Gubernur Bentuk Tim Seleksi Calon Sekprov – Ambon Ekspres
Trending

Gubernur Bentuk Tim Seleksi Calon Sekprov

Pengamat: Semuanya Harus Berdasarkan UU

AMBON, AE— Siapa calon Sekretaris Provinsi Maluku yang akan diusulkan Gubernur Said Assagaff, belum terjawab. Namun tiga nama harus disiapkan Assagaff. Ketiga nama ini harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara. Karena itu, Gubernur Maluku telah menyiapkan tim seleksi.

Assagaff, mengaku belum menentukan siapa calon sekretaris provinsi menggantikan Ros Far-Far. “Belum ada. Nanti ada tim,” ungkap Assagaff kepada Ambon Ekspres via seluler, Senin (15/6).

Ditanya soal siapa saja yang akan diusulkan, mantan Sekprov Maluku ini belum mengakuinya. ”Tanya ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah-red). Ada aturannya disana,” tambah dia.

Kepala BKD Provinsi Maluku Maritje Lopulalan, kemarin, di ruang kerjanya mengaku, tim sudah mulai dibentuk. Ini sesuai Undang-Undang nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan, pengisian jabatan pimpinan tinggi, sebelum diusulkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), harus dibentuk tim seleksi.

Tim ini akan merekrut nama sesuai dengan usulan yang diberikan Gubernur selaku PPK untuk mendapatkan pengesahan (surat keputusan). Lopulalan juga menambahkan, draf konsep pembentukan tim seleksi sementara digodok oleh biro hukum.

“Tim seleksi Sekprov sekarang masih disiapkan dan rancangan keputusan itu sementara masih diteliti dari sisi teknis perundangan-undangan oleh Biro Hukum Pemprov Maluku,” katanya.

Kapan tim ini akan bekerja, Lopulalan mengaku, sangat tergantung proses penelitian draft konsep yang telah disampaikan oleh BKD ke Biro Hukum. Setelah selesai diteliti, draft tersebut disampaikan ke gubernur.

“Penetapan Tim ini sangat tergantung dari kecepatan Biro Hukum yang saat ini masih meneliti konsep tersebut. Kalau sudah selesai, maka kita akan menyampaikannya ke pak gubernur sebagai pembina kepegawaian untuk menandatangai SK tim seleksi tersebut,” paparnya.

Seleksi akan dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak kepangkatan. Kemudian integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Soal tiga nama yang bakal diusulkan, ia mengaku pihaknya belum mengetahuinya. Pasalnya para calon sekprov, kata dia, akan ditetapkan oleh Gubernur bagi yang lolos seleksi dan memenuhi syarat untuk diusulkan ke Kementrian Dalam Negri. “Kita belum mengetahui hal itu, karena itu kewenangan pak Gubernur selaku PPK,” akunya.

Disinggung soal masa pensiun sekprov sekarang Ros Far-Far, dia menyatakan, tergantung dari data-data kepegawaiannya. Pasalnya, masih terdapat simpang siur data soal riwayat Far-Far.

Menurut dia, bila rujukannya pada Surat Edaran BKN nomor 27/2014, usia pensiun Pegawai Negri Sipil (PNS) 56 tahun. Namun, terjadi penambahan usia pensiun dua tahun bagi PNS setelah diterbitkannya UU ASN nomor 5/2014. Artinya, usia pensiun yang awalnya hanya 56 naik menjadi 58 dan 58 dilanjutkan hingga 60 tahun.

“Soal akhir masa jabatan ibu sekprov, ada tumpang tindih data soal biodatanya. Kalau berdasar ASN nomor 5/2015, maka batas pensiun itu 58 tahun menjadi 60 tahun. Itu artinya masa pensiun Far-Far 2016. Akan tetapi kalau sesuai data bahwa kelahirannya tahun 1955, maka AMJ ibu sekda itu pada Desember 2015. Jadi tergantung dari masa kerja dan biodata (umur) ibu Sekda,”katanya.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura Johan Tehuayo mengatakan, rekrutmen sekprov dilakukan oleh Gubernur. Dengan kewenangannya, Gubernur mengusulkan 3 nama atau memilih salah dari nama-nama tersebut. Mereka yang diusulkan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU ASN.

“Diantaranya, kepangkatan dan pengalamabn dalam memimpin Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di birokrasi pemerintahan daerah. Baik provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Tehuayo via sms.

Selain itu, lanjutnya, Gubernur dan tim seleksi  juga harus mengutamakan faktor kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Kemudian kinerja yang baik selama memimpin SKPD, integritas dan loyalitas mengabdi pada bangsa dan negara.

Sekprov jabatan karier tertinggi di daerah dan memiliki peran yang signifikan dalam rangka menjadikan birokrasi yang baik, maka harus netral dan berorientasi pada pembangunan. Olehnya itu, figur-figur yang diusulkan, harus sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat Maluku.

“Karena bila sekprov yang dicalonkan tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan tidak memiliki kinerja yang baik, maka berimplikasi negatif terhadap dinamika birokrasi pemda dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,”paparnya.

Alumnus master politik dan pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM) itu menambahkan, keberhasilan birokrasi pemda dalam mengkonversi berbagai keputusan politik yang berkaitan dengan perumusan perencanaan dan implementasi pembangunan, sangat ditentukan oleh sekprov.

Dia mencontohkan, penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan kebijakan lainnya. “Yang diharapkan oleh publik adalah harus memperhatikan aspirasi masyarakat lokal yang juga sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan penetapan sekprov,” kata Tehuayo, mengingatkan.

Akademisi Uuniversitas Darussalam Ambon Zulfikar Lestaluhu menambahkan, penetapan dan pengusulan sekprov perlu segera dilakukan. Apalagi bila AMJ atau pensiun Ros Far-Far ditergetkan Desember 2015. “Ini penting agar tidak boleh ada kekosongan jabatan sekprov, karena akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat, Selain itu dapat melemahkan pemerintahan di daerah. Mereka yang diusulkan, harus birokrat murni dan kariernya mulai dari bawah,” ungkap Lestaluhu.(TAB)

Most Popular

To Top