Mantan Bendahara RSUD Saparua Divonis 1 Tahun Penjara – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Mantan Bendahara RSUD Saparua Divonis 1 Tahun Penjara

AMBON,AE—Mantan bendahara RSUD Saparua, Paulina Nanlohy dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, Selasa (9/6). Sidang dipimpin hakim ketua Halidja Wally SH didampingi hakim anggota Heri Leliantono SH dan Abadi SH.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi pada dana jamkesmas dan jamkesmas RSUD Saparua. Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Mengadili, menjatuhkan hukuman selama 1 tahun penjara kepada terdakwa,” ucap majelis hakim saat membaca amar putusannya.

Selain penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 52,1 juta. Dengan ketentuan, apabila dalam satu bulan terdakwa belum membayar uang pengganti, maka harta benda akan disita.Atau, diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Putusan majelis terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU. Karena sebelumnya, dia dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsidair 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 52,1 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Menanggapi putusan tersebut, pihak penasehat hukum terdakwa, Chris Larupeirissa maupun JPU Leo Tuanakotta menyatakan pikir-pikir sebelum mengambil langkah hukum lain, terhadap putusan itu.

Untuk diketahui, Nanlohy terjerat kasus ini karena selaku bendahara sekaligus pengelola dana jamkesmas maupun jamkesda, melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dimana, pada tahun 2009-2012, RSUD Saparua mendapatkan bantuan langsung dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan RI yang diperuntukan bagi masyarakat miskin di Kecamatan Saparua, Kabupaten Malteng.

Selain jamkesmas, RSUD Saparua juga menerima dana Jamkesda tahun 2011-2012 yang bersumber dari APBD Maluku. Dana Jamkesmas yang diterima RSUD Saparua tahun 2009-2012 sebesar Rp 1.418.895.000.

Sedangkan dana bantuan Jamkesda RSUD Saparua tahun 2011-2012 sebesar Rp 118.009.793. Setelah dilakukan pencairan dana Jamkesmas dan Jamkesda tersebut, Direktur RSUD Saparua, Joke Patinaja yang juga dijerat dalam kasus ini, selaku penanggung jawab memerintahkan terdakwa selaku bendahara untuk menyimpan uang tersebut.

Dalam peruntukannya, tidak sesuai dengan ketentuan. Karena menurut buku petunjuk teknis, dana tersebut seharusnya dibagi kepada jasa medis tertentu. Namun kenyataanya, seluruh staf pegawai RSUD Saparua, tidak kebagian dana itu.

Selain itu, dana yang dipakai untuk keperluan pengobatan pasien miskin, tidak sesuai kenyataan. Karena daftar yang dibuat, nilai dananya lebih kecil dari yang seharusnya. Menurut JPU, perbuatan terdakwa selaku pengelola Jamkesmas dan Jamkesda mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 388.599.718.(AFI)

Most Popular

To Top