Rusaknya Manajemen Bank Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Rusaknya Manajemen Bank Maluku

AMBON, AE— Kondisi Bank Maluku yang kacau menyusul terungkapnya sejumlah masalah, menunjukkan manajemen bank  plat merah itu tidak berjalan dengan baik. Jabatan Direktur utama yang masih dijabat pelaksana tugas, dinilai menambah keruhnya bank itu. Belum lagi pengangkatan komisaris yang sarat kepentingan politik.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, nama Direktur Utama Bank Maluku telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun kewenangan untuk mengangkat dan menetapkan direksi, ada pada pemegang saham pengendali bank tersebut, yaitu Gubernur Maluku-Maluku Utara, dan seluruh kepala daerah kabupaten kota.

“Saya lebih melihat pada manajemen bank. Bahwa, bank dibentuk dan berjalan dengan baik bila manajemennya baik. Tapi kalau jabatan penting masih diisi dengan pelaksana tugas, maka potensi timbulnya masalah, sulit dihindari,” ungkap pengamat ekonomi Universitas Pattimura (Unpatti) Muhammad Bugis, Minggu (14/6).

Pelaksana tugas direktur utama, kata Bugis memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan untuk mengatur manajemen bank. Lain halnya bila jabatan itu dijabat oleh pejabat yang defenitif.

“Pelaksana tugas sulit membuat kebijakan yang bersifat penting, karena kewenangannya terbatas. Memang patut disayangkan, jabatan itu masih saja diisi dengan pelaksana tugas. Seharusnya pemegang saham tidak berlama-lama dalam menentukan pejabat yang defenitif,” ujarnya.
Apakah lambannya pengangkatan pejabat defenitif karena tarik ulur kepentingan para pemegang saham?, Muhammad Bugis mengaku sulit memastikan. Sebanarnya pemegang saham juga tidak ingin merugi akibat kondisi bank yang tidak sehat.

“Sehingga terlalu berlebihan bila masih ada tarik ulur kepentingan pemegang saham yang berakibat mulurnya penetapan pejabat defenitif. Yang ingin diwujudkan adalah perkembangan bank. Kalau tidak ada kesepakatan, bagaimana bisa kembangkan bank,” katanya.

Terkait pengangkatan komisaris yang sarat kepentingan politik, Bugis mengatakan hal itu sulit dihindari. Apalagi Bank Maluku adalah milik pemerintah daerah.  Dan pemerintah daerah dikendailan oleh  politisi. Sehingga, sangat mungkin unsur  kepentingan turut digunakan dalam pengangkatan komisaris.

“Kalau yang diangkat adalah orang yang berkompeten, mampu bekerja, maka kendati diangkat atas dasar kepentingan, tidak masalah. Persoalannya, jangan sampai pengangkatan itu mengabaikan indikator kemampuan. Sebab, bank adalah BUMD yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk bekerja, bukan karena kedekatan dengan pejabat di daerah ini,” terangnya.

Direktur Eksekutif  Economyc Reform Institute (MOERI), Tammat R Talaohu menilai, kepentingan pemegang saham dalam manajemen Bank Maluku memang sulit dihindari. Setiap pemegang saham tentu ingin agar kepentingannya diakomodir dalam setiap keputusan yang lahir dalam Rapat pemegang saham, tidak terkecuali tentang penentuan direksi.

Itu hal yang sulit dihindari. Tapi untuk beberapa kasus saat ini, memang sulit untuk mengatakan bahwa itu diakibatkan tarik ulur kepentingan pemegang saham. Untuk kasus kredit macet dan transaksi repo, indikasi kesalahannya lebih pada   manajemen bank.

Kaitan dengan tarik ulur kepentingan pemegang saham, itu bisa dilihat dari proses penentuan direktur yang belum juga menghasilkan direktur defenitif  hingga saat ini. Padahal, direktur defenitif  adalah kebutuhan mendesak Bank Maluku.

Karena itu, seharusnya pemegang saham mengutamakan kepentingan bank diatas kepentingan lain. Dalam proses itu, faktor kemampuan harus diutamakan dan independensi. Sehingga, bisa bekerja untuk bank demi kepentingan masyarakat di semua daerah yang terlibat sebagai pemegang saham.

“Semakin lama bank dipimpin oleh Plt direktur, maka peluang untuk bank bisa berkembang sangat kecil. Karena Plt punya keterbatasan wewenang dalam membuat kebijkan-kebijakan strategis,” katanya.

Talaohu juga menyoroti kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku. Kata dia, OJK harus  merekomendasikan salah satu figur untuk disampaikan kepada pemegang saham. Tingkat objektifitas dari hasil  penilaian  OJK  tentang figur  calon direktur, tidak dapat diragukan. Sebab, OJK merupakan lembaga independen yang diserahi tugas mengawasai lembaga-lembaga keuangan.

“Dan OJK punya SDM yang handal untuk mengukur kemampuan figur  calon direktur. Mereka pasti tahu, siapa dan seperti apa figur yang baik untuk bank Maluku,” jelasnya.

Yang penting, lanjutnya OJK tidak terkontaminasi dengan kepentingan tertentu, selain hanya ingin agar bank Maluku menjadi lebih baik ke depan.

Sekretaris Komisi A DPRD Maluku, Dharma Oratmangun ketika diwawancarai mengaku, direksi yang ditunjuk mesti profesional. Dia berharap,  pemegang saham ketika rekrutmen direksi, terutama direktur utama Bank Maluku harus didasarkan etika profesional.

‘’Karenanya, pada person yang memenuhi persyaratan secara profesional dalam hal ini berpengalaman dan mempunyai kapabilitas di bidang perbankan. Adapun pertimbangan politik, mesti dikesampingkan,”kata Oratmangun ketika dihubungi, kemarin.

Dia berharap, direksi yang ditunjuk nantinya melaksanakan tugas sebagai direksi Bank Maluku betul-betul didasarkan pada profesi dan kapasitas di bidang keuangan dan ekonomi dan lebih spesifik lagi dibidang perbankan. ‘’Kasus seperti repo saham dan juga kasus pembelian aset Bank Maluku di Surabaya dan sebagainya, diharapkan tidak terjadi di masa yang akan datang,”harapnya.

Terkait dengan komposisi dewan komisaris, politisi Golkar ini berharap,  agar segera diisi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran dasar Bank Maluku. ‘’Lagi-lagi jangan terlalu kedepankan kepentingan politik,”ingatnya.  (MAN/JOS)

Most Popular

To Top