Maluku Butuh Konektivitas Antardaerah – Ambon Ekspres
Trending

Maluku Butuh Konektivitas Antardaerah

Ambon, AE— Persoalan mendasar yang membuat keterisolasian, kemudian berdampak pada keterbelakangan dan kesulitan ekonomi di Maluku, adalah infrastruktur perhubungan yang tak memadai. Keterpisahaan daerah-daerah oleh laut, membuat mobilisasi logistik ke daerah-daerah terpencil juga menjadi terasa mahal, akibat tingginya biaya transportasi.

Maluku memiliki 9 kabupaten dan 2 kota. Daerah-daerah otonom ini, terpisah satu sama lain, ada juga yang masih satu daratan, misalnya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur, lalu Buru, dan Buru Selatan, Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. Namun hanya Kota Ambon yang menjadi sentra ekonomi dan pusat perdagangan.

Satu-satunya pelabuhan logistik atau bongkar muat di Maluku, ada di Ambon. Semua melalui Pelabuhan Jos Soedarso Ambon, setelah itu baru didistribusikan ke kabupaten-kabupaten lain, sesuai pesanan. Untuk sampai kesana, para pemesan mesti mengeluarkan lagi biaya tambahan. Karena itu tak heran barang yang sama di Ambon, harganya menjadi mahal di daerah lain.

Untuk menyiasatinya, Presiden Joko widodo mencanangkan program Tol Laut. Tol Laut ini penting untuk meningkatkan koneksivitas antar daerah di Indonesia, termasuk Maluku. Sebab, tersedianya  akses yang baik,  dapat memperlancar  roda perekonomian. Dampaknya, harga barang dan jasa tidak melangit.

Bahkan, konektivitas menjadi ‘urat nadi’ perekonomian. Apalagi, pemerintahan Gubernur  Maluku juga telah mencanangkan pembangunan berdasarkan gugus pulau dengan membagi 12 gugus Pulau berdasarkan potensi sumber daya alam. Salah satunya, pulau Buru dengan potensi pertanian padi. Ini harus didukung ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai, sehingga berbagai potensi di 12 gugus pulau itu dapat terdistribusi dengan lancar ke berbagai daerah. Bukan saja di Maluku, tapi juga diluar Maluku. “Konektivitas  jalur perhubungan itu penting, karena ini terkait dengan bagaimana  memuluskan  dan memperpendek rentang kendali distribusi,” kata pengamat ekonomi Universitas Pattimura (Unpatti) Jufry Pattilouw, Minggu (31/5).

Di sisi ini, konektivitas dimaksudkan untuk mempermudah pendistribusian potensi-potensi di tiap daerah ke sentra-sentra produksi. Begitu juga sebaliknya, distribusi dari sentra produksi ke daerah-daerah di Maluku harus dalam ritme yang lancar. Dengan demikan, harga barang bisa turun, karena masyarakat mudah dalam melakukan  aktivitas perekonomian.

“ Jadi, konektivitas  tidak boleh dipisahkan dari skenario pembangunan infrastruktur ekonomi secara menyeluruh, khususnya di bidang perhubungan, apalagi  bagi provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan,” kata Puttilouw.

Konektivitas perspektifnya tidak sebatas pembangunan fisik, tapi jauh lebih luas dan menyeluruh, yakni bagaimana  mendesain sistem dan tata ruang transportasi yang efesien, efektif dan akomodatif.

“Misalnya ketika membangun pelabuhan atau bandara, maka harus dipikirkan pula jalur daratnya, berikut moda transportasi umum yang efesien. Karena, sering kita temui ongkos transportasi lokal kadang melebihi ongkos transportasi utamanya  yang jaraknya lebih jauh,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Masih banyak daerah di Maluku yang  belum terkoneksi secara efisien dengan pusat-pusat pertumbuhan. Terutama  daerah-daerah terluar. Minimnya infrastruktur  serta sarana transportasi bisa memicu harga barang meroket, apalagi di saat cuaca buruk.

Infrastruktur yang representatif  dan menjamin tersedianya jalur-jalur transportasi publik yang murah hanya sampai di ibu kota kabupaten dan kecamatan terdekat apalagi yang jarak jauh, banyak yang belum tersentuh infrastruktur transportasi yang memadai.

“Aksesibilitas dan pergerakan mobilitas manusia serta barang dan jasa yang terbentuk sangatlah rendah. Hal ini  mengakibatkan sirkulasi ekonomi di Maluku berjalan pincang, karena masih banyak wilayah tertentu yang potensi perekenomiannya masih terisolasi. Sehingga, kekayaan sumber daya alam kita yang katanya melimpah ini   belum menjadi  nilai tambah karena pemanfaatannya tidak optimal. Diantaranya, karena daerah-daerah tersebut relatif terisolasi,” jelasnya.

Pengamat ekonomi lain Unpatti Muhammad Bugis mengemukakan, konektivitas adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan di bidang ekonomi. Maluku yang merupakan daerah kepulauan, konektivitas menjadi keniscayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas, kaitannya dengan pembangunan ekonomi, harus dipahamai dalam konteks yang luas. Tidak sekadar pelabuhan dan bandara serta penyediaan  armada transportasi yang memadai, tapi juga disertai pola pemanfaatan  potensi sumber daya alam di tiap daerah secara optimal.

“Bila perlu, dibangun  sarana pendukung lain ditiap daerah sesuai potensinya. Misalnya, kalau daerah penghasil ikan, dibangun pasar atau coldstorage. Sementara di daerah dengan potensi di bidang pertanian, di bangun pasar,” ujarnya.

Konektivitas, antara lain juga dimaksudkan untuk mendistribusi potensi antar daerah di Maluku, selain dari dan ke luar Maluku. Dengan begitu, roda perekonomian akan berjalan lancar. Inflasi bisa ditekan karena masyarakat mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Masih banyak hal yang perlu dilakukan di Maluku. Kita masih butuh saran transportasi, terutama daerah-daerah terluar, sperti di kabupaten MTB dan MBD. Harga barang sulit ditekan karena akses yang masih sulit,” ungkapnya. (MAN)

Most Popular

To Top