Mengunci Panitia “Penentu” Kemenangan Pilkada – Ambon Ekspres
Trending

Mengunci Panitia “Penentu” Kemenangan Pilkada

AMBON,AE— Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan lembaga ad hoc yang memiliki peran strategis bagi kualitas atau tidaknya pelaksanaan Pilkada 2015. Olehnya itu, penguatan kapasitas, independensi dan penambahan honorarium menjadi hal mutlak yang harus diperhatikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon Jen Latuconsina mengatakan, PPK harus diperkuat dan dijaga independensinya dalam pelaksaan pemilu maupun Pilkada. Ini penting agar dapat menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip dan asas pemilu itu sendiri.

“Kalau PPK tidak independen, maka tentu akan berakibat pada perselisihan hasil pemilu karena PPK sudah berpihak. Maka dari itu, tidak hanya peningkatan kapasitas, namun juga harus diikuti dengan peningkatan insentif bagi lembaga ad hoc itu,” ujar Letuconsina kepada Ambon Ekspres via pesan pendek (sms), Rabu (27/5).

Peningkatan insentif ini sesuai dengan tugas, tanggugjawab dan wewenang PPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, PPK memiliki 14 tugas, wewenang dan kewajiban. Sementara Panitia Pemungutan Suara (PPS) 23 dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 11.

Tugas utama PPK, yakni membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Kemudian menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota. Yang tak kalah penting adalah, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.

Rendahnya insentif yang didapatkan, membuat mereka mudah terbuai dengan janji partai politik dan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memberi komisi (imbalan) jika mereka bisa mengupayakan pemenangan calon dan partai tersebut.

“Apalagi jabatan PPK itu bersifat sementara atau musiman. Saat pemilu mereka dibentuk, tentu sangat rawan. Untuk itu peningkatan insentif PPK merupakan salah satu solusi untuk menjaga independensi PPK dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Ketua KPU Provinsi Maluku Musa Toekan mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 44/2015,  gaji atau honorarium PPK untuk Pilkada serentak 2015, disesuaikan dengan gaji/honorarium pada pemilu terakhir. Namun kata dia, bisa dinaikan bila disetujui oleh bupati sesuai dengan ketersediaan anggaran Pilkada masing-masing kabupaten.

“Kalau patokan minimalnya sesuai pemilu terakhir, maka gaji ketua PPK per bulan Rp 1000.000 dan anggota Rp750.000. Iya boleh saja ada penambahan apabila disetujui oleh bupati dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” jelas Toekan via sms.

Latuconsina menyatakan, selain insentif/honorarium, faktor yang menentukan baik atau buruknya PPK adalah pembinaan. Kata dia, perlu ada pergantian secara struktural di PPK maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), sehingga dapat memutuskan mata rantai keberpihakan terhadap partai atau kandidat tertentu.

“Intinya, perlu ada pembinaan PPK yang mengarah kepada penyegaran dengan mengutamakan kualitas. Disamping itu juga pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian pemahaman menyangkut aturan main dan penegakannya. Hal ini akan bermuara pada perbaikan integritas PPK dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Orang-orang lama yang menjadi anggota PPK, dengan mudah memanipulasi data perolehan suara, karena punya pengalaman. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penunjang pelanggaran pemilu dan pemilukada yang dilakukan oleh penyelenggara.

Disinggung soal presentasi pelanggaran pemilu di Maluku yang dilakukan PPK, PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), belum diketahuinya. Hanya di kabupaten Seram Bagian Timur saat Pilkada Maluku 2013 saja, yakni PPS dan PPK terlibat untuk mendukung salah satu calon kepala daerah.

Untuk menekan angka pelanggaran pada Pilkada serentak di kabupaten SBT, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Buru Selatan, maka Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawasan Lapangan (PPL) harus memaksimalkan perannya.

Pengamat politik Universitas Darussalam Ali Roho Talaohu menilai, PPK merupakan roh pemilu. Untuk itu, kata dia, yang paling terpenting adalah proses rekrutmennya, bukan penguatan dan peningkatan honorarium semata.

“PPK itu roh daripada pemilu dan pemilukada. Karenanya, perlu dipastikan output, proses dan inputnya oleh KPUD. Terutama soal moral dan etika. Kalau itu berjalan sesuai regulasi dan mekanisme, maka dapat menutup celah manipulasi suara. Baik karena desakan calon maupun kemauan sendiri,” ujar Talaohu via telepon genggam, kemarin.

Hal penting lainnya adalah pemahaman PPK, PPS dan KPPS terhadap regulasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab mereka. Ini penting. Pasalnya kata dia, dari beberapa kali penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada, banyak terjadi kesalapahaman dengan saksi partai atau calon.

“Sebab banyak anggota PPK dan PPS yang tidak memahami secara detail soal regulasi dan juga tupoksi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya,” tandasnya.

Master politik Universitas Padjajaran Bandung ini menambahkan, perlu adanya pengawasan yang ekstra dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Panwaslu dan jajarannya di kecamatan dan desa. Sebab bukan saja terhadap kinerja, namun kemungkinan titipan dari para calon kepala daerah.

“Jadi Bawaslu dan jajarannya harus benar-benar mengawasi proses rekrutmen hingga pelaksanan mereka di lapangan. Selama ini harus diakui bahwa Bawaslu tidak maksimal dalam melakukan pengawasan, Mungkin karena keterbatasan tenaga dan anggaran,” katanya.

Sementara itu pengamat lainnya Said Lestaluhu menambahkan, independensi PPK perlu diperkuat, guna menjamin hak demokrasi warga negara. Pasalnya, PPk merupakan institusi yang berurusan langsung dengan pendataan pemilih dan memfasilitasi pelaksanaan pemilu di desa dan kecamatan.

“Olehnya itu harus diberikan penguatan oleh KPUD tentang tugas dan tanggungjawab, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Sebab kalau ada intervensi, maka kualitas dan legalitas pemilu tidak dapat di pertanggungjawabkan,” kata Lestaluhu.

Lestaluhu menambahkan, PPk dan PPS rawan money politic (politik uang). Insentif yang kecil terhadap PPK dan PPS, menjadi salah satu alasan bagi PPK dan PPS bersengkongkol dengan calon untuk melakukan manipulasi suara.

“Kemudian yang terpenting adalah, KPUD provinsi maupun kabupaten/kota, Bawaslu dan Panwaslu harus intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapar berpartisipasi dalam pengawasan terhadap PPK, PPS dan pihak terkait lainnya,” paparnya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!