Jokowi Belum Teken, LIN Tertunda – Ambon Ekspres
Trending

Jokowi Belum Teken, LIN Tertunda

AMBON, AE— Pemerintah provinsi Maluku telah siap untuk menjadikan daerah ini sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Pembenahan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah, disamping pemberdayaan masyarakat lokal. Namun itu baru dapat direalisasikan setelah  Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum teknis yang direncanakan terbit dalam tahun ini.

Kepala  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far kepada Ambon Ekspres mengatakan, pemerintah daerah Maluku terus mendorong  agar Perpres segera terbit, sehingga  LIN dapat  terealisasi. “Diupayakan tahun 2016  anggaran LIN sudah turun. Tentang jumlah dan sebagainya, itu baru dapat kita pastikan setelah perpres  terbit,  karena itu adalah payung hukumnya. Kita di daerah juga tentu akan menyiapkan anggaran untuk LIN, “ kata Far-Far via seluler, Jumat ( 29/5).

Selain dinas Kelautan dan Perikanan, anggaran LIN juga  akan dikucurkan ke beberapa dinas terkait di Maluku. Diantaranya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan  dan Dinas Perdagangan.

“Misalnya kalau untuk memperbaiki jalan dalam rangka menunjang aktivitas di bidang kelautan dan perikanan, itu ditangani oleh Dinas PU. Jadi, anggarannya disebar ke dinas-dinas yang tupoksinya terkait atau menunjang LIN,” jelasnya.

Penyiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan LIN. Far-Far mengatakan, untuk infrastruktur yang berhubungan langsung dengan  pengelolaan ikan hasil tangkapan, pemerintah belum akan membangun infrastruktur baru, melainkan membenahi yang telah ada.

Diantaranya, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tantui, PPN Dumar, Maluku Tenggara, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Eri, Kota Ambon, PPI Taar, Maluku Tenggara, PPI Amahai, Maluku Tengah, PPI Masarete, Buru, PPI Ukurlarang, MTB, PPI Klishatu, MBD, PPI Kalar-Kalar, Kepulauan Aru, PPI Banda, Maluku Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)  Dobo Kepulauan Aru, PPP  Tamher Timur, SBT, dan PPP  Piru, SBB. Selain itu, juga pembenahan infrastur transportasi
“Kalau anggaran sudah turun, nanti  kita  benahi  lalu memenuhi apa yang masih perlu dilengkapi di masing-masing tempat itu,” kata Far-Far.

Terkait konsep yang akan ditawarkan pemerintah Maluku ke pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Maluku, Far-Far menegaskan, pemerintah daerah  fokus pada program untuk memberdayakan  masyarakat lokal. Terutama yang berdomisili di daerah pesisir. Ini agar manfaat LIN dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. “Kita ingin, Maluku tidak hanya dapat nama, tapi  masyarakat Maluku harus mersakan secara langsung manfaat LIN,” kata Far-Far.

Apakah LIN bisa berjalan secepatnya?,  Far-Far mengaku  optimis, karena pemerintah daerah Maluku telah menunjukkan keseriusan dalam persiapan, sehingga pemerintah pusat pasti tidak mengulur-ulur  pelaksanaan LIN.  Itu  diantaranya dibuktikan dengan perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Maluku.

Tahun 2015, Maluku mendapat anggaran sebesar Rp314.8 milyar dari kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti itu dalam pos anggaran dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggaran yang dikucurkan ke Dinas KP provinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) KP di tingkat kecamatan kata Far-Far tentu membantu pemerintah Maluku untuk pembangunan di bidang perikanan. Ini juga menuju persiapan LIN.
“Ada banyak item penggunaan angaran tersebut, tapi kebetulan saat ini (kemarin-red) saya berada di luar daerah, jadi tidak ingat.  Prinsipnya, ini kita nilai sebagai perhatian serius dari pemerintah pusat melalui kementerian KP,” tandasnya.

Pemerintah berencana LIN akan terwujud pada tahun 2026. Butuh  waktu sekitar 10 tahun untuk penyiapan segala hal, termasuk infrastruktur di sektor  perikanan untuk mengelola potensi ikan di laut Maluku yang berkembangbiak hingga mencapai  1.729.100 ton setiap tahun ini.

Anggota komisi B DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary  mengatakan  pihaknya mendorong pemerintah daerah agar lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam konsep pelaksanaan LIN. “Kita sudah beberapa kali rapat dengan dinas perikanan provinsi. Kita dorong agar pada tahun pertama dan tahun kedua angaran LIN, pemerintah  harus memprioritaskan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan infrastruktur dan lain-lain, itu tahun-tahun berikutnya,” kata Atapary, kemarin.

Selain itu, komisi B juga terus mendorong agar payung hukum LIN segera terbit. Dengan begitu, pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung LIN.  Saat ini,  naskah Perpres dibahas di Sekretaris Negara (Sesneg).

Untuk LIN, pemerintah  telah membagi wilayah potensi perikanan di Maluku  menjadi tiga, yakni laut Banda dan sekitarnya sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 714 dengan total jumlah potensi ikan 278.000 ton per tahun.

Lokasi berikutnya, laut Seram sampai dengan teluk  Tomini sebagai  WPP NRI 715, memiliki total jumlah potensi ikan 595.500 ton per tahun. Sementara laut Arafura  sampai laut Timor sebagai WPP NRI  718, terkandung  potensi ikan dengan total jumlah  855.600 ton per tahun. Pemerintah juga menargetkan 80 persen dari potensi perikanan di tiap WPP kemudian dibagi untuk masing-masing kapal di tiap WPP di maksud.

Pengamat perikanan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Husain Latuconsina mengemukan, manfaat LIN memang harus diterima secara langsung oleh masyarakat. Karenanya, pemerintah harus punya konsep yang jelas tentang pemberdayaan masyarakat.

Namun, dia mengingatkan, pemberdayaan ini tentu tidak hanya untuk masyarakat pesisir atau nelayan saja. Pemberdayaan  masyarakat pesisir atau nelayan adalah prioritas  dalam program  LIN. Tapi pemerintah daerah juga harus memanfaatkan LIN untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Untuk masyarakat pesisir atau nelayan, diberikan penguatan kapasitas. Diberikan bantuan armada tangkap ikan disertai pelatihan tentang teknis penggunaan peralatan modern. Dan pemberian pemahaman tentang regulasi tentang LIN, sehingga masyarakat tidak keliru dalam beroperasi, “ ujarnya.

Selain itu, pemerintah  juga harus memberdayakan masyarakat dalam bentuk penyediaan lapangan kerja selain aktivitas penangkapan ikan. “Memang itu tidak mudah, karena kita harus punya semua tempat yang  berkaitan dengan pengolahan ikan, mulai dari pelabuhan perikanan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan ikan, hingga jaringan pasar yang jelas. Kalau semua itu ada di Maluku, manfaat LIN sangat dirasakan oleh masyarakat, karena lapangan kerja banyak tersedia,” jelasnya.

Karena itu, ketua program Study Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  Unidar Ambon  ini mengatakan, penyiapan infrastruktur harus dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah  jangan  hanya fokus menyediakan infrastruktur bidang perikanan, tapi harus disertai penyiapan sumber daya manusia yang direkrut dari masyarakat Maluku. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!