Marak Ijazah Ilegal, Bawaslu Antisipasi – Ambon Ekspres
Politik

Marak Ijazah Ilegal, Bawaslu Antisipasi

AMBON,AE— Maraknya ijazah palsu di sejumlah lembaga pendidikan, disikapi serius  Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu. Lembaga pengawas itu melakukan pengawasan aktif di tahapan Pilkada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum,  termasuk ijazah para balon Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Fadli Silawane mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan untuk memastikan tahapan pencalonan bakal calon dan verifikasi persyaratan oleh KPUD sesuai aturan. Baik terhadap waktu, mekanisme maupun persyaratan bakal calon. “Kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap tahapan pencalon. Pertama, apakah KPUD melaksanakannya sesuai aturan atau tidak. Kemudian, jajaran kami (Panwaslu) akan mengawasi secara aktif verifikasi persyaratan administrasi yang dilalukan oleh KPUD. Ini penting, karena telah beredar informasi soal isu ijazah palsu,”ujar Fadli saat dihubungi via telepon, Selasa (9/6).

Fadli mengaku, hingga saat ini belum ada laporan kepada Bawaslu maupun Panwaslu soal ijazah palsu bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. ”Berdasarkan informasi dari panwaslu, belum laporan tentang dugaan ijazah palsu,” katanya.

Namun, lanjut dia, bila dalam tahapan verifikasi oleh KPUD terdapat dugaan kuat ijazah palsu balon kepala daerah, pihaknya akan melakukan investigasi ke lembaga yang mengeluarkan ijazah palsu tersebut.”Kalau hasil verifikasi faktual KPU menunjukan ada indikasi pemalsuan ijazah, tentu kami akan investigasi ke lembaga yang berkewenang mengeluarkan ijazah, yakni sekolah, perguruan tinggi dan kementrian terkait,”papar dia.

Dia juga meminta KPU empat kabupaten yang menggelar Pilkada, yakni Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Aru dan Buru Selatan agar melakukan tahapan pencalonan sesuai aturan perundang-undang yang berlaku.

Ketua KPU Provinsi Maluku Musa Toekan mengatakan, verifikasi terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah  diatur dalam PKPU nomor 9/2019 tentang pencalonan. Sehingga, kata dia, secara otomatis sudah menjadi tanggung jawab KPU. “Secara otomatis staf KPU akan memverfikasi persyaratan bakal calon, termasuk ijazah untuk semua tingkatan pendidikan. Dari situ, kita akan tahu ijazah yang di pakai untuk mendaftar tersebut palsu atau tidak,” kata Toekan, kemarin.

Meski begitu, Toekan mengaku, terkait dugaan ijazah palsu tidak pelru di  bentuk kelmpok kerja atau pokja khusus.”Kalau ternyata ada dugaan ijazah palsu oleh balon, maka akan ditangani langsung oleh tim verifikasi yang dibentuk KPU kabupaten. Tim terdiri dari DInas Pendidikan, Departemen Agama, Pengadilan Negeri, Polres, dan instansi terkait,” sebutnya.

Sekedar diketahui, empat kabupaten di Maluku akan menggelar Pilkada. Tanggal 26-28 Juli tahapan pencalonan atau pendaftaran bakal calon ke KPU. Sejumlah daerah di Indonesia membentuk Pokja khusus dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama untuk memverifikasi ijazah kandidat.(TAB)

Most Popular

To Top