Gaji Jumbo, Miskin Kinerja – Ambon Ekspres
Trending

Gaji Jumbo, Miskin Kinerja

AMBON,AE— Besarnya gaji anggota DPRD Provinsi Maluku yang rata-rata mencapai Rp30 Juta per bulan, dinilai tak linear dengan kinerja mereka. Sejak dilantik September tahun lalu, belum satupun Peraturan daerah usulan pemerintah maupun inisiatif yang dibahas.

Dengan per bulan Rp30 juta, satu tahunnya setiap anggota bisa mendapatkan gaji Rp360 juta. Dalam lima tahun selama mereka bekerja, satu anggota dewan Rp1,8 miliar. Ini belum lagi dana aspirasi dalam bentuk proyek. Setiap paket proyek yang mereka terima hampir tiap tahun dengan besaran mencapai Rp1 miliar lebih.

Sementara, selama periode 2009-2014, lembaga penyambung aspirasi rakyat itu menelurkan 157 keputusan DPRD, 73 keputusan pimpinan DPRD, 69 peraturan daerah (Perda) yang mana 21 diantaranya merupakan Perda inisiatif. Jumlah ini diklaim oleh mantan ketua DPRD Maluku Fatani Sohilauw saat pelantikan anggota DPRD Maluku periode 2014-2019, meningkat dari periode 2004-2009.

Sementara pada periode ini, DPRD Maluku telah mengagendakan pembahasan 22, yakni 10 Ranperda usulan pemerintah dan 12 Ranperda inisiatif pada masa sidang tahun 2015. Namun, hingga kini belum dibahas.

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW) Mohamad Ikhsan Tualeka mengatakan, idealnya gaji tinggi anggota DPRD berbanding lurus dengan kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Sebagai jembatan aspirasi rakyat dan dibayar oleh rakyat, mestinya seluruh aktivitas anggota DPRD diarahkan untuk kepentingan publik.

“Harusnya kinerja mereka sebanding dengan gaji didapatkan. Pasalnya, ukuran keberhasilan DPRD Maluku tergantung apa yang dikerjakan, bukan soal apa yang diterima,” ujar Ikhsan via email saat diminta komentar soal gaji dan kinerja anggota DPRD Maluku, Jumat (29/1).

Dia menjelaskan, kinerja parlemen lokal ini bisa dilihat dalam dua konteks. Kinerja personal dan kinerja kolektif. Kinerja personal dapat dilihat dari absensi kehadiran mereka dalam rapat, sering atau tidaknya turun ke konstituen untuk menyerap aspirasi, dan seberapa banyak agenda publik yang diperjuangkan.

“Nah kinerja kolektif dapat dilihat dari anggota DPRD secara kolektif menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Dalam kontek ini sebenarnya bisa diukur. Ini dapat publik lihat sendiri dari seberapa banyak perda insiatif DPRD yang dihasilkan, agenda pengawasan pembangunan secara komprehensif dilakukan dan anggaran terkait kepentingan publik yang dibuat,” paparnya.

Namun menurut pengamatan dia, kinerja DPRD Maluku periode ini masih jauh dari memuaskan. Ini dapat dinilai dari minimnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dihasilkan.  “Kalau tidak mau dikatakan nihil atau tidak ada, serta agenda pengawasan yang tidak berjalan optimal, hal ini dapat ditandai dari banyaknya kebocoran anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi baik di eksekutif maupun yang menyertakan anggota legislatif,”paparnya.

Pembangunan jembatan Merah-Putih yang hingga hari ini masih belum rampung adalah fakta konkrit lemah kinerja DPRD. Meski begitu, kata dia, minimnya kinerja wakil rakyat tidak bisa disamaratakan.  “Memang ada sejumlah anggota yang kinerja personalnya baik, tapi ini bisa tidak ada artinya bila secara kolektif output yang mereka hasilkan lemah. Dan itu artinya banyak yang makan gaji buta,”katanya.

Idealnya lanjut dia, fungsi-fungsi Dewan dapat dijalankan dengan optimal dan merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas. Pubik dapat berharap banyak ada perbaikan kinerja DPRD, bila fungsi DPRD bersandar pada pada aspek dan prinsip tata kelola pemerintahan.

“Kami dari Indonesia Governance Index (IGI) pernah melakukan penelitian yang salah satunya mengukur kinerja DPRD Maluku, hasilnya memang belum baik. Ambil contoh mekanisme pertanggungjawaban dan reses saja tidak jelas dan belum transparan, belum hal lainnya,”ungkap salah satu peneliti IGI itu.

Sementara itu, Direktur Transparansi Anggaran dan Pembangunan Maluku, Kutni Tuhepaly, berharap, DPRD Maluku lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya untuk berbuat serta berjuang bagi masyarakat.

‘’Selama ini khan sejumlah wilayah belum diperhatikan secara baik. DPRD dan Pemprov mesti sinergi dalam semangat kemitraan agar masyarakat di sejumlah daerah yang belum merasakan sentuhan pembangunan dapat diperhatikan,”harap Tuhepaly ketika dihubungi, kemarin.

Dia mengaku, DPRD Maluku periode sebelumnya belum maksimal. Dia berharap, DPRD Maluku yang telah bertugas sejak dilantik 16 September 2014 lalu dapat memainkan peranya secara baik. ‘’DPRD Maluku periode sebelumnya belum maksimal. Nah, saya harap DPRD Maluku periode sekarang mesti lebih memaksimalkan fungsinya (anggaran, legislasi, dan pengawasan) untuk berbuat ditengah masyarakat,” ingatnya.

Dia mengaku, selama ini masyarakat menyoroti penggunaan APBD yang belum menyentuh masyarakat.  Mestinya, harap dia, APBD Maluku sebesar Rp 2 trilyun lebih difokuskan di sejumlah kabupaten yang masih tertinggal dan butuh perhatian pembangunan. ”Saya mencontohkan seperti di MBD, Bursel, SBT, dan Aru. Masyarakat disana butuh pembangunan jalan, air bersih, pendidikan kesehatan, dan sejumlah sektor lainya. Nah, sejumlah daerah ini butuh sentuhan pembangunan yang mesti diperhatikan,”terangnya.

Tak hanya itu, mantan Ketua Fraksi PPP DPRD Maluku ini berharap, dewan saat menyampaikan aspirasi di departemen-departemen terkait  mesti ada tindaklanjutinya.”Ini yang mesti dievaluasi agar kemitraan dengan pemerintah provinsi ada tindakan nyata. Apalagi APBD sebesar itu bisa disiasati belanja aparatur dan belanja publik  untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur,” sebutnya.

Karenanya, dia berharap, kinerja dewan kali ini lebih maksimal dari periode sebelumnya. ”Apalagi, gaji anggota dewan itu sudah besar. Jangan sampai lebih mementingkan kepentingan golongan atau partai politik lalu mengabaikan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam Ambon, Alfa Sikar menilai, sangat mudah mengukur kinerja DPRD, yakni implementasi fungsi legislasi, budgeting (anggaran) dan pengawasan. ”Artinya, sejauh mana mereka baik secara personal maupun kelembagaan DPRD mentransformasikan visi dan misi dalam bentuk program kerja dengan tidak meninggalkan fungsi pokoknya,”ujar Alfa via sms, kemarin.

Dengan gaji yang besar, lanjut Alfa, harusnya para wakil rakyat mampu menerjemahkan akumulatif persoalan di wilayah Maluku saat ini. Baik sosial, pendidikan, akses transporasi, jalan dan lainnya.

“Dan kita bisa menilainya dalam bentuk peraturan maupun keputusan yang dibuat demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Memang ada sebagian anggota dewan yang baik dan disitulah publik akan melihat sejauh mana kinerja wakil mereka di parlemen lokal secara kolektif,”katanya.(TAB/JOS)

Most Popular

To Top