Saatnya Birokrasi Dirombak – Ambon Ekspres
Trending

Saatnya Birokrasi Dirombak

Kadis ESDM, DKP, dan Pariwisata Saatnya Diganti

AMBON,AE— Pemerintahan baru, Said Assagaff-Zeth Sahuburua sudah berjalan lebih dari satu tahun. Namun belum ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada level kepala dinas. Olehnya itu, perombakan birokrasi sudah saatnya dilakukan oleh Gubernur Maluku untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas pelayanan terhadap publik.

Pemerintah Provinsi Maluku sendiri memiliki 13 Dinas, 18 Badan dan Satuan Kerja dan 9 Biro. Tapi, banyak permasalahan di internal pemerintahan maupun masyarakat yang belum selesaikan dengan efektif dan efisien.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam Ambon Alfa Sikar, menilai, kinerja pemerintahan masih jauh dari ekspektasi masyarakat. Olehnya itu, sudah saatnya dilakukan perombakan dan pergantian birokrasi. “Memang arus diakui semua SKPD sudah bekerja. Tapi sampai saat ini masih jauh dari maksimal dan efektif atau belum menyentuh harapan banyak pihak. Olehnya itu, saya kira restrukturisasi (perombakan) birokrasi sudah saatnya dilakukan,”ujar Alfa via telepon, Selasa (9/6).

Perombakan birokrasi lanjut dia, sangat penting dilakukan guna mengukur kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Apalagi tambah dia, pemerintahan Said Assagaff dan Zeth Sahuburua sudah berjalan lebih dari satu tahun.

Hanya perombakan atau pergantian SKPD yang dilakukan pemerintah daerah provinsi Maluku, tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik. salah satu indikator yang dipakai adalah kinerja atau akuntabiltas. Ini akan menjadi sebuah alasan ilmiah ketika masyarakat mempertanyakan restrukturisasi birokrasi yang dilakukan atas SKPD-SKPD tersebut.

“Rekstrukturisasi organisasi dalam pemerintahan daerah bukan hanya sekadar alasan politis.  Akan tetapi harus dilihat dari efektifitas dan efisiensi pekerjaan setiap SKPD selama ini,” paparnya.

Hanya saja, ia belum bisa menyimpulkan SKPD-SKPD atau Dinas mana yang perlu diganti. Alasannya, rata-rata SKPD belum menunjukan kinerja yang maksimal sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan harapaan masyarakat.

“Pasalnya semua SKPD masih stagnan dan tidak terlalu memberikan produktivitas kerja yang membuat masyarakat merasa puas. Namun, yang pasti memang SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum menunjukan perbaikan kinerja,”tuturnya.

Senada juga disampaikan Koordinator Indonesian Democration Reform Institute atau INDEI, Wahada Mony. Gubernur, kata dia, perlu tegas merespon keinginan publik. “Gubernur harus mencopot sebagian pimpinan SKPD Maluku yang dinilai oleh publik gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Mony via sms, kemarin.

Pergantian kata dia,  dengan memilah SKPD-SKPD mana yang tak sehat lagi dan menggantikannya. “Mereka yang bermasalah perlu diganti. Juga kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kadis DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan). Karena penanganan Blok Masela dan prestasi di bidang kelautan tak ada progres,” ungkap dia.

Sebab, kata dia, DKP, ESDM dan Pariwisata merupakan senyawa ikon pembangunan Maluku. Ini menjadi leading sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Baik penyegaran (perombakan), evaluasi maupun alokasi anggaran yang signifikan.

“Ketiga dinas merupakan jantung pemprov yang bisa diandalkan untuk menopang pembangunan di Maluku. Pemprov Maluku harus fokus pada 3 leading sektor ini. Artinya, jika mereka gagal, maka sangat wajar diberi sanksi birokrasi berupa pencopotan jabatan,” kunci Mony.

Pengamat Ekonomi Universitas Pattimura Ambon Teddy Ch Leasiwal menilai, SKPD, Badan dan Biro yang bergerak pada sektor ekonomi belum memberikan kontribusi maksimal bagi pemasukan atau pendapatan asli daerah.

Dia mencontohkan, Badan Pertahanan Pangan Daerah (BPPD) dan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) sampai saat ini belum mampu menjadi jembatan bagi masuknya arus investasi di Maluku.

“Saya kira perlu ada perbaikan. Mengingat sampai saat ini kontribusinya belum menunjukan dan meningkatkan efek ekonomi daerah. Padahal potensi sumber daya yang di kelola oleh SKPD-SKPD ini sangat potensial,”ungkapnya.

Ketua Devisi Pengkajian Laboratorium Pengkajian dan Penelitian Ekonomi (LPPE) Unpatti ini menilai, persoalan mati surinya SKPD yang bersinggungan dengan sektor ekonomi, disebabkan minimnya kemampuan pimpinannya.

“Saya persolannya pada kemampuan top pimpinan SKPD (Kadis)yang tidak mampu membuat terobosan-terobosan dalam implementasi program kerja. Kalau bisa dilakukan dengan baik dan maksimal, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”paparnya

Teddy setuju dilakukan perombakan dan pergantian di Dinas ESDM Provinsi Maluku. Menurut dia, dinas ini mati suri di tengah lumbung sumber daya alam Maluku. “Untuk ESDM, saya kira perlu dilalukan pergantian. Pasalnya belum mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dinas ESDM seperti mati suri di lumbung sumber daya. Kaya potensi, namun miskin pengelolaan,”sebut dia.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!