Lemahnya UU Pemda Jerat Bupati Korup – Ambon Ekspres
Trending

Lemahnya UU Pemda Jerat Bupati Korup

AMBON,AE— Pengaktifan kembali Muhammad Mahmud  Tamher dan Adam Rahayaan sebagai walikota dan wakil walikota Tual berbeda dengan yang terjadi  terhadap mendiang mantan  Plt bupati kepulauan Aru, Umar Djabumona  saat sedang menjalani proses hukum. Dia tidak langsung diaktifkan kembali setelah majelis hakim pengadilan Tipikor Ambon mengeluarkan putusan bebas  terhadapnya. Pemerintah berasalan, jaksa masih menempuh upaya hukum kasasi.

Umar  Djabumona yang juga mantan wakil bupati Aru, sebelumnya diproses hukum terkait dugaan korupsi dana penyelenggaraan MTQ  tingkat provinsi Maluku tahun 2011. Dalam persidangan di pengadilan Tipikor Ambon pada 12 Februari 2014, Djabumona  divonis bebas. Jaksa kemudian menempuh hukum kasasi. Proses hukumnya dihentikan, karena Umar  Djabumona  telah meninggal dunia pada April 2015.

Kendati demikian, pengaktifan kembali MM Tamher dan Adam Rahayaan dinilai tidak menyalahi aturan.  Sebab, pada masa Umar Djabumona, masih berlaku undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sementara, dasar yang digunakan oleh pemerintah  untuk  MM  Tamher dan Adam Rahayaan  adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Namun, aturan ini dinilai berpotensi menganggu roda pemerintahan, karena pergantian pemimpin di daerah yang  mengikuti perkembangan  setiap tahap dalam  proses hukum membuat roda pemerintaan tidak berjalan dengan baik. Undang-undang itu juga dinilai kontroversial dengn semangat pemberantasan korupsi.

Pakar hukum tata negara Universitas Pattimura (Unpatti) Hendrik Salmon mengatakan, pada saat Umar Djabumona diproses hukum hingga ke tingkat kasasi, masih berlaku  undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, pengaktifan kembali kepala daerah yang tersangkut masalah hukum,  baru dapat dilakukan setelah ada putusan hukum tetap.

“Sementara untuk walikota dan wakil walikota Tual saat ini, yang berlaku adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Bahwa harus diaktifkan kembali  setelah dinyatakan tidak bersalah oleh  majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama, kendati masih ada upaya hukum kasasi oleh jaksa,” ungkapnya,  Rabu (27/5).

Dikatakan, pengaktifan kembali MM Tamher dan Adam Rahayaan sebagai pemimpin di kota Tual, merupakan perintah undang-undang. Gubernur, kata Salomon diberikan waktu satu minggu untuk mengusulkan pengaktifan kepala daerah ke Menteri Dalam Negeri, setelah putusan dari majelis hakim pada pengadilan negeri Ambon,  keluar.

“Jadi, dua kasus ini terjadi pada masa pemberlakuan undang-undang yang berbeda tentang pemerintahan daerah,” katanya.

Kendati demikian, Salmon menilai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut tidak sejalan dengan  semangat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan lancar. Apalagi jabatan walikota dan wakil walikota merupakan jabatan politik.

“Sepertinya ada kekeliruan dalam undang-undang tersebut. Kalau seperti ini, kan mengganggu roda pemerintahan, karena setelah dinonaktifkan, kembali diaktifkan. Belum lagi bila putusan kasasi di Mahkamah Agung menyatakan mereka bersalah, berarti dinonaktifkan lagi. Ini kan rumit dalam pemerintahan,” pungkasnya.

Undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, baru disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Sementara, kasasi yang diajukan oleh jaksa atas putusan bebas terhadap Umar Djabumona dilakukan pada akhir Februari 2014 atau enam bulan sebelum undang-undang nomor 32 tahun 2004 dicabut dan undang-undang  nomor 23 tahun 2014 diberlakukan.

Namun, pada pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.  Sementara, Umar Djabumona saat itu hanya dituntut  4 tahun 6 bulan penjara, tidak sampai 5 tahun. Itu pun dia divonis bebas.

Dalam undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 84 (1), dijelaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.

Pengamat hukum lain dari Unpatti, Nazarudin Tianotak mengemukan, pemberlakukan undang-undang nomor 23 tahun 2014 seharusnya tidak menghilangkan poin-poin penting dan tegas dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang kepala daerah yang tersangkut masalah hukum. “Saya melihat, undang-udang ini sifatnya kontroversial dengan semangat pemberantasan korupsi.  Apalagi, menyangkut kepala daerah,” katanya, kemarin.

Seharusnya, lanjut Tianotak, perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah lebih menjamin penyelengaraan pemerintahan yang bersih  dari  segala  bentuk praktik penyalahgunaan wewenang oleh para petinggi pemerintahan di daerah. Bukan malah membuka ruang bagi kepala daerah yang masih dalam proses hukum, untuk kembali menduduki jabatannya.

Karena itu, kata dia, kurang  tepat bila perubahan undang-undang justeru melemahkan peran negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) di birokrasi pemerintah yang merupakan pusat pembuatan rencana pembangunan dan pelayanan  masyarakat.

“Kalau kita melihat dari sudut spirit pemberantasan korupsi, memang langkah seperti ini (pengaktifan kembali walikota Tual) terkesan terburu-buru. Sementara, jaksa  masih tempuh upaya hukum kasasi, itu artinya belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Masih ada kemungkinan lain dalam putusan kasasi nanti,” ungkap Tianotak.

Pembantu III dekan Fakultas Hukum Unpatti ini menegaskan, patut disayangkan, karena undang-udang ini lahir dengan kelemahannya itu di tengah gencarnya semangat pemberantasan korupsi. Ini juga tidak sejalan dengan semangat penegakkan hukum untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

MEMORI KASASI
Sementara itu, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Maluku telah menyerahkan memori kasasi terkait putusan onslag majelis hakim pengadilan Tpikor Ambon terhadap MM Tamher dan  Adam Rahayaan.

Ketika dikonfirmasi, humas PN Ambon, Ahmad Buchori mengungkapkan, panitera  telah menerima memori jaksa bertanggal 22 Mei tersebut. Panitera masih memprosesnya untuk selanjutnya   dikirim ke Mahkamah Agung.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!