Pemekaran Lease Mulai Berproses di DPR – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pemekaran Lease Mulai Berproses di DPR

Masohi, AE.—Konsorsium pemekaran Kota Kepulauan Lease, secara resmi Selasa, (9/10), menyerahkan rekomendasi studi kelayakan pembentukan Calon Daerah Baru (DOB) Kota kepulauan Lease.  Penyerahan rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong percepatan realisasi pemekaran kota yang terdiri atas empat kecamatan. Masing-masing Kecamatan Saparua, Kecamatan Haruku, Kecamatan Nusa Laut dan Kecamatan Saparua Timur.

Untuk diketahui, embrio dari pemekaran Kota Kepulauan Lease adalah Pemekaran Kabupaten Kepulauan Lease.  Meski  berbeda  penamaan, semangat perjuangan yang diusung  masih tetap sama.

Yakni, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur  di wilayah–wilayah yang ada melalui  pembentukan pemerintah sendiri keluar dari Kabupaten induk, Maluku Tengah.

“Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Lease saat itu karena cakupan kewilayahan terdiri atas 5 kecamatan. Dalam perjalanan, Kecamatan Salahutu menarik diri, makanya konsep perjuangan pemekaran berubah dari Kabupaten Menjadi Kota.

Yang terpenting untuk diketahui adalah, semua persyaratan teknis pemekaran Kota Kepulauan Lease telah terpenuhi dan saat ini sedang menunggu rekomendasi bersama DPR dengan pemerintah daerah (Bupati) untuk mendorong terwujudnya pemekaran Kota Kepulauan Lease.” jelas Ketua KOnsorsium pemekaran Kota Kepulauan Lease, M Saleh Wattiheluw kepada pers, di Gedung DPRD Malteng, Selasa, (9/6).

Konsorsium dan segenap masyarakat di lima kecamatan di wilayah Kepulauan Lease berharap adanya dukungan DPRD dan pemerintah terhadap  perjuangan yang dilakukan. Minimal, dengan mengeluarkan rekomendasi. Karena sejatinya, semua persyarakat telah terpenuhi.

“Dokumen hasil studi kelayakan sudah kita serahkan ke DPR  dalam paripurna tadi sebagai fakta  tentang progress perjuangan  pemekaran. Selanjutnya kita mengharapkan dukungan DPR dan pemerintah (Bupati) dalam bentuk rekomendasi,” jelas Wattiheluw.

Sebelumnya,  dalam paripurna saat itu, ada nada minor dari kalangan DPRD tentang perjuangan pemekaran Kota Kepulauan Lease.  Terhambatnya perjuangan pemekaran  sejumalh wilayah di Malteng oleh Pemerintah daerah dijadikan tolak ukur.

“Prinsipnya, kita semua berharap pemekaran kota Kepulauan Lease dapat segera terealisasi.  Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa  banyak perjuangan pemekaran yang  hingga kini belum terjawab dengan berbagai alibi  pemerintah daerah,” singgung Jailani Tomagola yang diharapkan bisa dijadikan  catatan kritis oleh konsorsium dalam perjuangannya ke depan.

“Butuh dukungan konkrit dari minimal anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) dua,” tambahnya. (MYX)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!