Instruksi Presiden Diabaikan – Ambon Ekspres
Trending

Instruksi Presiden Diabaikan

AMBON,AE— Instruksi Presiden Jokowi agar tambang illegal Gunung Botak, Kabupaten Buru  ditutup, diabaikan aparat penegak hukum. Ironisnya, oknum aparat justeru dituding ikut bermain. Akibatnya, masih ada penambangan secara diam-diam.

‘’Padahal, instruksi orang nomor satu di negara ini itu mesti menjadi pintu masuk untuk bersihkan wilayah itu dari aktivitas penambang. Namun aparat belum tegas. Aparat justeru ikut bermain dengan penambang. Ini yang mesti diantisipasi pemerintah daerah agar memanilisir bentrok antar warga dan penambang yang sering terjadi,”demikian disampaikan sejumlah anggota DPRD Maluku, masing-masing Ikram Umasugy, Soedarmo, Eki

Sairdekut, Samson Atapary kepada Ambon Ekspres, kemarin secara terpisah.
Umasugy justeru menuding, sering terjadi bentrok di Gunung Botak diduga ada pembiaran. ”Apakah ini ada indikasi pembiaran. Akibatnya  para penambang masuk terus secara ilegal di Gunung Botak. Padahal sudah ada instruksi presiden agar aktivitas penambangan di Gunung Botak ditutup,”tegas Umasugi ketika dihubungi, kemarin.

Mestinya, ingat wakil rakyat asal Buru itu, instruksi Presiden menjadi pintu masuk untuk menertibkan atau menutup aktivitas tambang emas tersebut. Hanya saja, kesal politisi PKB itu, momentum itu tidak dimanfaatkan. ”Sebenarnya seluruh pihak termasuk pemda manfaatkan momen instruksi Presiden saat berkunjung di Buru beberapa waktu lalu. Presiden saat itu khan instruksikan agar ditertibkan. Itu berarti ada isyarat agar tambang ilegal itu dilegalkan,”ingatnya.

Hanya saja, kesal dia, perintah atau instruksi Presiden itu diabaikan. Akibatnya, terjadi bentrok dan memakan korban jiwa. ”Momentum itu tidak diambil pihak terkait ,akibatnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (bentrok). Kalau kita simak, itulah ada pembiaran,” tegasnya.

Dikhawatirkan jika aktivitas penambangan terus dibiarkan, implikasinya merugikan masyarakat. Dikatakan, pencemaran lingkungan akibat aktivitas Gunung Botak sangat mencemaskan. ”Hasil penelitian, tingkat batas pencemaran di Buru sebelumnya 0,01 persen. Tapi sekarang tingkat pencemaran sudah 24 persen lebih. Itu hasil penelitian bulan Mei. Bagaimana implikasi pencemaran bulan kedepan dan tahun kedepan. Dan ini  sangat membahayakan. Kalau dibiarkan terus, ini bara dalam sekam. Setiap saat akan muncul. Proses pencemaran tidak hanya di sungai saja, tapi lewat udara,” tegasnya.

Anggota DPRD Maluku asal Buru, Soedarmo mengatakan,  mesti ada komitmen secara nyata dari aparat keamanan di Gunung Botak. ‘’Sebagai wakil rakyat minta kepada Kapolda, Pangdam agar berkoordinasi dengan jajaran di Buru dan Pemkab Buru untuk komitmen menutup penambangan ilegal itu. Pemkab Buru juga membantu untuk pelaksanaan penutupan yang dilakukan aparat keamanan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk pemilik hak adat,” harapnya.

Politisi PKS ini berharap, ada peran Pemkab Buru untuk koordinasi. Diakuinya, selama ini dipermukaan tambang itu ditutup. Namun, secara sembunyi-sembunyi terjadi penambangan liar. ‘’Akibatnya lingkungan hancur di Gunung Botak. Pemkab harus tegas dan butuh koordinasi dengan pemangku adat yang masih memberikan ijin penambang. Ini demi anak cucu kita,”harapnya.

Anggota Komisi B DPRD Maluku, Eki Sairdekut mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas ESDM untuk menyikapi persoalan di Gunung Botak.”Komisi B telah rapat dengan ESDM Maluku. Salah satunya yang bicarakan adalah instruksi Presiden soal penutupan Gunung Botak. Itu salah satu materi yang didiskusikan.

Rencananya ada  rapat lanjutan lintas komisi, terkait Gunung Botak,”kata Sairdekut ketika dihubungi, kemarin.
Dia mengaku, persoalan di Gunung Botak sudah menjadi wacana nasional. Karenanya, harap Ketua Fraksi Gerindra  DPRD Maluku itu, dewan segera sikapi dengan memanggil Pemkab Buru. ‘’Kita minta aparat penegak hukum bertindak anstisipasi agar tidak terjadi bentrok lagi di Gunung Botak,”pungkasnya.

Anggota Komisi B DPRD Maluku, Samson Atapary menambahkan, instruksi Presiden dalam konteks Presidensial berarti produk undang-undang. Meski belum tertulis, lanjut  politisi PDIP, instruksi itu selevel UU. ‘’Ini (instruksi) harus ditindaklanjuti  oleh provinsi dan aparat keamanan. Saat hearing dengan Kadis ESDM secara tertutup Kadis sampaikan penutupan Gunung Botak agak susah, karena repot ada oknum aparat keamanan bermain dibawah. Ini bukan hasil pengamatan dinas, komisi sudah menduga. Buktinya, sebelum Presiden instruksi,  Gubernur sebelumnya khan sudah perintah kosongkan aktivitas di Gunung Botak tapi terus berjalan,”terangnya.

Dia menilai, aparat penegak hukum setengah hati menjalankan tugasnya di Gunung Botak. Dia menuduh, oknum aparat mencoba amankan dan terlibat membeking penambang masuk di Gunun Botak. ‘’Ini yang ditemukan oleh ESDM  dan laporan yang disampaikan. Komisi B usul kaitan dengan Gunung Botak dan tindaklanjuti instruksi Presiden, harus ada pasukan khusus melakukan operasi penutupan. Apakah dari TNI atau Brimob sekitar 100 orang. Jadi ada koordinasi terpadu dengan Gubernur dan Kapolda atau Pangdam. Yang bertugas mesti identitas didata. Nah, kalau terjadi hal-hal atau masih ada aktivitas ilegal, pasukan ini diminta pertanggungjawaban,” paparnya

Dia juga mengusulkan kalau ada target atau waktu operasi. Jika hasil operasi tidak berhasil, lanjut dia, aparat yang ditugaskan akan diminta pertanggungjawaban. ”Usulan saya, dikoordinasi dengan Gubernur, personil jelas dengan target operasi. Kalau tiga bulan tidak berhasil diminta pertanggungjawaban. Ini agar ada kejelasan kontrol. Akibat di lapangan kadang penegak hukum bermain. Itu berarti selama ini prilaku mereka sama dengan aparat terdahulu. Apalagi pernah ada aparat Polres Buru membiayai memproduksi air raksa yang dibuat masyarakat untuk mengolah. Jadi memang  tidak dibantahkan, ada oknum bermain,”kata Atapary. (JOS)

Most Popular

To Top