ULP Ratusan Pegawai Poltek di Sunat – Ambon Ekspres
Trending

ULP Ratusan Pegawai Poltek di Sunat

AMBON,AE— Politeknik (Poltek) Negeri Ambon belum tuntas dirundung masalah. Setelah sejumlah kasus, diantaranya perjalanan dinas sang direktur, Miegsjeglorie V Putuhena serta kasus dugaan mark up pengadaan lahan,  kini lahir kebijakan baru diinternal kampus  yang menggelisahkan banyak elemen di  sana. Uang Lauk Pauk (ULP) para dosen dan pegawai dipotong dengan cara yang dinilai tidak jelas. Belum lagi masalah pengelolaan keuangan  lain yang tidak tertanggungjawabkan.

Berdasarkan informasi  yang diperoleh Ambon Ekspres di kampus tersebut, ULP merupakan hak para dosen dan pegawai yang  diterima setiap bulan dengan  hitungan, setiap hari Rp26 ribu per orang. Namun, direktur Poltek Miegsjeglorie V Putuhena melalui kebijakannya, memotong ULP itu dengan alasan menjaga disipilin dosen dan pegawai.

Beberapa pegawai di sana yang ditemui di kampus Poltek Ambon untuk dikonfirmasi, enggan memberikan penjelasan. “Nanti tanya sama pimpinan saja, ya,” elak salah satu pegawai yang tidak bersedia menyebutkan namanya, kemarin.

Sumber lain dari inernal Senat Poltek Ambon saat ditanya, dengan gamblang  membeberkan pemotongan tersebut. Kebijakan itu disebutnya sepihak, karena  tanpa persetujuan senat. Pemotongan sudah sekitar enam bulan lalu. Itu dilakukan dengan berpatokan pada absen eletronik yang merekam sidik jari dosen dan pegawai setiap hari. “Jadi, bagi yang tidak ada sidik jari satu hari, ya ULP dia satu hari itu tidak diberikan atau dipotong di akhir bulan nanti,” kata anggota Senat Poltek Ambon ini.

Saat direktur menyampaikan rencana pemotongan ULP dengan indikator kehadiran dosen dan pegawai berdasarkan absen eletronik, senat sudah menolaknya. Sebab, kebijakan itu dinilai tidak efektif. Bahkan, terkesan hanya menguras hak dosen dan pegawai.

Pertama, dengan dasar absen itu, objektivitas dalam penilaian sulit dipercaya. Kecuali, bila itu adalah daftar absen tertulis. “Ini kan hanya sidik jari. Setiap hari berapa orang yang tidak hadir, kan kita tidak tahu. Berarti, kebijakan ini tidak jelas. Makanya, dari awal kami di senat sudah menolaknya, tapi tetap saja diberlakukan,” bebernya.

Senat  juga mempertanyakan penggunaan uang hasil pemotongan ULP tersebut. Sebab, pemotongan hanya untuk internal poltek saja, tidak sampai ke pemerintah, terutama Kementerian keuangan. Sementara, dari jumlah ULP dikucurkan berdasarkan jumlah dosen dan pegawai  per hari dan per bulan.

“Setiap bulan, kan dihitung 24 hari, karena ada hari libur juga. Jadi, kalau ULP sudah dipotong, lalu hasil pemotongan itu dikemanakan. Sangat tidak mungkin dikembalikan ke negara, karena kebijakan hanya di internal Poltek saja,” jelasnya.

Dia juga  membeberkan kejanggalan  lain dalam pengelolaan keuangan di kampus itu. Diantarannya, Laporan pertanggungjawaban direktur untuk tahun anggaran 2014 sebesar Rp 1milyar, juga belum dilakukan. “Senat pernah rapat untuk laporan pertanggung jawaban tahunan untuk tahun 2014. Tapi, saat itu laporan pertanggungjawaban keuangan tidak disampaikan. Sehingga, senat tidak mensahkan hasil rapat tersebut,” jelasnya.

Sejumlah petinggi di Poltek Ambon, termasuk direktur Miegsjeglorie V Putuhena yang ingin ditemui untuk dikonfirmasi, namun tidak berhasil.

Koordinator  Molluccas Democratization Voice (MDV)  Rizal Sangadji ketika dimintai komentarnya mengemukakan, pemotongan ULP dengan alasan untuk menjaga displin dosen dan pegawai bisa menjadi boomerang bagi kampus tersebut. Sebab, kebijakan itu tidak efektif dan pasti tingkat objektivitas dalam penilain, diragukan. Sehingga, harapan agar dosen dan pegawai agar meningkatkan disiplin, justerus bisa terjadi sebaliknya.

“Bisa saja dosen atau pegawai, karena menilai kebijakan ini tidak tepat, maka berpengaruh pada kinerja mereka. Karena memang hak mereka dipotong dengan cara yang tidak transparan, dengan hanya menggunakan absen sidik jari itu,” kata Sangadji.

Dikatakan, absensi tersebut memang sulit diakses oleh banyak orang di kampus itu. Hanya dikonsumsi oleh pejabat tertentu saja, sehingga ketepatan penilaian tentang  disiplin pegawai masih diragukan. Dan sebenarnya tidak tepat hanya mengukur kehadiran dosen dan pegawai. Padahal, yang lebih penting untuk dinilai adalah kinerja dosen dan pegawai.

“Misalnya ada dosen atau pegawai yang hanya masuk pagi hari untuk menunjukkan sidik jari di absen, setelah itu pulang ke rumah  nanti sore hari datang lagi untuk sidik jari. Berarti walaupun dia tidak bekerja, tapi karena absenya terisi terus, sehingga ULP nya tidak dipotong. Ini kan tidak tepat,” tegas Sangadji.

Dia juga menyoroti pengelolaan uang hasil pemotongan ULP tersebut. Ini yang harus diungkap oleh para civitas akademik di kampus itu. Apalagi, kebijakan itu dilakukan tanpa persetujuan Senat sebagai forum tertinggi di sana. (MAN)

Most Popular

To Top