Damai di Pusat, Berantakan di Daerah – Ambon Ekspres
Trending

Damai di Pusat, Berantakan di Daerah

Soal Golkar Menyambut Pilkada

AMBON, AE— Islah yang dibangun DPP Golkar dari kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono, belum mampu membuat anak buahnya di daerah bersatu. Mereka masih tetap berjalan dengan kebijakan dan klaim pembenaran atau keabsahaan kepengurusan. Sampai kemarin, belum ada komunikasi untuk penyatuan menyambut pilkada, paska islah ARB dan Agung Laksono.

aik kubu ARB maupun AL masih terus berproses menjaring kandidat bupati di empat kabupaten, Maluku Barat Daya, Aru, Buru Selatan dan Seram Bagian Timur. Bahkan survei akan digelar masing-masing kubu terhadap pelamar yang ingin menggunakan beringin.

“Kami tetap tetap melakukan penjaringan. Dalam minggu pertama Juni, kami akan melakukan survei terhadap par kandidat yang telah mengikuti tahapan penjaringan hingga uji kelayakan dan kepatutan di kubu Agung,” tandas Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Maluku versi Munas Ancol Hamzah Sangadji kepada Ambon Ekspres via telepon, Minggu (31/5).

Seperti dilansir Kompas. com, sabtu (30/5), ada empat poin kesepakatan islah, yakni kedua kubu setuju untuk mendahulukan kepentingan bersama dalam Pilkada 2015. Mereka juga sepakat untuk membentuk tim penjaringan calon secara bersama-sama di daerah.

Selain itu, setiap calon yang nantinya diajukan harus disepakati bersama oleh kedua kubu. Dan yang terakhir, bulan Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP dan diakui KPU. Namun hingga kemarin belum ada format untuk perumusan kriteria calon yang akan diusung.

Mantan anggota DPR RI asal Maluku ini menilai, islah sementara yang dilakukan kedua hanya sebatas kerjasama kedua kubu untuk bisa mengikuti Pilkada. Keberlangsungan penjaringan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan jalan buntuh yang dihadapi tim perumus.

“Ini bagian dari bentuk antisipasi. Kalau tim yang dibentuk dalam prosesnya terjadi deadlock nggak mungkin turun ke daerah. Karena itu proses penjaringan tetap kita lakukan. Kan juga bisa terjadi deadlock,” katanya.

Selain itu ungkap dia, hingga kemarin, sebanyak 22 DPD Golkar kabupaten/kota versi Munas Ancol telah melakukan penjaringan dan uji kelayakan dan kepatutan. Apalagi kata dia, pihaknya berpeluang sebagai kubu yang berhak menandatangani rekomendasi pengusungan calon.

“Kesepakatan itukan hanya untuk memastikan siapa yang akan menandatangani rekomendasi Golkar untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan kami yakin KPU akan tetap berpatokan pada partai yang mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),”tegasnya.
Koordinator wilayah Partai Golkar Provinsi Maluku Asis Samual saat dikonfirmasi mengatakan, belum bisa memberikan keterangan panjang. Pihaknya akan memberikan penjelasan usai persidangan sengketa Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hari ini.

“Nanti besok setelah putusan pengadilan baru saya wawancara sebagai korwil provinsi partai Golkar dan wakil bendahara umum DPP Partai Golkar,”singkat Asis kepada Ambon Ekspres via short message servis (sms), Minggu (31/5).

Sementara itu ketua Tim Penjaringan kepala daerah dan wakil kepala daerah DPD Partai Golkar Provinsi Maluku versi ARB, Merry Mail menyatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari DPP.”Kami masih menunggu petunjuk dari DPP,” kata Merry via sms, kemarin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Musa Toekan saat dikonfirmasi via seluler, kemarin, mengaku, pihaknya tetap bersandar pada keputusan Kemenkumham untuk mengakomodir partai politik pengusung bakal calon. Ketentuan lebih rinci kata dia, akan disampaikan oleh KPU RI.

“Jadi KPU kabupaten dan provinsi masih menunggu instruksi dari KPU RI saja. Yang jelas KPU hanya menerima pendaftaran bakal calon dari partai yang mempunyai SK Menteri Hukum dan HAM. SK terakhir yah. Karena SK yang telah dikeluarkan masih dalam proses hukum,” kata Toekan.

KPU menolak menduga-duga kubu mana yang berhak mengusung bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. ”Kami tidak mau menduga-duga karena masih dalam proses peradilan. Soal kubu mana yang berhak, yah kubu yang punya SK Menkumhan,”tandas dia.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon Jen Latuconsina menilai, meski islah yang dilakukan bersifat sementara dan bukan untuk menyatukan kepengurusan, namun bisa menjadi perekat kedua kubu dalam memenangkan Pilkada.

“Partai Golkar tetap solid untuk memenangkan Pilkada di 4 kabupaten, meskipun ini hanyalah islah komtemporer. Karena partai Golkar sejak lahir dan berkiprah di dua zaman telah terkenal dengan logika-logika kekuasaan dan memerintah dalam struktur politik Indonesia, baik dari pusat sampai daerah,”katanya.

Disinggung soal potensi deadlock, Jen manyatakan, sangat kecil kemungkinannya. Olehnya itu kata dia, sejumlah kandidat yang telah berproses di kubu Agung tidak bisa dirugikan dari islah ini.

“Nanti penjaringan bisa diperpanjang dan sesi uji kelayakan dan kepatutan diperpanjang, khusus buat calon kepala daerah di kubu Golkar Bali yang belum ikut uji kelayakan dan kepatutan.  Sementara bagi calon yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di kubu Agung Laksono akan menunggu teman-teman mereka. Jadi belum ada yang dirugikan,”akuinya.

Dia mengaku cukup sulit memprediksi kandidat mana yang akan mendapatkan rekomendasi setelah kedua kubu bersepakat melaksakan Pilkada. Olehnya itu lanjutnya, sangat tergantung dari komunikasi politik yang dibangun para kandidat dengan kepengurusan Golkar secara berjenjang.

Dengan bersandar pada pengalaman, Latuconsina mengatakan,  kader Golkar selevel Ketua DPD II seperti Subeno dan Mukti Keliobas juga tidak diakomodir Partai Golkar pada Pilkada SBB dan SBT 2010. Itu artinya partai Golkar lebih rasional dalam menentukan siapa calon yang direkomendir.

“Tapi keluarnya rekomendasi semuanya tergantung kemampuan komunikasi politik yang dilakukan para calon, misalnya Sitti Umuriyah Suruwaky dan Mukti Keliobas dengan DPD II Golkar SBT, DPD I Golkar Maluku dan DPP,” pungkasnya.
(TAB)

Most Popular

To Top