Kinerja Sektor Unggulan Lemah – Ambon Ekspres
Trending

Kinerja Sektor Unggulan Lemah

Perombakan Birokrasi Perlu Dilakukan

AMBON,AE— Kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada sektor perikanan, pariwisata, perhubungan dan penanaman modal, dinilai masih lemah. Gubernur Said Assagaff dan wakilnya Zeth Sahuburua perlu segera melakukan perombakan birokrasi pada sektor-sektor tersebut.

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW) Mohammad Ikhsan Tualeka menilai, cara efektif untuk mengevaluasi kinerja SKPD adalah dengan melihat keberhasilan SKPD dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah dilingkungan SKPD yang mereka pimpin. Itu dapat diperiksa dengan menilai sejumlah indikator, antara lain,  transparansi, efektifitas, keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipsi.

“Jika setiap indikator ini lemah dalam penerapannya, dipastikan SKPD tersebut gagal. Ambil contoh, dalam konteks partisipasi, apa sudah terjadi perubahan paradigma kerja dari hal-hal administratif atau office-centered ke persoalan publik atau people-centered,”sebut Iksan via email.

Selain itu,  harus dilihat pula keterbukaan SKPD terhadap elemen-elemen civil society dalam pelaksanaan program kerja. Ini bisa dilakukan melalui aktifasi unit-unit pengaduan di bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan keuangan. Juga diperlukan interaksi dengan kampus dan elemen sipil lainnya untuk peningkatan kualitas pembangunan.

Soal efektifitas pembangunan, kata dia,  perlu diupayakan melalui pertumbuhan investasi dan bisnis lokal melalui peningkatan PAD. Misalnya apakah Implementasi proyek pembangunan oleh tiap SKPD sudah mempertimbangkan kelestarian alam yang cenderung semakin rusak.

“Saya menilai kinerja sejumlah leading sektor seperti Perikanan, Pariwisata dan Perhubungan dan BKPMD belum optimal. Ini dapat dilihat dari bagaimana instansi tersebut dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, dan bagaimana pula out put dari program-program yang telah mereka buat,”paparnya.

Ia mencontohkan dinas parwisata bisa dilihat terobosannya terkait pengembangan pariwisata, dan sejauh mana peningkatan kunjungan wisata ke Maluku. Begitu juga dengan sektor lain seperti perikanan, perhubungan, dan BKPM, mestinya sektor-sektor ini harus ada dalam skema program yang sama, sehingga saling sinergi untuk mendapat hasil yang optimal dan sejalan dengan tujuan pembangunan maluku yang disesuaikan dengan LIN.

“Faktanya, misalnya terkait transparansi, belum ada kemudahan akses terhadap regulasi tentang investasi di provinsi Maluku. Begitu pula dengan efisiensi, sampai saat ini belum ada peningkatan terhadap kemudahan akses dan Pelayanan Pengurusan Investasi,” papar dia.
Semua permasalahan tersebut kata dia, tidak  terlepas dari kepemimpinan yang Gubernur Said Assegaf, dan minimnya dukungan lembaga legislatif, khusnya dalam hal pengawasan.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon Johan Tehuayo mengatakan, indikator keberhasilan merupakan cara efektif untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)dan bawahannya.  “Dalam konteks ini, proses penilaian kinerja para SKPD provinsi merupakan wewenang Gubernur dan wakil Gubernur. Karena harus sesuai dengan visi dan misi. Dengan demikian bagi SKPD yang menyalahi aturan, melakukan tindakan hukum atau kinerjanya kurang baik, maka dapat diganti atau diroling,”ujar Tehuayo via sms, kemarin.
Evaluasi kinerja yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku. Baik pencapaian sasaran strategis maupun program priotas berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah.

“Dengan demikian kinerja SKPD yang baru semakin baik. Jadi pendekatan yang digunakan daalm proses pergantian SKPD adalah profesionalisme. Artinya tingkat pendidikan, pengalaman dan pendekatan politik atau representrasi keinginan masyarakat menjadi pertimbanga,”papar dia.

Terkait program, kata dia, pemerintah daerah harus membangun sarana pelabuhan di setiap kabupaten dan kecamatan, terutama di daerah kepulauan yang memadai. Menyediakan alat transportasi laut yang efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal. “Kalau melihat perkembangan terkait dengan berbagai program pembangunan daerah di tingkat provinsi, disesuaikan dengan karakteristik kepulauan dan kelautan. Olehnya itu maka bidang perikanan dan kelautan serta perhubungan harus menjadi prioritas,”ungkapnya.

Menurut Tehuayo, kinerja SKPD di leading sektor Perikanan dan kelautan, perhubungan, pariwisata, energi dan mineral, belum dapat diukur. Khusus sektor perikanan, kata dia, sudah memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  “Menurut informasi yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kontribusi perikanan dan kelautan di Maluku mencapai Rp2,3 triliun per tahun,”ungkap dia.

Pengamat Ekonomi Universitas Pattimura, Dr Stenly Ferdinandus menilai, kinerja pemerintah daerah (SKPD) pada empat leading sektor tersebut telah sesuai perencanaan. Hanya belum maksimal, bila dilihat dari tujuan yang ingin di capai.

Ia mencontohkan potensi pariwisata yang belum digarap dengan baik. Ini bisa diukur dari kurangnya promosi pemerintah daerah melalui instansi terkait. Padahal objek wisata seperti Pantai Ora di desa Sawai, Seram Utara Maluku Tengah bisa menarik wisatawan domestic maunpun internasional.

“Dari sektor pariwisata, banyak objek wisata yang kurang terekpose, sehingga tidak mendapatkan perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Maksud kurang ekspose itu, kalau kita bandingkan dengan Bali dan Lombok, sangat berbeda jauh,”ujar Stenly, kemarin.

Kucuran dana dari Kementrian Pariwisata media April sebesar Rp5 miliar,  harus di manfaatkan dengan bijak oleh Dinas Pariwisata untuk mengembangkan potensi wisata di Maluku. Pasalnya kata dia, sektor pariwisata dapat memberikan benefit bagi sektor lainnya.

Sementara di sektor perhubungan, kata dia, sarana dan prasarananya sudah memadai. Hanya belum memberikan efek ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Olehnya itu, prioritas pembangunan infrastruktur pembangunan perlu difokus pada transportasi laut dengan biaya operasional yang dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.“Memang transportasi sudah tersedia. Tapi untuk pengembangan usaha, masih belum maksimal. Karena biaya operasional yang mahal. Maka masyarakat akan berfikir dua kali untuk menjual hasil hutan dan lautnya ke pusat kota,”ungkap dia.

Lemahnya kinerja aparatur pemerintah daerah juga ditunjukan  Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Stenly melihat, upaya badan ini mendatangkan investor belum maksimal dan bias orientasi, dengan hanya mengandalkan sektor pertambangan dan perminyakan.

“Memang sejauh ini banyak investor yang berinvestasi di bidang pertambangan dan perminyakan. Namun, dampaknya belum signifikan bagi pembangunan Maluku. Nah, yang bisa memberikan kontribusi bagi PAD yang kemudian di kelola untuk kesejahteraan masyarakat, adalah bidang perikanan dan pariwisata,” akunya.

Apalagi lanjutnya, Maluku  dengan total luas laut 658.294,69 km2 (92 persen) dan  luas wilayah pemanfaatan 12 mil, sangat berpeluang bagi pengembangan potensi perikanan tangkap. Ditambah potensi perikanan sekitar 1,8 juta ton per tahun.

“Kedua sektor ini punya potensi yang cukup menjanjikan. Tinggal bagaimana peran pemerintah daerah melalui instansi terkait memanfaatkannya dengan baik. Apalagi arah pembangunan Indonesia saat ini pada Kemaritiman, maka ini sangat menjadi perhatian investor,” papar alumni doktor Universitas Padjajaran Bandung itu.

Khusus untuk perikanan, menurut dia, sudah mengarah pada upaya implementasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.”Soal perikanan saya melihat perencanaannya sudah bagus dalam rangka mensukseskan visi dan misi gubernur yang menekankan pada pembangunan Maluku berbasis kepulauan secara berkelanjutan. Ini senergi dengan implementasi LIN di Maluku,”katanya. (TAB)

Most Popular

To Top