Masalah, Setelah Perintah Presiden – Ambon Ekspres
Trending

Masalah, Setelah Perintah Presiden

AMBON, AE— Aktivitas penambangan Gunung Botak, Kabupaten Buru, belum juga ditutup. Masih banyak penambang disana mencari emas. Aparat keamanan juga masih disana, namun banyak tudingan soal keterlibatan mereka dalam aktivitas di gunung penuh emas itu. Padahal Presiden Joko Widodo sudah perintahkan penutupan Gunung Botak secara total.

“Dari laporan masyarakat yang kita dapatkan, ternyata aktivitas di Gunung Botak ini banyak problem yang semestinya harus diselesaikan bersama. Artinya, untuk melakukan sterilisasi atau penutupan aktivitas pertambangan, tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru saja. Tetapi, harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Karena terindikasi bukan saja masyarakat, tetapi ada oknum keamanan yang menggunakan lahan Gunung Botak untuk mencari keuntungan,” tandas Ketua PB HMI Maluku Bid.Lingkungan Hidup Arista Junaidi, kepada Ambon Ekspres, Selasa (26/5).

Menurutnya, perlu ada intervensi dari pemerintah kabupaten bersama pemerintah provinsi melihat permasalah Gunung Botak secara serius, setelah ada perintah langsung dari Presiden Jokowi. Dalam implementasi perintah Presiden, pemerintah baiknya melibatkan seluruh stakeholder, dengan menjadikan  masalah Gunung Botak, masalah bersama.

Dari laporan yang diterimanya, masih adanya keterlibatan oknum aparat keamanan memback up para penambang liar. Bahkan, ada aktivitas penambangan yang dilakukan dekat dengan pos-pos keamanan di areal penambangan Gunung Botak.

“Ini jadi pertanyaan besar, kalau memang pos keamanan hadir disana untuk melindungi aktivitas pertambangan, berarti tidak usah. Harusnya mereka hadir untuk melakukan sterilisasi sesuai arahan dari pemerintah, dan bukan sebaliknya,” pesannya.

Selain  itu, dampak lingkungan dari hasil pertambangan liar tersebut sangat besar. Karena jika tidak diantisipasi sejak awal, dipastikan 5 hingga 10 tahun kedepan Kabupaten Buru akan menjadi daerah yang tercemar secara keseluruhan dan bisa menimbulkan berbagai penyakit.

”Saat ini perlu ada kebijakan tegas dari pemerintah untuk menutupi pertambangan tersebut. Dan jika persoalan ini tetap berlangsung, kita akan menyurati Kapolda Maluku dan Pangdam XVI Pattimura untuk bisa melihat hal ini secara serius. Bila perlu oknum yang ketahuan terlibat harus diberi sanksi tegas,” terangnya.

Arista berharap, pemerintah kabupaten serta provinsi tidak mengorbankan masa depan SDM, Kabupaten Buru demi keuntungan ekonomi. “Jangan hanya menjadikan masalah Gunung Botak sebagai masalah Buru, tetapi harus dijadikan sebagai masalah Maluku secara keseluruhan. Bila perlu harus didorong untuk dikelola secara profesional. Dengan menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga yakni swasta,” pintanya.

Terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigadir Jenderal Polisi Murad Ismail mengatakan, masyarakat tidak perlu menilai maupun berpikir negatif terkait  kehadiran TNI/Polri di lokasi tambang. Karena kehadiran mereka, untuk menjaga dan memelihara kondisi keamanan.

“Dimanapun tempat, apapun pasti disitu ada anggota TNI dan Polri. Baik dari Koramil, Polsek, Polres, Kodim, kodam dan Polda, itu pasti ada disitu. Kalau polisi tidak berada disana bagaimana ada keamanan disana. Jangan polisi atau TNI ada di suatu tempat kalian bilang itu dibeking ataupun segala macam,” tegasnya kepada Ambon Ekspres, usai memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) tiga pejabat utama dilingkup Polda Maluku, kemarin.

Orang nomor satu di Polda Maluku itu mengatakan, polisi itu adalah hukum yang berjalan, dimana ada aparat keamanan maka disitu ada ketentraman. “Jangan terlalu kalian ngambil sisi negatiflah, dan menilai kalau ada aparat keamanan disitu wah ini pasti ada beking-beking. Jangan telalu berkonotasi negatif Harus positif thinkinglah. Bagaimana kalau mereka tidak ada. Pasti bisa kacau,” kata dia.

Kembali ditanya soal razia, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, beberapa waktu lalu, yang mendapatkan salah satu oknum polisi sebagai pemilik dari zat berbahaya di pulau Buru tersebut, Kapolda mengaku belum mengetahui hal itu. “Kalau itu (merkuri milik oknum polisi), saya tidak tahu. Biarkan anak buah saya yang melakukan proses itu, jika terbukti silakan diproses sesuai dengan prosedur yang ada,” tutupnya.

Sementara Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Arh, Hasyim Lalhakim, mengaku belum mengetahui informasi bekingan dari oknum TNI di tambang emas. Hasyim menegaskan, jika ada indikasi oknum TNI yang sengaja melakukan hal tersebut maka akan ditindak tegas.
“Yang nyuruh tutup tambang itu pak Presiden, sehingga siapapun yang melawan perintah itu, tidak ada kata ampun baginya. Akan kami tindak tegas,” terang Kapendam.

Menurutnya, perintah Presiden wajib dilaksanakan oleh jajaran aparat keamanan. Apalagi Presiden merupakan panglima tertinggi TNI maupun Polri. Namun dia menambahkan, perintah Presiden untuk menutup tambang tersebut bukan saja kepada aparat keamanan melainkan semua pihak yang ada.

“Kalau laporan dan informasi itu kami belum terima. Dan ini baru kami dengar. Mungkin saja, proses dari perintah pak Presiden itu sementara lagi diproses, lalu ada penilain tersendiri dari masyarakat.

Sekali lagi perintah itu kepada semua pihak, aparat keamanan hanya mengamankan. Tapi jangan coba-coba melawan perintah presiden Jokowi,” tegasnya. (ISL/AHA)

Most Popular

To Top