MSS Akui Kekuatan Vanath – Ambon Ekspres
Trending

MSS Akui Kekuatan Vanath

KPUD: Masalah Anggaran Selesai

AMBON, AE— Perebutan kursi bupati dan wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur dipredikasi hanya bertarung Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri dan pasangan Sitti Umuriyah Suruwaky-Ongen Goo. Namun celah bagi munculnya pasangan baru masih terbuka lebar. Bupati Abdullah Vanath juga diakui sebagai penentu kemenangan Pilkada SBT.

enurut Direktur Media Survei dan Srategis (MSS) Husain Marasabessy, kemungkinan tiga pasangan tersebut dapat dilihat dari akumulasi 25 kursi DPRD SBT maupun dukungan partai politik serta keterwakilan kewilayahan.

“Kalau hitungannya jumlah kursi, maka bisa lebih dari dua pasangan. Tapi realitas dan konstalasi partai saat ini, baru mengerucut dua pasangan. Kalau partai-partai yang lain memberikan rekomendasi kepada calon baru, maka bisa saja memuncul tiga calon,” kata Marabessy kepada Ambon Ekspres di kantornya jalan AY Patty, Kamis (28/5).

Sampai saat ini, baru empat partai yang mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon bupati dan wakil bupati SBT. Diantaranya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 3 kursi dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 kursi kepada pasangan Sitti-Goo. Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3 kuris dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 kursi buat pasangan Mukti-Fachri.

Marabassey menyatakan, meski kemungkinan tiga pasangan, namun 7 partai (minus PBB) dengan presentasi 15 kursi itu akan berpikir dua kali untuk memberikan rekomendasi. Pasalnya dari sisi elektablitas, popularitas dan kesukaan, kata dia, pasangan Mukti-Fachri diatas 50 persen dan  kekuatan Sitti-Goo dibawahnya.

Lebih lanjut, kata dia, parpol tidak mungkin mengambil resiko kekalahan dengan memberikan rekomendasi pada kandidat yang memiliki elektablitas, tingkat kesukaan (akseptabilitas) dan popularitas yang rendah.

“Tentu partai yang menetapkan dukungan politik ini, akan berpikir dua kali. Apalagi mengetahui dan melihat elektabilitas Mukti-Fachri cukup tinggi. Karena partai-partai ini hanya memilih, atau memberikan rekomendasi kepada pasangan Mukti-Fachri atau Sitti-Goo,” tandasnya.

Kalaupun ada pasangan lain, hanya sebagai bentuk komitmen partai untuk mendorong kader bertarung. Dia mencontohkan perebutan rekomendasi partai Golkar yang akan terjadi antara Fatani Sohilauw dan Mukti.  “Katakanlah mungkin di Golkar. Tapi Mukti juga kader Golkar yang telah memberikan kontribusi bagi partai di SBT dengan memimpin parlemen. Jadi tinggal kita lihat bagaimana pertarungan Fatani dan Mukti di Golkar. Mungkin ibu Sitti juga akan masuk,” katanya.

Dikatakan, muncul figur baru atau tiga pasangan calon dapat mempengaruhi basis suara pasangan Mukti-Fachri dan Sitti-Goo. Namun, figur yang dimunculkan harus mampu menandingi elektabilitas dan kepopuleran kedua pasangan tersebut.

“Paling tidak punya potensi, dikenal oleh publik. Kemudian tingkat kesukaannya juga bagus. Kalau tidak mendekati atau jauh dibawahnya, saya kira tidak akan berpengaruh basis suara,” jelasnya.

Sebab berdasarkan survei yang dilakukan MSS media Maret 2015, dapil I (kecamatan Bula, Bula Barat, Siwalalat, Teluk Waru dan Werinama, dapil II (Gorom Timur, Pulau Gorom, Pulau Panjang, Teor dan Wakate) dan dapi III (Kian Darat, Kilmury, Seram Timur dan Tutuk Tolu), pasangan Mukti-Fachri berada pada angka 50 persen dari sisi elektablitas, popularitas dan tingkat kesukaan. Dan Sitti-Go sekitar 30 persen.

“Nah, ibarat balapan. Posisi Mukti-Fachri sudah menyalib lawan-lawan mereka. Tinggal kita tunggu perkembangan beberapa bulan kedepan ini. Apakah pembalap lainnya itu dapat mengejar pasangan Mufakat ini atau tidak, kalau mereka melakukan konsolidasi dengan baik. Ini yang akan kita survei setelah penetapan pasangan calon,” katanya.

Selain itu, indikator kewilayahan juga sangat menentukan pengaruh pasangan baru jika memang ada, terhadap basis suara Mukti dan Sitti. Kata dia, bila pasangan itu berasal dari dapil II dan III, maka kecil kemungkinan dapat menerobos basis suara Mukti yang notabanenya sesuai hasil survei sementara unggul di dapil itu.

“Kalaupun ada dari dapil II, tidak berpengaruh besar. Karena di SBT sejak Pilkada 2010 hingga saat ini, hanya ada dua pakem politik yakni Mukti Keliobas dan Abdullah Vanath. Sehingga sangat sulit kekuatan menerobos kekuatan lama ini,” katanya.

Soal dukungan Vanath ke Sitti-Goo sangat positif untuk mendorong kemenangan pasangan yang berasal dari birokrasi itu. Namun, sangat ditentukan oleh indikator elektablitas, popularitas dan tingkat kesukaan mayoritas masyarakat SBT terhadap mereka.

Marabessy juga mengakui bahwa Vanath merupakan king Maker kemenangan Pilkada di SBT, apalagi Sitti merupakan incumbent. “Tapi perlu diingat bahwa kasus (Pilkada) di SBT bedah dengan wilayah  lain. Belajar dari Pilkada 2010 yang saat itu Vanath sebagai incumbent, namun selisih suara antara dia dengan Mukti tidak berbeda jauh,” ingatnya.

KPUD
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku memastikan Pilkada serentak di kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan Aru tetap dilakukan. Anggaran yang sempat menjadi soal, sudah diselesaikan bersama antara KPUD kabupaten dan pemerintah daerah masing-masing.

“Anggaran sudah oke semua dengan ditanda tanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dengan bupati empat kabupaten. Sehingga tidak mungkin pilkada tunda di Maluku,” ujar ketua KPU Provinsi Maluku Musa Toekan kepada Ambon Ekspres via pesan singkat (sms), Kamis (28/5).

Toekan menjelaskan, mekanisme pencairannya bisa dilakukan dari kas pemda ke rekening KPUD dan mengikuti tahapan Pilkada. Namun, sangat tergantung masing-masing pemda. “Yang jelas sudah cair, tapi belum semua. Bisa saja separuh dari jumlah yang telah ditetapkan. Tergantung pemda.

Apakah semuanya atau di kasih sesuai tahapan. Namun berdasarkan aturan, karena ini dana hibah, maka harus cair semua ke rekening KPU. Tanggal 3 Juni bagi yang belum menetapkan, sehingga bisa ditunda pilkadanya tahun 2017,” katanya.

Seperti dikutip Harian Kompas (26/5), pada 3 Juli penyelenggara pemilu menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah. Untuk mengolah DP4 menjadi daftar pemilih tetap (DPT) dibutuhkan dana besar sehingga anggaran pilkada harus sudah diterima. Itulah dasar penentuan tenggat pencairan dana oleh KPU.

Tanggal 3 Juni itu batas. Jika belum ada proses penyelesaian anggaran, termasuk urusan pencairan dan seterusnya, KPU provinsi dan kabupaten/kota akan menunda tahapan pilkada di daerah itu.
(TAB)

Most Popular

To Top