DOB Gorom-Wakate, Vanath Mendukung – Ambon Ekspres
Trending

DOB Gorom-Wakate, Vanath Mendukung

AMBON,AE— Perseteruan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah  dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, terkait tapal batas dua daerah bertetangga itu, membuat Komisi II DPR RI berhati-hati merespon rencana pemekaran  Daerah Otonom Baru (DOB), terutama di Maluku. Komisi II tidak akan menyetujui DOB di Maluku bila tapal batas belum ditentukan secara jelas.

Sementara itu, Komisi II telah menyatakan dukungan terhadap pemekaran  kepulauan Gorom -Wakate di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai DOB.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, meski sampai saat ini, pihaknya masih sepakat bahwa pemekaran penting untuk dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak berarti semua usulan DOB akan disetujui. Bila tidak memenuhi persyaratan, komisi sulit  menyetujuinya.

“Kita tentu harus berhati-hati, agar tujuan pemekaran daerah baru bisa terwujud dengan baik,” ungkap Lukman Edy dalam pertemuan antara komisi II DPR RI yang membidangi masalah dalam negeri dan otonomi daerah, dengan jajaran pemerintahan Kabupaten SBT di ruang rapat kediaman Dinas Bupati Kabupaten SBT di Bula, Senin (15/6).

Hadir dalam pertemuan tersebut, sembilan anggota komisi II DPR RI yang tergabung dalam tim kunjungan kerja spesifik di kabupaten SBT tersebut, yakni Komarudin Watubun, Diah Pitaloka, Eni Maulani Saragih, Tabrani Maamun, Sareh Wiyono, Abdul Malik Karamain, Hadi Mulyadi, Tamanuri. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy, Bupati Kabupaten SBT, Abdullah Vanath dan sejumlah pimpinan DPRD kabupaten SBT. Turut hadir, Ketua Komisi A DPRD provinsi Maluku, Melkiyas Frans.

Untuk rencana pemekaran kepulauan Gorom–Wakate sebagai DOB yang saat  ini sedang diproses di DPRD Provinsi Maluku, Lukman Edy mengungkapkan, pihaknya tetap memberikan dukungan, terutama bagi pemerintah daerah kabupaten SBT sebagai kabupaten induk dan pemerintah Provinsi Maluku untuk memenuhi berbagai persyaratan pemekaran.

Hal itu dipertegas oleh anggota Komisi II, Abdul Malik Haramain. Pemekaran memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memperpendek rentang kendali pelayanan. Tapi, harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru pasca pemekaran nanti.

Menurut dia, pemekaran harus melalui tahapan yang sistematis dalam pemenuhan syarat. Komisi II akan mengembalikan DOB ke kabupaten induk, bila dinilai gagal dalam hal pembangunan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang  nomor 23 tahun 2014.

“Untuk di Maluku, kita punya catatan tentang masalah tapal batas. Itu yang saat ini menjadi perhatian kami, bahwa rencana pemekaran daerah baru dapat kita setuju bila masalah tapal batas serta penentuan ibu kota kabupaten jelas secara tertulis dan punya dasar hukum yang kuat. Bila tidak, mohon maaf, kami tidak dapat memaksakan untuk menyetujui pemekaran. Jadi, tolong dipenuhi. Soal dukungan, gampang. Yang penting syarat terpenuhi,” ingatnya.

Politisi  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  ini menegaskan, untuk rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Gorom, akan dinilai, bila semua syarat telah terpenuhi. Komisi tidak akan berlama-lama untuk bersikap, mendukung pemekaran Gorom-Wakate melalui  kerja nyata di parlemen.

Pernyataan  tidak berbeda tentang pentingnya pemekaran DOB   disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi II DPR RI. “Kami dari PKS di Komisi II DPR RI, mendukung penuh rencana pemekaran ini. Dan sebagai ketua DPP PKS, saya akan instruksikan kepada para anggota DPRD kabupaten  SBT dan provinsi Maluku dari partai PKS untuk mendukung rencana ini,” terang Hadi Mulyadi, disambut tepuk tangan ratusan masyarakat kabupaten SBT yang turut menyaksikan pertemuan tersebut.

Ketua Komsi A DPRD provinsi Maluku Melkias Frans mengatakan, keputusan DPRD Maluku dan Gubernur Maluku, menyetujui dan mendukung 13 calon daerah otonom baru di Maluku untuk masa 10 tahun kedepan. Kepulauan Gorom telah masuk program legislasi DPRD Maluku.“Dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan dokumen tentang rencana pemekaran tersebut tersebut ke Komisi II DPR RI,” katanya.

Untuk masalah tapal batas kepulauan Gorom-Wakate, Melkyas Frans mengatakan tidak ada lagi masalah. Menurutnya, masalah tapal batas terjadi karena dua daerah masih terhubung oleh daratan seperti yang terjadi di kabupaten Maluku Tengah dengan kabupaten SBB. Namun  kondisi itu tidak terjadi di kepulauan Gorom yang merupakan daerah kepulauan.

Bupati kabupaten SBT Abdullah Vanath mengatakan, rencana pemekaran merupakan keinginan kuat pemerintah Kabupaten SBT dan hampoir 90 persen masyarakat setempat. Tujuannya untuk memperpendek rentang kendali dalam rangka pelayanan yang baik. “Ini adalah hal urgen. Sehingga, Pemkab SBT mengudang komisi II ke sini, untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di Kabupaten SBT, dan persiapan pemekaran daerah otonom baru,” katanya.

Jajaran pemerintah Kabupaten SBT akan menyampaikan laporan secara lengkap kepada komisi II tentang perkembangan pembangunan di kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa itu dalam masa 10 tahun terakhir, untuk dievaluasi. (MAN)

Most Popular

To Top