Contoh Aplikatif Model Perpolisian Masyarakat Ala Jepang Dalam Menciptakan Kamdagri – Ambon Ekspres
Opini

Contoh Aplikatif Model Perpolisian Masyarakat Ala Jepang Dalam Menciptakan Kamdagri

OLEH : Suratno, S.Ik , Pasis Sespimen Dikreg 55 Tahun 2015

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Di tengah-tengah itu Polri merupakan salah satu pilar yang penting karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok Polri sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas. Undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan berpedoman kepada kode etik Polri dalam pelaksanaan tugasnya.

Masyarakat dan Polri merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat tidak akan ada Polri dan tanpa Polri proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “perilaku Polri adalah wajah hukum sehari-hari”.

Profesionalisme Polri dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta prilaku anggota Polri yang sesuai dengan hukum dimulai dari sistem recruitmen.

Pembinaan personel maupun organisasi, pengembangan iptek Kepolisian serta pengembangan sistem Kepolisian yang sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang.

Hampir seluruh negara di dunia melegitimasi struktur Kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab  memelihara terciptanya situasi keamanan dalam negeri  guna tercapainya tujuan negara dalam rangka kesejahteraan rakyatnya, dengan menjunjung tinggi kemerdekaan/Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Secara universal, ada tiga kategori sistem kepolisian yang dikenal secara umum sesuai dengan karakteristik fundamental dari setiap Negara demokratis yang menganutnya, antara lain:

a. Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing)
b. Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing)
c. Sistem Kepolisian Terpadu (Integrated System of Policing)

Negara yang memiliki kesamaan riwayat kepolisian di dunia ini adalah Jepang. Kepolisian Jepang adalah Kepolisian yang pernah menggabungkan diri dengan militer dan memiliki Gab/Jarak dengan masyarakat pada awalnya, akan tetapi pada saat ini Jepang menjadi negara yang memiliki salah satu sistim kepolisian yang terbaik di dunia.

Kepolisian Jepang juga dinilai telah berhasil melakukan  reformasi di dalam tubuh organisasinya terutama merubah mindset dan cultureset dalam rangka  pengabdian kepada

Kepolisian Nasional Jepang (National Police Agency). Dengan keberhasilannya dalam menerapkan strategi Polmas (Community Policing)melalui optimalisasi peran Koban dan Chuzaisho. Melalui optimalisasi peran Koban dan Chuzaisho, Kepolisian Nasional Jepang berupaya meraih kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan petugas Koban dan Cuzaisho untuk melakukan kegiatan kegiatan juntai (kunjungan), patroli, TPTKP dan Problem solving.

Keberhasilan tersebut tidak diperoleh dalam waktu yang singkat melainkan melalui masa yang cukup panjang, sejak masa Restorasi Meiji sampai dengan era Reformasi yang demokratis sekarang ini, artinya strategi Community Policing yang diterapkan oleh Kepolisian Nasional Jepang (National Police Agency) telah melalui ujian yang panjang dan membuahkan hasil yang positif.

Adapun peran serta masyarakat Jepang dalam pembentukan situasi seperti ini sangat mendominasi, sehingga terciptalah situasi kamtibmas Nasional yang kokoh sehingga Jepang menjadi negara yang unggul di dunia. Salah satu hal yang sangat menentukan kemajuan Jepang dari rakyatnya adalah tingkat kepatuhan mereka kepada pimpinan dan pemerintahnya.

Contoh konkrit adalah pada saat terjadi bencana Tsunami di Sendai tahun 2011.,Laporan Japanese National Police Agency (JNPA) menyatakan bahwa bencana tersebut mengakibatkan 15.269 tewas dan 8.526 lainnya hilang di enam prefektur.

Kondisi tersebut merupakan kondisi yang sangat darurat dan dapat dikatakan rawan akan permasalahan keamanan. Pasca kejadian, Profesor Yamamoto Nobuto, dari Keio University, mengatakan:“pemerintah Jepang sebenarnya tak siap dan terlambat mengatasi bencana ini. Penyaluran bantuan kurang baik. Sepekan setelah bencana, distribusi bantuan masih tersendat.

Yang mana seharusnya terjadi gangguan keamanan akibat situasi tersebut akan tetapi pasca bencana warga Jepang yang tinggal di pengungsian sangat kuat dan tidak mengeluh. Mereka yakin bahwa bantuan pemerintah akan segera datang dan mereka tidak perlu melakukan protes-protes justru sebaliknya mereka sangat mematuhi kepala-kepala di camp-camp pengungsian”.

Jika kita melihat kepatuhan masyarakat Jepang saat ini, sesungguhnya hal tersebut bukanlah hasil dari proses satu hari dua hari. Struktur kepatuhan di Jepang dibangun atas dasar trust atas dasar kepercayaan kepada otoritas terutama keberhasilan Kepolisian Jepang yang dapat menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam pembinaan Kamtibmas.

Yang mana pada kenyataannya memang pemegang otoritas mampu membangun kepercayaan itu dimata publik dengan baik. Pemerintah Jepang membangun struktur kepatuhan berdasarkan kefahaman dan kepercayaan. Mereka mendidik warganya, membangun kefahaman dan membangkitkan kepercayaan warganya dengan menunjukkan prilaku keseharian yang sangat meyakinkan.

Contoh sederhana misalnya, setiap pagi ada ramalan cuaca dan itu sangat dipercaya oleh warga karena tingkat akurasinya. Kalau kita melihat orang-orang Jepang membawa payung padahal hari terlihat cerah, jangan heran, karena pada hari itu pasti akan terjadi hujan. Dan terbukti memang benar, meski paginya tampak cerah, siangnya turun hujan.

Dalam pelayanan birokrasi, pemerintah Jepang juga menunjukkan tingkat akurasi yang layak dipercaya. Jika kita mengurus suatu surat, kemudian petugas bilang, surat akan selesai dalam dua hari dan biayanya 200 yen. Maka keesokan harinya saat kita datang surat itu sudah pasti jadi dan kita tinggal membayar sesuai angka yang ditunjukkkan, tidak kurang tidak lebih.

Pemerintahan yang kredibel karena dilandasi sikap amanah seperti ini sesungguhnya layak memperoleh ketaatan dan loyalitas dari rakyatnya.

Bandingkan dengan birokrasi kita? Sulit membangun kepatuhan atas dasar kepercayaan, karena rakyat sudah terlanjur kurang trust, sehingga cara terbaik untuk memperoleh kepatuhan adalah dengan ancaman. Hal ini yang terjadi pada Indonesia di era orde baru, dimana struktur kepatuhan dibangun atas dasar ancaman. Rakyat patuh karena mereka takut bukan karena percaya.

Demikian pula yang terjadi di timur tengah selama berpuluh-puluh tahun. Para penguasa tirani menjadikan militer dan kepolisian sebagai alat untuk menindas dan menakut-nakuti rakyatnya.

Mereka tidak segan menyiksa bahkan membunuh rakyatnya yang tidak patuh. Rakyat benar-benar dibuat ketakutan. Di Indonesia, meski telah terjadi reformasi, namun sampai hari ini pun kita masih menyaksikan betapa banyak organisasi yang membangun struktur kepatuhan berdasarkan ancaman.

Dalam organisasi bisnis misalnya, kita menemukan banyak manajer-manajer yang berusaha menakut-nakuti bawahannya hanya agar perintahnya didengar dan diikuti. Di sekolah, kepala sekolah menakut-nakuti gurunya dan guru menakut-nakuti muridnya hanya demi mendapatkan kepatuhan.

Struktur kepatuhan yang berdasarkan kefahaman dan kepercayaan harus dibangun secara timbal balik, dimana rakyat tidak bisa hanya menjadi objek yang wajib patuh pada pimpinan.

Adalah kewajiban rakyat untuk mematuhi pemimpin mereka, tapi pada saat yang sama, adalah kewajiban pemimpin untuk membangun kepercayaan, menyatukan kata dan perbuatan, menyatukan janji dan realisasi, sehingga layak dipercaya, diteladani dan dipatuhi.

Berdasarkan penilaian tersebut Polri yang telah berupaya menjadi Polisi Sipil yang profesional perlu belajar dan mengadopsi strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Nasional Jepang tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, berhasil atau tidaknya upaya Polri untuk mewujudkan profesionalisme, independensi dan kepercayaan masyarakat, tentunya kembali pada Komitmen dari Para Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, juga dibutuhkan komitmen dari masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Polri yang profesional, mandiri dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Walaupun pahit, namun harus kita akui bahwa berbagai permasalahan yang menimpa institusi kepolisian dewasa ini, dapat saja terjadi karena perumusan Sistem Kepolisian RI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kala itu, masih diwarnai euphoria reformasi dalam mengakomodir kebutuhan negara demokratis akibat perkembangan sosial politik ketatanegaraan dengan tidak dilakukan penelitian yang mendalam serta perbandingan dengan Sistem Kepolisian di beberapa Negara lain.

Dalam ilustrasi faktual tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
a. Kepolisian Jepang mampu secara konsisten menjalankan suatu program secara jangka panjang dan menyeluruh/seragam yang dinilai memiliki peran positif dalam meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Setiap program secara matang dipersiapkan/direncanakan mulai dari Sumber daya manusia yang akan mengawaki, kualitas sarana dan prasarana, anggaran baik untuk pengadaan hingga perawatan, serta sistem dan metode yang akan digunakan yang mana dalam setiap aspek tersebut diatas didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

b. Kepolisian Jepang memiliki Pusat kendali komando dan komunikasi yang mampu mengendalikan kegiatan petugas dilapangan serta mampu melayani informasi dan pengaduan dari masyarakat melalui layanan telepon 110 dan tekhnologi GPS.

Hal ini memiliki peran penting bagi Kepolisian Jepang dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat karena mampu merespon laporan dan pengaduan dengan cepat secara konsisten.

c. Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana yang sangat lengkap di Koban dan Chuzaisho yang sangat membantu petugas Polisi dalam melaksanakan tugas Patroli dan junkai renraku (kegiatan sambang) dengan intens serta peran aktif masyarakat, sukarelawan dan Pemda dalam menjaga kamtibmas, mencegah kejahatan dan keselamatan lalu lintas serta pemberdayaan para tokoh lokal sebagai konselor.

Rekomendasi

a. Polri dan masyarakat mempererat hubungannya dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negri secara sinergi dengan inovasi-inovasi dan mengaktifkan kembali kearifan lokal dari tiap-tiap daerah yang menjadi pendukung utama keamanan dalam negri. Dimana kerja sama antara Polri dengan masyarakat tidak dapat disama ratakan untuk seluruh Indonesia.

Membangun kerjasama dengan masyarakat Polri harus mampu untuk melihat situasi dan Kondisi yang diingikan oleh masyarakat. Polri harus berinovasi terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kerja sama yang dapat dijalin dengan aktifitas dan kegiatan yang di senangi oleh masyarakat dimasing-masing daerah di Indonesia.

Sistem pendekatan harus sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat, daerah yang masih memiliki dewan adat dan sejenisnya masih dapat membantu Polisi dalam menjaga ketertiban masyarakat.

b. Memberikan Pelayanan Kepada masyarakat dengan cara memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat segera menghubungi Polisi apabila terjadi sesuatu yaitu dengan mengaktifkan Communication Center secara konsisten.

Dengan adanya communication center dan pelayanan dengan segera oleh polisi dalam menghadapi setiap kejadian dapat secara perlahan menggeser opini masyarakat terhadap pelayanan Polri dengan harapan akumulasi dari reaksi kecepatan Polri memberikan pelayanan terhadap masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polisi.

c. Mengingat masing-masing wilayah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, maka sasaran prioritas masing-masing wilayah pasti berbeda. Masyarakat yang dilibatkan dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengusaha, dan perwakilan masyarakat.

Setelah adanya masukan tersebut, maka dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dapat diusulkan anggaran yang rencana penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan melibatkan FKPM di tingkat Polres dan Polsek sebagai sarana komunikasi, diskusi, musyawarah dalam merencanakan arah kebijakan Polres/Polsek menuju Polri yang diharapkan masyarakat (sebagai sarana masukan untuk Polri).

d. Dalam investigasi kriminal, untuk mengaktifkan kring serse dalam rangka pencegahan kejahatan, sehingga dapat berperan secara preemtif, preventif dan harus berkoordinasikan dengan masyarakat dalam rangka memaksimalkan unsur masyarakat dalam rangka pencegahan kejahatan (implementasi dari community savety).(*)

Most Popular

To Top