Manajemen Data Spasial Berbasis Sig Yang Terintegrasi – Ambon Ekspres
Teknologi

Manajemen Data Spasial Berbasis Sig Yang Terintegrasi

Untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berkelanjutan

OLEH : Ferad Puturuhu, Dosen Program Studi Ilmu Tanah Unpatti dan Kandidat Doktor Bidang Penginderaan Jauh UGM

Perencanaan adalah tahapan paling penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai target tersebut, pastinya dibutuhkan data yang baik dan memadai baik dalam bentuk table atau peta (spasial). Berbicara tentang data, maka pastinya setiap instansi/badan di daerah sudah memiliki data yang sangat memadai dan diperoleh dari berbagai hasil kajian.

Namun tidak semua memiliki data yang disajikan secara spasial atau dalam bentuk peta. Padahal, penyajian secara spasial adalah penting dalam rangka mempermudah melakukan analisis secara keruangan.

Dalam Undang-Undang RI No. 10 tahun  2010 tentang “Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah”, dijelaskan pengertian peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

Dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang informasi yang harus dimiliki oleh suatu peta dasar ataupun peta tematik (peta yang dibuat berdasarkan tema tertentu).

Dalam suatu pemaparan data yang digunakan untuk perencanaan wilayah Kota Ambon sekitar beberapa  tahun lalu oleh konsultan perencana, sangat menarik apa yang disampaikan terkait dengan citra satelit resolusi tinggi yang digunakan dan hasilpemetaantataruangnya,dihadiriolehseluruhinstansi/badan.

Dalam forum ini ada usulan untuk data yang tersedia tidak hanya dimiliki oleh suatu badan perencanaan atau instansi tertentu saja tapi sebaiknya dimiliki juga oleh instansi/badan lainnya dalam rangka penyamaan persepsi tentang tata ruang dan perencanaan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab dalam pelaksanaannya walaupun mungkin belum terintegrasi secara seratus persen ataukah sementara dalam proses evaluasi data spasial yang tersedia, itu semua ada dalam tanggungjawab yang punya gawe ini yaitu pemerintah.

Sistem informasi wilayah merupakan suatu system penggabungan data spasial (peta) dan data non spasial (atribut/tabel), yang tentunya bertujuan memberikan informasi aktual kepada seluruh perangkat pemerintah, tentang kondisi wilayah dan membantu perencanaan pengembangan wilayah.

Untuk mendukung system informasi wilayah supaya bisa berarti maka dibutuhkan Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG saat ini sangat populer dan merupakan sistem  yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informas igeografi.

SIG dirancang untuk pengumpulan, penyimpanan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena dimana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensigeografi:  a) masukan, b) manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data),  c) analisis dan manipulasi data, dan d) keluaran.

Saat ini pastinya semua instansi/badan yang ada di daerah telah memiliki data base sesuai tupoksinya masing-masing, tapi pertanyaannya : apakah database tersebut sudah berbasis SIG? bukan hanya berbentuk grafis yang dapat ditampilkan pada power point, ataupun dengan format Jpg.

Tapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa data tersebut dapat ditampilkan secara spasial, mempunyai data atribut atau tabel yang menjelaskan data kuantitatif dan kualitatif, serta bisa di update setiap waktu sesuai perubahan yang terjadi, dengan posisi adminstratif dan geografis dinyatakan dengan koordinaat sesuai kondisi aktual di lapangan.

Ada beberapa contoh kasus di kabupaten lain di luar Maluku, dimana pada Dinas Pertanian mereka sudah memiliki peta populasi peternakan dan peta penyebaran penyakit ternak, tapi peta ini hanyalah dalam bentuk grafis di power point.

Kasus yang lain lagi dalam bidang kesehatan sudah memiliki Peta Rawan Gizi yang berbasis SIG, tapi tidak bisa digunakan dan di update karena tidak memiliki sumber daya manusia (brainware) yang bisa menangani data tersebut, karena data ini diberikan oleh dinas provinsi.

Jika sampai saat ini berbagai instansi/badan pemerintah masih menggunakan metode pengumpulan informasi yang berbeda, format yang berlainan untuk penyimpanan data, dan interval pemutakhiran yang berbeda pula, maka kesemuanya itu akan menjadi hambatan dalam pengembangan wilayah.

Sebaliknya apabila masing-masing instansi tersebut menggunakan informasi dari data dasar yang sama, maka mereka dapat memadukan perencanaan dan pengelolaan wilayah dengan efektif dan effisien.

Pada tahap pembangunan basis data spasial dilakukan langkah standarisasi data dan penyusunan data menggunakan kaidah-kaidah penyusunan basis data. Standarisasi ini meliputi penyeragaman format, struktur, pengaturan nama file data dan pemberian kode unsure dengan aturan yang sederhana dan sistematis.

Selain penyeragaman format data spasial yang digunakan untuk pembangunan basis data spasial tersebut, dilakukan pula standarisasi struktur data atribut spasial dan susunan direktori penyimpanan data.

Atribut merupakan kenyataan fenomenageografi yang ada di permukaanbumi. Data atribut inilah yang memuat informasi berdasarkan lokasi dan dinyatatakan dalam system kordinat tertentu.

Langkah standarisasi data bertujuan untuk menyeragamkan, memudahkan identifikasi data sehingga lebih mudah dilakukan penelusuran dan pemanggilan data.

Arsitektur system informasi yang diharapkan secara integrative adalah sebagai berikut : adanya programmer yang menguasai IT dan analisis database spasial di setiap departemen atau instansi yang bertugas melaporkan database kepada pengambil kebijakan. Adanya server yang bertugas mengirim data ke departemen atau instansi dan menyetor kembali data dari departemen ke database.

Adanya database sebagai penyimpan semua data yang terintegrasi dan Web sebagai media untuk menginformasikan database departemen/instansi kepada instansi/badan lain atau masyarakat umum.

Dengan arsitektur system seperti tersebut di atas, akan memungkinkan tidak ada dualism system yang memiliki tema yang sama di tiap-tiap instansi/badan. Selain itu diharapkan ada semacam standarisasi yang sama untuk setiap data spasial yang mengalir dalam sistem.

Standar yang sama yang dimengerti oleh setiap instansi/badan terkait. Hal ini akan bermuara pada keseragaman informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat umum termasuk para pengembang yang berkepentingan dengan informasi yang dibutuhkan.

Dukungan basis data yang lengkap membuat para pengambil kebijakan ataupun para perencana leluasa misalnya dalam menentukan target pengembangan lahan selanjutnya, berikut mempersiapkan langkah antisipasi apabila terjadi dampak buruk dengan perubahan penggunaan lahan yang hendak diterapkan.

Kekurangan system dalam mendukung perencanaan dapat dievaluasi ulang, kemudiand ilakukan langkah penambahan aplikasi sistem.

Di Maluku dan Kota Ambon khususnya sudah banyak sumber daya manusia yang menguasai IT, bahkan pada setiap instansi/badan ada yang mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kursus atau pelatihan terkait dengan pemetaan dan analisis Sistem Informasi Geografis.

Ini adalah modal, tinggal bagaimana instansi induk yang terkait dengan perencanaan dan tata ruang wilayah misalnya Bappeda dapat membangun system informasi berbasis SIG yang terintegrasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia (brainware) yang ada.

Mungkin mulai dengan menginventarisir data spasial yang belum ataupun sudah berbasis SIG di semua instansi/badan,  mempersiapkan peta dasar yang terkait dengan unsur-unsur alam antara lain: hipsografi (bukit, gunung), hidrografi (danau, sungai, garispantai) dan vegetasi dan buatan manusia : prasarana (jalan, bendungan dan sebagainya), banda udara, tempat permukiman: desa, kota dan sebagainya ditambah dengan batas administrasi dan nama-nama unsure geografi (toponimi) : nama ibukota provinsi, nama kota, nama desa/kelurahan, nama laut, nama selat, nama sungai (sesuai UU No 10 tahun 2010).

Terkait dengan peta dasar, satu hal yang perlu dievaluasi dan dibangun dari desa/kelurahan adalah pemetaan ulang (remapping) batas wilayah secara administrasi dan letak geografisnya berbasis pemetaan partisapotori yang dilakukan oleh masyarakat desa yang bertetangga (ini sangat hakiki).

Selanjutnya meneruskan peta dasar ke instansi/badan untuk selanjutnya dengan format basis data yang seragam. Dibuatlah

peta tematik sesuai tupoksi masing-masing instansi/badan yang tidak hanya dapat digunakan sendiri oleh instansi yang bersangkutan tapi dapat digunakan oleh instansi lain jika dibutuhkan ataupun oleh masyarakat umum.

Kalau database spasial telah terintegrasi antar instansi/badan, maka tentunya perencanaan tataruang wilayah yang berkelanjutan akan tercapai. (***)

Most Popular

To Top