapan palsu oleh partai yang sedang berkonflik. Karena itu sebaiknya para calon jangan terlalu menaruh harapan besar pada partai yang sedang berkonflik,” ujar Latuconsina, via seluler, Selasa (26/5).

Soal kerugian yang dialami para calon yang saat mendaftar di partai bersengketa, seperti Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kata Latuconsina belum bisa dinilai. Pasalnya, hingga kemarin belum ada keputusan final mengenai kubu mana yang sah mengikuti Pilkada.

“Pada umumnya para kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti proses pendaftaran, sambil menunggu kepastian berakhirnya sengketa partai itu. Olehnya itu para calon belum dirugikan. Bahkan ada diantara partai itu yang menempuh jalur islah untuk bisa mengikuti Pilkada,” kata Jen, kemarin via seluler.

Disinggung biaya pendaftaran yang dipatok partai, kata dia, panwas empat kabupaten kota harus tegas melihat persoalan tersebut. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8/2015 tentang Pilkada. “Jika ada partai politik yang memungut biaya pendaftaran dari para calon, maka panwaslu harus merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk mendiskualifikasi penetapan calon bupati dan wakil bupati yang bersangkutan. Ini sesuai pasal 47 UU Pilkada nomor 8/2015,” paparnya.

Olehnya itu, kata dia, para calon yang mendaftar harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. “Jika ada pungutan dari partai, maka mereka harus melaporkan kepada Panwaslu dan berkoordinasi dengan KPUD,” paparnya.

Mochtar Nepa-Nepa, pengamat lainnya dari Unpatti menilai, pungutan biaya pendaftaran dari para calon oleh partai tidak melanggar aturan karena kebijakan itu berasal dari internal partai. Soal kemudian ada kandidat yang dirugikan, karena tidak mendapatkan rekomendasi, sudah menjadi konsekuensi.

“Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika seseorang final dinyatakan oleh partai serta memperoleh rekomendasi untuk bertarung dalan Pilkada, maka minimal dia harus menghidupi partainya,” kata Mochtar.

Mochtar menambahkan, para bakal calon yang telah mendaftar di partai bersengketa tentu telah berhitung dengan matang. Baik karena salah satu kubu tidak bisa mengikuti Pilkada maupun dari sisi finansial yang telah dikeluar selama proses merebut rekomendasi.

“Jika kemudian ternyata kubu partai yang menerima mereka sebagai bakal calon tidak mengikuti pilkada atau bermasalah,itu sudah menjadi resiko politik bagi mereka. Sebab untuk mendapatka rekomendasi bukan sekedar mengadu nasib, namun persaingan politik yang dialamnya terdapat pengorbanan uang,” paparnya.

Sementara itu bakal calon bupati kabupaten kepulauan Aru Wellem Kurnala mengatakan, pencalonan dirinya di Partai Golkar kubu Agung laksono untuk dapat memenuhi persyaratan pencalonan, yakni 25 persen dari total 25 kursi DPRD Aru. Selain itu, ia tak mau ketinggalan dari calon lainnya untuk mendapatkan perahu politik partai berlambang beringin itu.

“Saya tidak masuk dalam ranah konflik Golkar saat ini. Tetapi ini menyangkut kesiapan saya sebagai calon bupati dan parpol adalah perahunya. Saya kan harus memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pilkada nomor 8/2015 bahwa harus bisa mendapatkan 25 persen kursi DPRD, sementara saya baru dapat 3 kursi dari PDIP,” kata Kurnala seusai mengikuti fit and proter test bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Seran Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Aru dan Buru Selatan oleh DPD I Golkar versI Munas Ancol di Elizabeth Hotel, Selasa (26/5).

Menurutnnya, keabsahan partai Golkar merupakan kewenangan pemerintah. Olehnya itu, anggota DPRD Provinsi Maluku asal PDIP daerah pemilihan Aru ini menyatakan, akan mendaftar lagi di Golkar kubu Aburizal Bakrie.

“Jadi bukan hanya di Golkar pimpinan Agung Laksono, bila kubu Aburizal membuka pendaftaran maka saya juga akan mendaftar. Kalau tidak, saya dikatakan tidak loyal terhadap partai dalam hal mengikuti tahapan penjaringan yang dilakukan,” katanya.

Senada juga disampaikan bakal calon bupati kabupaten Seram Bagian Timur Idris Rumalutur. Yang penting kata dia, konflik Golkar tak menghambat proses penjaringan yang saat ini masih terus diikuti.

“Harusnya kita mengapresiasi apa yang mereka lakukan sambil menunggu perkembangan kedepan seperti apa. Kita akan ikuti saja proses dan perkembangan di kubu Agung maupun ARB,” kata Rumalutur.

Sebagai kandidat lanjutnya, tidak perlu memikirkan pihak mana yang sah dan tidak untuk mengikuti Pilkada serentak 2015. Olehnya itu sah saja jika para kandidat telah mendaftar di kubu Agung juga mengaduh nasib kubu Aburizal.

“Tidak ada salahnya kan kalau kita mendaftar juga di kubu ARB. Saya bukan dari kalangan partai politik tapi akademisi. Jadi saya ikuti saja proses yang sedang berjalan,” paparnya.

Bakal calon bupati Buru Selatan Ayub Seleky mengungkapkan hal yang sama. Namun alasan utama baginya untuk mendaftar dan mengikuti tahapan penjaringan di Golkar kubu Agung, karena ada tanda-tanda islah dari kedua kubu.

“Itulah yang kemudian menjadi alasan saya untuk mendaftar di Golkar kubu Agung. Andaikan ada partai Golkar versi lain yang membuka pendaftaran, maka saya akan mendaftar. Jadi nanti kita ikut perkembangannya,” kata Ayub yang yang sekarang menjabat wakil bupati Bursel itu. (TAB)

Most Popular

To Top