Anggaran Minim, Suap Terbuka – Ambon Ekspres
Trending

Anggaran Minim, Suap Terbuka

AMBON,AE— Minimnya anggaran yang dialokasi pemerintah daerah kepada lembaga pengawasan pemilu dinilai dapat membuka ruang  penyuapan. Sementara Badan Pengawasan Pemilu Maluku menilai pemerintah daerah diskriminatif dalam penetapan anggaran Pilkada.

Sebanyak empat kabupaten di Maluku yang melaksanakan Pilkada, yakni Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan Kepulauan Aru. Total anggaran pengawasan yang dialokasikan pemerintah daerah masing-masing kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebesar Rp12.6 miliar.

Dengan rincian SBT Rp4.7 miliar, Bursel Rp1.5 miliar dan MBD Rp4.439.204.7000. Sementara Rp2 miliar untuk pengawasan Pilkada Aru akan ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Anggaran init tak sebanding dengan alokasi untuk KPUD yakni Rp65.7 miliar. Bawaslu menilai, anggaran untuk panwaslu tersebut masih sesuai yang dibutuhkan. “Sebenarnya masih kurang. Kemudian, proses pencairan dana hibah itu baru bisa dilakukan setelah panwaslu memiliki kepala sekretariatan (Kasek) dan Bendahara yang direkomendasikan atau diangkat oleh Kasek Provinsi,”ujar Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Ely via sms kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Dia juga mengaku, keterbatasan anggaran ini dipastikan dapat mengganggu proses pengawasan. Olehnya itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia untuk menyampaikan secara tertulis soal hambatan yang dihadapi di daerah.

Pengamat politik Universitas Darussalam Ambon Ali Roho Talaohu menilai, keterlambatan dan minimnya alokasi anggaran pengawasan sangat berpengaruh terhadap proses pengawasan. Pengawasan akan terhambat dan membuka ruang pelanggaran pada tahapan yang dilalui.

“Pasti berpengaruh. Bagaimana lembaga melakukan pengawasan atau membentuk lembaganya pengawasan kalau tidak ada anggaran atau tidak cukup,” ujar Talaohu, Rabu (3/6).

Apalagi kata dia, Maluku merupakan wilayah yang terisolasi oleh lautan, tentu membutuhkan anggaran pengawasan yang cukup besar. Imbasnya, pelanggaran pilkada tidak dapat diawasi dan diselesaikan secara tuntas. “Kalau anggaran kurang atau terlambat, sementara tahapan sudah jalan dan terjadi pelanggaran, bagaimana mungkin panwaslu menindaklanjutinya. Untuk turun ke lokasi pelanggaran saja sudah sulit,” paparnya.

Pelanggaran pilkada tersebut, kata dia, bisa disebabkan oleh partai politik pengusung dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Juga bisa menjerumuskan komisioner panwaslu dengan memanfaatkan celah kekurangan anggaran tersebut.

Kelemahan lembaga pengawasan ini akan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para kandidat melalui tim suksesnya, untuk melakukan transaksi penyuapan. Dia mencontohkan, pemecatan seluruh komisioner panwaslu dan KPUD SBT pada Pilkada Maluku 2013, karena terbukti disuap oleh salah satu kandidat.

Pengamat politik Universitas Pattimura Johan Tehuayo menilai, independensi panwaslu tidak tergantung ketersediaan anggaran. Namun yang perlu dilakukan oleh adalah menyiapkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL)yang berkualitas dan independen.

“Ketersediaan anggaran itu masalah klasik. Yang diharapkan adalah profesionalisme panwaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perekrutan lembaga ad hoc (Panwascam dan PPL) harus mengutamakan orang-orang yang punya integritas, kapabilotas dan moralitas,”kata Tehuayo.

Meski begitu, kata dia, keterlambatan anggaran menyebabkan pengawasan tidak efektif.”Karena itu Bawaslu diharapkan agar lebih proaktif untuk mempersiapkan program dalam kaitannya dengan sistem pengawasan,”ungkapnya.

Diskriminatif
Sementara itu ketua Bawaslu Provinsi Maluku Fadli Silawane saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon, kemarin, menilai, pemerintah daerah kabupaten SBT, Bursel dan Aru diskriminatif dalam menyetujui anggaran pilkada.

Harusnya sebagai lembaga penyelenggara, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daeeah (NPH) bisa dilakukan bersamaan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah. “Kenapa KPU sudah, panwaslu belum. Ini terkesan seperti diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi,” kata Fadli.

Fadli mempertanyakan kesiapan pemda menyelenggarakan demokrasi lokal lokal lima tahunan itu. Lantas apa masalah yang dihadapi pemda sehingga NPHD terlambat diteken. ”Mereka siap nggak menyelenggarakan pilkada? Kalau soal alasan keterlambatan, tanyakan langsung ke pemda masing-masing. Yang penting kami sudah berkoordinasi,” tegas dia.

Padahal lanjut dia, tenggat waktu penandatanganan NPHD KPU paket dengan Panwaslu pada 3 Juni sesuai Radiogram Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Pemda diwajibkan menyediakan anggaran sesuai amanat Undang-Undang Pemilukada nomor 8/2015.

“Didalam UU nomor 8/2015 tentang Pilkada itu jelas, bahwa pemda wajib menyediakan anggaran pilkada. Bagaimana pengawasan terhadap tahapan Pilkada bila NPHD tidak ditanda tangani dan dicairkan. Kami minta pemda segera melaksanakan instruksi Kemendagri,” tandas akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpatti itu.

Dia mengungkapkan, sesuai hasil koordinasi dengan Panwaslu kabupaten Aru, SBT dan Bursel serta laporan monitoring tim Bawaslu, baru MBD yang menandantangani NPHD. “Tiga daerah lainnya masih dalam koordinasi lanjutan. Kami sudah instruksikan panwaslu agar melakukan koordinasi yang intens dengan pemda masing-masing,”ungkap dia.

DPRD tiga kabupatan tersebut juga diminta mengawal realisasi anggaran pengawasan pilkada.”Fungsi pengawalan anggaran itu harus dilakukan oleh lembaga legislatif. Pilkada ini kan juga untuk kepentingan partai politik dan legislatif,” kuncinya.
(TAB)

Most Popular

To Top